NERACA

Jakarta - Pemahaman Standar Nasional Indonesia (SNI) masih perlu disosialisasikan, karena bagaimana mungkin suatu bangsa bisa memproduksi produk yang berkualitas dan dapat bersaing di pasar internasional, jika bangsa tersebut tidak memahami dan mengerti standar. Baik standar yang terkait dengan cara memproduksi maupun standar dari mutu produk yang dihasilkan itu sendiri. SNI diberlakukan secara wajib dan sukarela, dimana syarat perusahaan jika ingin memperoleh sertifikasi SNI harus melalui proses regulasi. Sehingga industri nasional bisa atau dapat menciptakan produk unggulan yang berkualitas serta memiliki nilai kompetitif dalam perdagangan global.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Suprapto mengatakan, perlu mendorong industri dalam negeri agar mendapat kepercayaan negara tujuan ekspor dengan memiliki SNI atau standarisasi lainnya sebagai pendukung agar memudahkan masuk ke pasar eskpor. “Beberapa negara di Eropa sudah dapat menerima produk yang berlabel SNI. Hal ini menjadi suatu nilai lebih, paling tidak, standar yang mereka terapkan dapat memudahkan produk Indonesia masuk ke pasar Eropa,” ujarnya di Kantor BSN, akhir pekan kemarin.

BSN dalam penerapan SNI memiliki kebijakan membangun sistem akreditasi dan sertifikasi yang terpercaya agar mendapatkan pengakuan nasional dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta perjanjian perdagangan sesuai WTO.

Di era globalisasi ini, dimana persaingan menjadi sangat ketat. Kebutuhan akan standarisasi menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting, di suatu sisi dapat membendung produk impor yang harus sesuai dengan keselamatan, kenyamanan dan keamanan lingkungan (K3L). Namun, di sisi lain, standarisasi juga mampu mempermudah produk menembus pasar ekspor, sehingga memberikan dampak positif bagi perdagangan.

Produk Ramah Lingkungan

Belum lama ini, isu lingkungan tengah menjadi perhatian banyak pihak, tidak hanya berkaitan dengan urusan pencemaran yang diakibatkan oleh sampah, melainkan kecenderungan semakin mengarah pasa produk yang dihasilkan dari aktifitas ekonomi. Permintaan sertifikasi verifikasi legalitas kayu (SVLK), sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) atau sertifikat Ekolabel merupakan beberapa contoh bagaimana perdagangan global terus menuntut agar produk-produk yang dihasilkan memasuki kategori ramah lingkungan.

Suprapto mengaku optimis sertifikat ISPO akan diterima di tingkat internasional sehingga produk minyak sawit (CPO/crude palm oil) diakui sebagai produk yang ramah lingkungan atau berkelanjutan. Hal ini terkait kedatangan EPA (Environmental Protection Agency's) ke Jakarta yang akan mendengarkan paparan mengenai emisi karbon dari produksi CPO.

“ISPO ini baru dimulai, jadi kita mengembangkan dan merumuskan skema nasional dalam ISPO, kita akan coba untuk meyakinkan. Jadi perusahaan-perusahaan pengekspor CPO itu masih ada yang menggunakan RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil), kita dorong untuk ISPO karena skema ini ditetapkan dalam konteks proses internasional,” terangnya.

Dia menambahkan, yang dipermasalahkan EPA adalah kadar emisi karbon terhadap CPO memang harus disikapi. "Tentunya kita harus berikhtiar untuk bisa menyiapkan. Harapan kita bisa menurunkan kadar emisi karbon 17%. Tapi kadang masalahnya pembukaan lahan itu dilakukan di wilayah hutan, padahal harus menjaga kelestarian atau sustainable. Jadi ini harus dibuktikan," ujarnya.

Pada dasarnya, produk CPO merupakan komoditi yang dibutuhkan oleh negara-negara seperti India, China dan Rusia yang tetap menyerap minyak sawit tersebut tanpa meributkan masalah lainnya. Suprapto mengatakan, bahwa pengenalan ISPO sudah mulai dipromosikan ke Jerman dan Rusia, karena pasar-pasar yang tidak rewel tersebut mampu menyerap CPO Indonesia berapa pun jumlahnya.