NERACA

Jakarta - Seiring pengaruh pasar global yang semakin canggih, dimana akses internet semakin mudah diakses oleh penggunanya. Namun sangat disayangkan, pelaku industri dalam negeri masih kurang optimal menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan produknya untuk lebih maju, serta upaya mengakses pasar internasional.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), M Chatib Basri mengungkapkan, penerapan TI telah menjadi bagian terpenting dalam mendukung pengembangan produk serta perluasan pasar bagi para pelaku industri di tingkat global. Pelaku industri di Indonesia, menurut Chatib, kurang menempatkan TI sebagai bagian penting dalam membangun pasar dan meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia. Akibatnya, produk-produk industri dan ekspor yang dihasilkan kurang inovatif. “Negara yang mengoptimalkan penerapan teknologi informasi dalam pengembangan pasar, terbukti mampu menghasilkan produk-produk unggul yang diakui di dunia,” paparnya di Jakarta, Senin (15/10).

Jika para pelaku industri nasional bisa mengoptimalkan penggunaan TI, lanjut Chatib, maka pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia bisa jauh lebih baik dari saat ini. “Untuk pasar domestik saja, konsumen kelas menengah di Indonesia saat ini lebih memilih produk impor yang telah mengadopsi inovasi TI, ketimbang produk lokal berteknologi standar. Hal ini membuat daya saing produk lokal semakin menurun,” paparnya.

Chatib menambahkan, potensi konsumen kelas menengah di Indonesia saat ini sudah 45 juta hingga 60 juta orang. “Sepuluh tahun lagi mungkin saja potensi kelas menengah bisa mencapai 135 juta. Kelas menengah adalah konsumen produk yang memiliki daya beli dan mempercepat pertumbuhan industri,” tandasnya.

Sinergikan Riset

Di tempat berbeda, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan meminta Dewan Riset Nasional mengumpulkan berbagai pemikiran dan hasil risetnya untuk disinergikan dengan sektor industri nasional. "Kalau ada penemuan untuk masyarakat yang bisa diterapkan di BUMN sampaikan saja," kata Dahlan.

Untuk saat ini, ujar Dahlan, pihaknya lebih memprioritaskan pengembangan produk beras nasional, sorgum, gula, sagu dan peternakan sapi, sehingga riset-riset tentang hal-hal tersebut menjadi fokus penerapan.

Dalam kesempatan itu, Dahlan mengingatkan bahwa saat ini 51% kekuatan ekonomi ASEAN ada di Indonesia, 49% lainnya dibagi rata di antara ke-9 negara ASEAN lainnya, termasuk Singapura yang meski pendapatan perkapita penduduknya mencapai US$ 40 ribu namun jumlah penduduknya hanya 2,5 juta jiwa.

"Sebanyak 130 juta penduduk Indonesia masuk ke kelas menengah, karena itu segala kebutuhan kelas menengah Indonesia harus makin menjadi perhatian para peneliti juga, misalnya soal kemacetan. Itu berarti transportasi," katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh, Ketua DRN, Prof Dr Andrianto Handojo. Ia berharap hubungan riset dengan industri bisa lebih erat. DRN adalah suatu organisasi independen tempat berkumpulnya para pakar yang tugasnya memberi nasihat kepada Menteri Ristek.

"Untuk tahap awal mengkaitkan dengan industri di bawah BUMN yang jumlahnya lebih dari 100 perusahaan dan kebanyakan belum memiliki "link" dengan lembaga riset. Jika sudah ada kontak, usul akan lebih mudah," katanya.

Sementara itu Deputi Menristek bidang Kelembagaan Prof Dr Benyamin Lakitan mengatakan, kontribusi iptek dalam pembangunan nasional masih rendah. Ini dapat dilihat dari laporan World Economic Forum 2-11-2012 yang menyatakan kesiapan teknologi Indonesia hanya menempati ranking 94 dari 142 negara. Kalah dibanding Malaysia (44), Thailand (84), Vietnam (79) bahkan Filipina (83), ujarnya.

"Laporan ini menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih didorong oleh sektor konsumsi dengan potensi pasarnya yang sangat besar, dan pertumbuhan daya serap pasar yang tinggi," katanya.

Karena itu, menurut dia, era perdagangan bebas yang makin membuka peluang masuknya arus produk luar negeri ke pasar Indonesia harus disikapi dengan mendorong industri di dalam negeri memenuhi kebutuhan pasarnya sendiri. "Caranya selain melindungi industri nasional dengan peraturan pembatasan impor, kebijakan fiskal serta insentif bagi usaha dalam negeri, juga dengan peningkatan daya saing industri nasional dengan pemanfaatan hasil-hasil riset," ujarnya.