Pemerintah Minta Bank BUMN Aturan Internal - Tanggapi Keputusan MK

NERACA

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta kepada perbankan BUMN agar segera membuat peraturan internal penghapusan piutang dalam sebulan ke depan. Menteri BUMN, Dahlan Iskan menilai prosedur pembuatan aturan ini sangat penting agar tidak terjadi moral hazard.

“Kita perlu prosedur menghapus piutang tagih, seperti kajian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi apa saja. Lalu dokumen pendukungnya seperti apa. Itu perlu dirumuskan agar tidak terjadi moral hazard,” ujar Dahlan, di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/10).

Adapun keempat bank pelat merah tersebut yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk dan PT Bank Tabungan Negara Tbk, yang sepakat menjadikan Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara) sebagai koordinator, dalam merumuskan acuan peraturan internal penghapusan piutang.

Hal ini terkait dengan keputusan MK yang membebaskan penyelesaian piutang BUMN kepada masing-masing manajemen, dan tidak lagi melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Lebih lanjut Dahlan menuturkan, terkait teknisya seperti apa, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada empat bank itu.

Namun yang paling penting, kata dia, standarisasinya sama. “Setelah selesai, kami akan memeriksa dan juga konsultasikan dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia,” tegasnya. Setelah dirumuskan, lanjut Dahlan, keempat bank tersebut diharuskan menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk memperoleh persetujuan dari rancangan peraturan internal penghapusan piutang.

Hal tersebut dilakukan untuk menghapus kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan dalam proses penghapusan piutang. Asal tahu saja, dalam putusan MK disebutkan bahwa Pasal 1 angka 6 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, piutang negara hanya tagihan sejumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hal itu tidak termasuk piutang badan-badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara, termasuk piutang bank BUMN. Dalam pertimbangannya, MK berpendapat, jenis piutang negara sebagaimana UU PUPN ada dua jenis, yakni piutang negara dan piutang badan-badan yang dikuasai negara.

Artinya, piutang-piutang bank BUMN yang ada dan jumlahnya telah pasti dilimpahkan penyelesaiannya kepada PUPN, yang tidak memiliki kebebasan melakukan restrukturisasi utang. [ardi]

BERITA TERKAIT

OJK Irit Bicara Soal Merger Bank BUMN Syariah

      NERACA   Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memilih bungkam saat ditanya rencana…

Pengusaha Minta BI Tahan Suku Bunga

      NERACA   Jakarta – Kalangan dunia usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap agar Bank Indonesia…

Fatayat NU Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Maraknya Aksi Penyerangan Pesantren

Jakarta, Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU) meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penanganan maraknya teror terhadap ulama…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Jika UU Akses Informasi Dibatalkan, Negara Merugi

  NERACA   Jakarta - Mantan Menteri Keuangan RI Muhammad Chatib Basri menyatakan bahwa negara akan mengalami kerugian bila Undang-Undang…

BRI Syariah Kucurkan KPR Sejahtera Rp1,5 triliun

      NERACA   Jakarta - BRISyariah memberikan kemudahan kepada kaum milenial untuk segera memiliki huniah perdananya. Komitmen ini…

Penyaluran Kredit BCA Tumbuh Hingga 12,3%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menumbuhkan penyaluran kredit sebesar 12,3 persen (tahun ke…