Batalkan Undang-undang Migas!

Oleh Agus S. Soerono

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Undang-undang Migas No. 22 Tahun 2001 belakangan ini menjadi sorotan. Pasalnya BPH Migas akan meliberalisasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah Jawa-Bali sesuai dengan yang termaktub dalam undang-undang itu.

Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak banyak orang yang tahu atau ”ngeh” dengan adanya pasal-pasal karet dalam UU itu yang membuka peluang bagi masuknya komponen asing dalam jaringan distribusi migas di Jawa-Bali, yang termasuk jalur gemuk itu.

Atau mungkin memang ada lobby asing yang demikian kuat dalam penyusunan UU Migas itu, sehingga pasal karet itu bisa masuk dengan nyaman di sana.

Agaknya pemain asing seperti Shell atau Petronas, mencermati pasal demi pasal dalam undang-undang itu yang bisa mereka manfaatkan dengan baik untuk melakukan penetrasi pasar.

Namun yang aneh, ternyata PT Shell Indonesia sudah melakukan pemaparan pada 11 September kepada BPH Migas mengenai rencana perusahaan Belanda itu untuk ikut mendistribusikan BBM bersubsidi dengan mendirikan SPBU khusus sepeda motor di Jawa Timur.

Jika pemaparan itu disetujui, maka Shell telah siap secara lebih khusus untuk mengoperasikan 70 SPBU Khusus Motor yang mereka sebut Shell Motor Express pada 2013 yang tinggal beberapa bulan lagi.

Rencana BPH Migas dan Shell itu sempat dikonfirmasikan kepada DPP Hiswana Migas. Yang kontan saja menolak rencana liberalisasi distribusi migas tersebut.

Karena itu, memang sebaiknya Undang-undang No. 22 Tahun 2001 dan rencana liberalisasi distribusi BBM itu segera dibatalkan, kalau kita tidak ingin distribusi bahan yang sangat vital dan menyangkut hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh asing.

Memang sekarang ini adalah era globalisasi dan liberalisasi perdagangan, namun yang diatur oleh UU Migas itu adalah liberalisasi yang sudah ”kebablasan”.

Sebagai contoh, Amerika Serikat yang kampiun dalam globalisasi dan liberalisasi tidak membuka selebar itu jaringan distribusi BBM-nya. Negeri Paman Sam itu tidak pula mengizinkan maskapai penerbangan asing untuk melayani penerbangan dalam negerinya. Hal itu karena mereka paham benar akibat strategisnya, apabila pemain asing masuk dalam jaringan distribusi atau penerbangan. Amerika Serikat belajar dari

Namun kita? Semuanya seolah dibuka lebar, tanpa memikirkan akibatnya secara jauh ke masa depan. Apa jadinya dengan perekonomian nasional kita, yang urat nadinya dikuasai asing, apabila terjadi pemogokan atau sebab-sebab lainnya? Perekonomian kita bisa lumpuh total. Karena itu, sekali lagi sebelum liberalisasi distribusi BBM itu dimulai, lebih baik dilakukan langkah preventif dari sekarang dengan membatalkan atau merevisi UU Migas itu.

BERITA TERKAIT

26 Wilayah Kerja Migas akan Dilelang

      NERACA   Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melelang 26 Wilayah Kerja (WK) atau…

Yudha Kembali Pimpin DPC Hiswana Migas Sukabumi

Yudha Kembali Pimpin DPC Hiswana Migas Sukabumi NERACA Sukabumi - Yudha Sukamagara kembali terpilih untuk memimpin DPC Himpunan Wiraswasta Nasional…

Pemkot Palembang Undang Investor Garap Pulau Kemaro

Pemkot Palembang Undang Investor Garap Pulau Kemaro NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengundang kalangan investor di dalam dan…

BERITA LAINNYA DI

AHM Berikan Tampilan Baru Pada New Honda Scoopy

PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan tampilan baru pada New Honda Scoopy melalui grafis desain stripe dan pilihan warna baru…

Sedan Mewah Lexus LS 500 Mulai Masuk Pasar RI

Lexus Indonesia menghadirkan sedan mewah Lexus LS 500 mulai awal Februari 2018 setelah pertama kali diperkenalkan di Asia pada pameran…

Mobil Listrik Pangkas Biaya Perjalanan Hingga 40%

Kendaraan listrik otonom akan merevolusi mobilitas perkotaan dengan memangkas biaya perjalanan hingga 40 persen dan mengurangi emisi CO2 menjadi nol…