Jakarta- Indonesia harus memperkuat hilirisasi produk-produk kelapa sawit karena akan berpengaruh besar bagi nilai tawar komoditas ini, ketimbang hanya sekadar menjual dalam bentuk crude palm oil (CPO).

 “Hilirisasi ini penting karena begitu Indonesia mengambil langkah untuk main di hilir, Malaysia akan kalang-kabut,” kata pengamat pertanian Prof. Dr. Bustanul Arifin.

Oleh sebab itu, menurut dia, investasi di sektor industri hilir demi menghasilkan nilai tambah bagi komoditas primer ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Momentum strategi hilirisasi produk hilir dengan tax holiday dan tax allowance sebesar 30% oleh Kementerian Perindustrian perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Investasi industri hilir, lanjut dia akan membawa pengaruh yang sangat dahsyat untuk posisi CPO Indonesia saat ini. Itu artinya, dukungan infrastruktur dan sarana pendukung juga menjadi hal yang mutlak.

Ketua Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia Bidang Advokasi, Promosi dan Kerjasama Gumbira Said, mengatakan bahwa hilirisasi menjadi keunggulan Malaysia dalam memproses CPO. Oleh sebab itu dia mendesak agar pemerintah membereskan hal-hal yang terkait dengan infrastruktur jalan, pabrik, dan dermaga untuk ekspor yang saat ini kurang memadai.

Menurut dia, Malaysia lebih bisa memanfaatkan keadaan sehingga sering sekali Indonesia menjadi objek bagi negara itu dalam ambisinya untuk menguasi pasar CPO dunia. “Mereka memanfaatkan isu CPO Indonesia mengandung logam atau bahan lainnya yang berbahaya. Parahnya, Indonesia merasa cemas dengan isu tersebut. Faktanya adalah CPO Indonesia tidak ada masalah,” tegasnya.

Pasokan Domestik

Gumbira menilai, komposisi penggunaan CPO untuk konsumsi dalam negeri harus ditingkatkan dari 30% menjadi 70%. Karena dengan itu, kata Gumbira, akan membuat produk-produk olahan CPO Indonesia bisa dimanfaatkan.

Indonesia juga harus punya posisi yang kuat untuk membuktikan bahwa CPO-nya tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. “Kita harus punya tim riset dan pengembangan yang kuat, juga mempunyai orang-orang yang pandai berdebat, dan mempunyai bukti-bukti ilmiah. Lembaga-lembaga yang menangani kelapa sawit di Malaysia seperti Malaysian Palm Oil Board (MPOB) dan Malaysian Timber Industry Board (MTIB) memiliki posisi yang sangat kuat, sedangkan di Indonesia terlihat cukup lemah,” jelasnya.

Menurut Bustanul, adanya kesepakatan untuk membatasi ekspor antara kedua negara menjadi bentuk kerja sama yang baik. Meskipun demikian, lanjut Bustanul, Indonesia perlu memperkuat nilai CPO jika tidak ingin dipermainkan oleh pihak luar.

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Deddy Saleh juga mengatakan bahwa kemungkinan Indonesia akan meningkatkan pasokan suplai CPO ke dalam negeri.

Langgar Kesepakatan

Anggota Komisi VI DPR RI Lili Asdjudiredja mengatakan bahwa Pemerintah Malaysia telah melanggar kesepakatan atau perjanjian dengan Pemerintah Indonesia tentang kesepakatan manajemen suplai atau pembatasan ekspor CPO.

“Pemerintah Malaysia harus menghormati kesepakatan dengan Indonesia terkait dengan pemulihan harga CPO yang terus menurun. Karena sudah ada kesepakatan dari kedua negara maka  dibutuhkan konsistensi di antara mereka,” katanya.

Lili juga menjelaskan bahwa Komisi VI DPR sudah menginisiasi RUU Perdagangan karena selama ini Indonesia berdagang dengan negara lain tetapi tidak memiliki legislasi atau landasan yang kuat. Dengan adanya pelanggaran kesepakatan oleh Malaysia maka Indonesia diharapkan mempunyai legislasi dalam menghadapinya. ”Diperlukan usulan progresif mengenai legislasi atau landasan hukum terkait dengan kesiapan Indonesia, yang nantinya akan terlibat dalam komunitas ekonomi di kawasan ASEAN,” ungkapnya.

Terkait dengan hal itu, Deddy Saleh mengatakan bahwa pihaknya tengah bicara dengan Malaysia untuk merumuskan mekanisme penurunan bea keluar.

“Indonesia akan mengkaji dan merundingkan lebih lanjut. Kami yakin bahwa Indonesia bisa membuat kesepakatan soal ini mengingat Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang menguasai 90 % produksi CPO di dunia,” kata dia. bari/ mohar/ lia/iwan/doko