Harapan Warga Jakarta

Senin, 15/10/2012

Menurut rencana hari ini (15/10) DPRD DKI siap menyelenggarakan acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki T. Purnama (Ahok). Tentu banyak kalangan menaruh harapan besar, bahwa pasangan ini mampu menjadikan Jakarta lebih baik di masa depan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi dikenal sebagai figur sederhana dan dekat dengan rakyat kecil. Saat menjabat Wali Kota Solo, kebijakan paling fenomenal adalah merelokasi pedagang kaki lima (PKL) melalui pendekatan sosial dan budaya. Dari model pendekatan itu, otomatis tidak ada kekerasan terkait dengan PKL.

Selama ini masyarakat mengeluhkan soal banjir dan kemacetan lalu lintas yang merupakan masalah serius di Jakarta belakangan ini. Dalam kampanye waktu lalu, untuk mengatasi kemacetan, Jokowi dan Basuki berjanji bakal mengoptimalkan fasilitas angkutan umum. Khusus masalah banjir, akan menata permukiman kaum marginal di sepanjang bantaran sungai.

Masalah lainnya yang disorot masyarakat kecil, adalah warung Tegal (Warteg), yang merupakan ikon masyarakat kelas bawah di Jakarta. Warteg adalah warung nasi yang sederhana dengan harga terjangkau. Ini sebagai tempat makan orang-orang berkantong pas-pasan, kaum pekerja rendahan atau mahasiswa.

Walau mendapat stigma identik kelas bawah, kegiatan Warteg memiliki filosofi yang mendasar. Pertama, menjual nasi yang merupakan makanan pokok, berarti memenuhi kebutuhan pokok manusia. Persoalan pangan juga merupakan persoalan bangsa. Jadi, pemerintah memang harus jelas dalam membuat kebijakan politik ketahanan pangan.

Menurut UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai ’’usaha mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu.’’

Ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang merata menuntut sistem distribusi nasional yang baik, andal dan efisien, untuk memungkinkan terjangkaunya pangan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan pendapatan dan daya beli. Ini artinya, di balik stigma bahwa Warteg identik kelas bawah yang terlihat kumuh dan sederhana tapi bersih, peran Warteg sangat strategis dalam hal distribusi pangan yang terjangkau, khususnya di Jakarta.

Seperti kelompok kelas bawah umumnya, eksistensi Warteg juga tidak lepas dari upaya politisasi oleh elite politik. Warteg termasuk yang dilirik saat momentum hajatan politik tiba. Termasuk saat pemilihan gubernur DKI Jakarta. Politisasi Warteg, bertujuan untuk menarik suara hanya sekadar pencitraan.

Kita melihat dari tahun ke tahun jumlah Warteg yang berada di bawah pembinaan Koperasi Warung Tegal semakin berkurang. Saat ini ada sekitar 10.000 warteg di Jakarta, belum termasuk yang tidak tercatat sebagai anggota koperasi tersebut.

Usaha Warteg tergolong sektor informal, sehingga tidak begitu ketat dengan urusan legalitas. Di samping itu, kultur masyarakat Tegal tidak biasa merantau hingga tahunan. Jakarta ibarat sawah/ladang tempat mencari nafkah, bukan untuk menetap, setiap bulan atau bahkan kurang mereka pulang kampung. Sehingga tak heran jika sebagian pengusaha maupun pelayan Warteg memiliki KTP DKI Jakarta. Alias tidak semua di antara mereka memiliki hak pilih dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Artinya, dampak perolehan suara dari keberadaan Warteg tidaklah signifikan.

Kendati demikian, keberadaan warteg tetap penting. Contohnya, saat kampanye, Jokowi makan di Warteg yang setidaknya mengandung pesan tertentu. Pada kampanye putaran pertama, Fauzi Bowo juga menyediakan panggung terbuka wayang dengan dalang kondang asal Tegal, Ki Enthus Susmono. Dapat dimaknai sebagai upaya menarik simpati masyarakat Tegal di DKI Jakarta yang berbasis Warteg.

Namun, pengusaha dan pelayan Warteg tampaknya sudah cukup cerdas dalam berdemokrasi. Pemda DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Fauzi Bowo berencana menerapkan pajak bagi Warteg yang dipandang cukup memberatkan mereka. Apakah Jokowi masih memberikan harapan besar bagi pengusaha Warteg dan masyarakat kecil pada umumnya? Lalu program kemacetan dan banjir akan tetap jadi prioritas dalam kepemimpinan duet Jokowi-Basuki?