Jangan Ulangi Kasus KS dan Garuda - DPR RESTUI IPO SEMEN BATURAJA

Jakarta - Pemerintah sejatinya bisa "bernafas" lega. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya Komisi VI DPR mengetuk palu dan menyetujui PT Semen Baturaja (Persero) melepaskan sahamnya ke publik sebesar 35%. Dengan kata lain, Semen Baturaja resmi go public melalui mekanisme penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO). Namun penjamin emisi diingatkan agar proses IPO BUMN tidak mengulangi seperti pada PT Krakatau Steel (KS) Tbk dan PT Garuda Indonesia Tbk di waktu lalu.

NERACA

Menurut Direktur Utama PT Semen Baturaja, Pamuji Raharjo, setelah mendapat restu DPR pihaknya menargetkan IPO di awal 2013 mendatang. “Setelah Komisi VI (setuju), kami tinggal menunggu persetujuan Komisi XI. Target kami IPO bulan Februari 2013," kata dia di Jakarta, Senin (15/10).

Pamuji menargetkan, perseroan mendapatkan dana segar sebanyak Rp1 triliun dari hasil IPO, yang digunakan untuk membangun pabrik baru bernilai investasi Rp2,5 triliun. Rinciannya, Rp1 triliun dari IPO, Rp1 triliun dari kas internal perseroan, dan Rp500 miliar berasal dari pinjaman bank BUMN.

Senada, Menneg BUMN Dahlan Iskan menegaskan, proses IPO ini tidak serta merta untuk memperoleh dana tapi juga untuk memperbaiki managemen perusahaan dan lebih terbuka kepada publik. Toh, lanjut Dahlan, dana yang akan diterima dari IPO akan digunakan untuk membuat pabrik baru.

“Pembangunan pabrik baru akan menambah kapasitas 1,5 juta ton per tahun yang membutuhkan dana totalnya Rp2,5 triliun. Dana dari IPO Rp1 triliun, utang perbankan Rp500 miliar, dan uang perusahaan Rp1 triliun,” jelasnya, seraya mendukung pernyataan Pamuji.

Oleh karena itu, kata Dahlan, Kementerian BUMN telah menunjuk konsorsium PT Bahana Securities sebagai joint lead consortium bersama PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, yang bertindak sebagai penjamin emisi (underwriter) IPO perseroan.

Selain membangun pabrik baru menggunakan dana IPO, Semen Baturaja juga mempunyai rencana strategis lainnya, yaitu peningkatan kapasitas produksi semen sebanyak 750 ribu ton per tahun dengan dana Rp350 miliar.

Perseroan menargetkan produksi semen tahun ini sebanyak 1,253 juta ton dengan penjualan sebesar Rp1,109 triliun. Tahun lalu, produksi semen perseroan mencapai 1,250 juta ton dengan hasil penjualan sebesar Rp588 miliar.

Namun di sisi lain, persetujuan ini mendapatkan penolakan dari satu fraksi. Adalah Fraksi Partai Gerindra yang tidak setuju kalau perusahaan semen berlambang dua gajah ini IPO. Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartato mengatakan, penolakan tersebut karena perseroan masih bisa melakukan pinjaman perbankan atau memperoleh suntikan modal dari PMN, tanpa harus go public.

Tetapi, hal itu tidak membuat jalan Semen Baturaja menuju lantai bursa kembali terhenti. “Kami berharap IPO Baturaja mengutamakan transparansi dan akuntabilitas,” ungkap Airlangga, Senin. Kemudian, menurut Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) ini mengingatkan para underwriter IPO Baturaja agar tidak mengulangi kasus saat IPO PT Krakatau Steel (KS) Tbk dan PT Garuda Indonesia Tbk, beberapa waktu lalu.

Airlangga menilai, BUMN sekuritas yang dipercaya menangani IPO Baturaja harus mencermati waktu pelaksanaan hingga harga saham ditawarkan ke publik. ”Jangan sampai mereka (BUMN sekuritas) harus mengalami masalah yang sama, khususnya ketika menangani IPO Garuda. Mereka terpaksa merugi karena harus menyerap kelebihan saham Garuda akibat harganya terlalu tinggi,” tegas dia, mengingatkan.

Dilema

Sementara anggota Komisi VI, Ferrari Roemawi menambahkan, saat ini pihaknya dilematis karena harus memberikan persetujuan IPO Baturaja."Ya dilematis. Tapi bukan berarti kami tidak menyetujui. Kami belajar dari dua IPO BUMN sebelumnya yang tidak berjalan dengan baik," keluh Ferrari.

Dia lalu bercerita ketika harga saham Krakatau Steel dianggap terlalu rendah, sementara harga saham Garuda dinilai terlalu tinggi. Kedua harga saham tersebut dipandang negatif oleh masyarakat sehingga berdampak pada kepercayaan publik terhadap DPR sebagai pemberi izin IPO.

Karena itulah dirinya menegaskan, persetujuan DPR tidak pernah menyangkut harga IPO saham perusahaan. Harga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Menteri BUMN, sebab DPR berkeberatan untuk menanggung masalah penentuan harga IPO. Selanjutnya, pemerintah harus menentukan waktu pelaksanaan IPO Semen Baturaja dengan baik dan cermat.

"Proses penetapan harga yang waktu itu dianggap kurang tepat. Oleh sebab itu, prosesnya harus diperbaiki," tambahnya. Dia turut menekankan masalah international selling agent. Selama ini, international selling agent tidak pernah bertanggung jawab atas kasus IPO BUMN.

Padahal, sambung Ferrari, international selling agent tersebut sudah mendapatkan keuntungan dari penawaran saham BUMN di luar negeri. “Ke depan semuanya harus tegas. Kan, selama ini underwriter lokal yang sepenuhnya bertanggung jawab," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BEI, Ito Warsito mempertanyakan sikap perusahaan-perusahaan milik pemerintah yang masih sulit melepas sahamnya ke publik. Dia juga mengeluhkan hanya satu BUMN yang sudah memberikan kepastian untuk go public, dari tujuh perusahaan yang ditargetkan pada awal tahun ini.

"Jika kita menengok ke belakang sejak tahun 1991 sampai sekarang, baru 18 BUMN yang IPO," keluh Ito. Artinya, selama kurun waktu 21 tahun, target minimal satu BUMN dalam satu tahun untuk IPO, sebenarnya tidak terealisasi. Dengan fakta tersebut, Ito justru mempertanyakan dukungan nyata pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia.

Selama ini, kata Ito, pemerintah senantiasa menggunakan indikator pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) sebagai bagian dari perekonomian nasional. "Kalau memang menganggap IHSG sebagai indikator perekonomian, maka perbanyaklah IPO BUMN. Apa mereka (perusahaan BUMN), takut transparan?" tegasnya. mohar/ardi

Related posts