Bea Keluar Bangkitkan Investasi Sektor Kelapa Sawit

Selasa, 16/10/2012

NERACA

Jakarta - Kebijakan bea keluar (BK), hingga 2014 investasi di sektor hilir kelapa sawit dan turunannya atau crude palm oil (CPO) di Indonesia sekitar US$3 miliar. Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Benny Wahyudi memaparkan sampai dengan 2 tahun kedepan, investasi hilir cpo diproyeksikan mencapai US$3 miliar. Hingga akhir tahun ini, investasi hilir cpo bisa menyentuh angka US$800 juta.

Penerapan BK CPO sebesar 0-22,5%, menurut Benny, terbukti mendorong pengembangan industri hilir. “Kebijakan yang diambil pemerintah merupakan disinsentif untuk mengontrol ekspor CPO dan meningkatkan nilai tambah produk turunan CPO. Di 2020, kami menargetkan sudah bisa memproduksi 150 produk turunan CPO,” paparnya. di Jakarta, Senin (15/10).

Pengolahan produk hilir kelapa sawit, lanjut Benny, merupakan proses terhadap tandan buah segar (TBS) menjadi CPO yang berwarna kuning dan minyak inti sawit (palm kernel oil/PKO) yang jernih. “CPO dan PKO banyak digunakan sebagai bahan industri pangan (minyak goreng dan margarin), industri sabun (bahan penghasil busa), industri baja (bahan pelumas), industri tekstil, kosmetik, dan sebagai bahan bakar alternatif (biodisel). CPO juga dapat diolah menjadi bahan kimia, seperti metil ester, asam lemak (fatty acid), dan gliserin (glycerine),” ujarnya.

Di Indonesia, turunan produk CPO banyak digunakan industri pangan antara lain berupa minyak goreng, margarin, shortening, dan vegetable ghee. Turunan produk CPO pada industri oleokimia, antara lain berupa fatty acids, fatty alcohol dan glycerin, serta biodiesel.

Perkuat Hilirisasi

Sebelumnya, pengamat pertanian Prof. Dr. Bustanul Arifin memaparkan Indonesia harus memperkuat hilirisasi produk-produk kelapa sawit karena akan berpengaruh besar bagi nilai tawar komoditas ini, ketimbang hanya sekadar menjual dalam bentuk crude palm oil (CPO). “Hilirisasi ini penting karena begitu Indonesia mengambil langkah untuk main di hilir,” kata Bustanul.

Oleh sebab itu, menurut dia, investasi di sektor industri hilir demi menghasilkan nilai tambah bagi komoditas primer ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Momentum strategi hilirisasi produk hilir dengan tax holiday dan tax allowance sebesar 30% oleh Kementerian Perindustrian perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Investasi industri hilir, lanjut dia akan membawa pengaruh yang sangat dahsyat untuk posisi CPO Indonesia saat ini. Itu artinya, dukungan infrastruktur dan sarana pendukung juga menjadi hal yang mutlak.

Sementara itu,Ketua Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia Bidang Advokasi, Promosi dan Kerjasama Gumbira Said, mengatakan bahwa hilirisasi menjadi keunggulan Malaysia dalam memproses CPO. Oleh sebab itu dia mendesak agar pemerintah membereskan hal-hal yang terkait dengan infrastruktur jalan, pabrik, dan dermaga untuk ekspor yang saat ini kurang memadai.

Menurut dia, Malaysia lebih bisa memanfaatkan keadaan sehingga sering sekali Indonesia menjadi objek bagi negara itu dalam ambisinya untuk menguasi pasar CPO dunia. “Mereka memanfaatkan isu CPO Indonesia mengandung logam atau bahan lainnya yang berbahaya. Parahnya, Indonesia merasa cemas dengan isu tersebut. Faktanya adalah CPO Indonesia tidak ada masalah,” tegasnya.

Gumbira menilai, komposisi penggunaan CPO untuk konsumsi dalam negeri harus ditingkatkan dari 30% menjadi 70%. Karena dengan itu, kata Gumbira, akan membuat produk-produk olahan CPO Indonesia bisa dimanfaatkan.

Indonesia juga harus punya posisi yang kuat untuk membuktikan bahwa CPO-nya tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. “Kita harus punya tim riset dan pengembangan yang kuat, juga mempunyai orang-orang yang pandai berdebat, dan mempunyai bukti-bukti ilmiah. Lembaga-lembaga yang menangani kelapa sawit di Malaysia seperti Malaysian Palm Oil Board (MPOB) dan Malaysian Timber Industry Board (MTIB) memiliki posisi yang sangat kuat, sedangkan di Indonesia terlihat cukup lemah,” jelasnya.

Menurut Bustanul, adanya kesepakatan untuk membatasi ekspor antara kedua negara menjadi bentuk kerja sama yang baik. Meskipun demikian, lanjut Bustanul, Indonesia perlu memperkuat nilai CPO jika tidak ingin dipermainkan oleh pihak luar.