Ancaman Bom dan Industri Pariwisata

Oleh : Hanif Dhakiri

Anggota Komisi IX DPR RI

Teror bom yang tak kunjung henti akhir-akhir ini belum mampu menurunkan angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Ada kesan wisman mulai kebal dengan isu dan teror bom. Namun demikian pemerintah diminta cepat bertindak mengatasi teror bom tersebut. Karena teror bom tersebut lama kelamaan bisa berpotensi mengganggu Industri pariwisata Indonesia yang sedang tumbuh.

Yang jelas pemerintah dan dunia industri pariwisata perlu mengantisipasi melalui berbagai cara agar potensi mengganggu kelangsungan industri pariwisata bisa ditekan seminimal mungkin. Masalahnya, andalan pariwisata ialah citra, terkait juga keamanan. Kalau image bagus, pertumbuhan pariwisata bagus.

Sudah seharusnya ada pengelolaan terhadap isu bom agar tak berdampak jauh kepada dunia bisnis, termasuk pertumbuhan industri pariwisata Indonesia yang sebenarnya cukup baik. Tidak dipungkiri, bisnis industri pariwisata mampu memberikan devisa sekitar US$7 miliar atau sekitar Rp63 trilun. Jumlah yang tidak sedikit.

Sepanjang 2010, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia diperkirakan mencapai 7 juta orang, atau mengalami pertumbuhan 9,3%. Padahal, target kedatangan yang ditetapkan 2010, sekitar 6,75 juta wisman. Dibandingkan tahun 2009, jumlah turis asing yang berwisata ke pelosok tanah air mencapai 6,3 juta orang dengan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar US$6,29 miliar

Artinya, pertumbuhan industri pariwisata nasional lumayan, karena mengalami proses recovery yang baik. Wisatawan juga sudah mulai ramai. Tinggal kita me-manage dan memelihara citranya saja, memelihara image bahwa negara ini sudah aman

Intinya, keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan sektor pariwisata. Masalahnya ini menyangkut soal kepercayaan bahwa seseorang akan merasa aman dan nyaman kalau berkunjung ke Indonesia. Dengan ramainya kasus bom, wisatawan asing maupun domestik tentu akan merasa was-was, dan ini tentu berefek negatif pada pariwisata Indonesia itu sendiri.

Ke depan penting juga meningkatkan dan mengoptimalkan koordinasi di tingkat pemerintah. Karena itu sangat penting dengan adanya kejadian-kejadian semacam ini.Bahkan kalau perlu dengan koordinasi dengan badan intelijen, menkopolkam, dan lain-lain.

Menyangkut sikap Australia yang masih terus memberlakukan travel warning pada Indonesia, terkait isu terorisme sesungguhnya sudah tidak mendasar. Sebagai bukti saat ini AS telah mencabut travel warning ke Indonesia. Sikap Australia dinilai belum bersahabat. Padahal disisi lain Australia mengajak meningkatkan kerjasama perdagangan di bidang CEPA dengan Indonesia.

Hal ini ditandai dengan kunjungan Menteri Perdagangan Australia Craig Emerson ke Indonesia, dimana dia menitipkan pesan PM Australia Julia Gillard. Oleh karenanya PM Australia Julia Gillard diminta mempertimbangkan hal ini. Apalagi Australia menganggap Indonesia sebagai mitra penting di Asia.

(Disampaikan dalam diskusi di DPR belum lama ini).

 

BERITA TERKAIT

Investasi Emas Pasca Lebaran

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Usai lebaran Idul Fitri 1445 H masyarakat Indonesia mulai menjalankan aktifitas kembali seperti biasanya…

Tantangan APBN Paska Pemilu

   Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden, serta DPR, DPD…

Kebijakan Satu Peta

 Oleh: Susiwijono Moegiarso Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta atau…

BERITA LAINNYA DI

Investasi Emas Pasca Lebaran

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Usai lebaran Idul Fitri 1445 H masyarakat Indonesia mulai menjalankan aktifitas kembali seperti biasanya…

Tantangan APBN Paska Pemilu

   Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden, serta DPR, DPD…

Kebijakan Satu Peta

 Oleh: Susiwijono Moegiarso Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta atau…