Amburadul, Pengelolaan Sektor Pangan di Semua Lini

KEBIJAKAN PEMERINTAH SALAH ARAH

Jumat, 12/10/2012

Jakarta – Kritikan pedas yang dilontarkan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) terkait kebijakan ketahanan pangan Indonesia yang dinilai salah arah, jelas bukan isapan jempol. Pasalnya, pengelolaan sektor pangan di Indonesia memang amburadul dari segala sisi. Ketidakberesan pengelolaan pangan tampak makin gamblang jika melihat fakta bahwa 60% pangan Indonesia dipasok oleh produk asl luar negeri (impor).

NERACA

Ekonom Indef Fadhil Hasan mengatakan, ketahanan pangan bakal sulit tercapai lantaran pemerintah telah melakukan kesalahan struktural menyangkut transformasi ekonomi yang membebani sektor pertanian. Dia mengatakan pangsa pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) telah menurun tajam dari 60% ke angka 14%. Namun, penurunan pangsa pertanian dalam PDB itu lebih cepat dibandingkan dengan penurunan tenaga kerja.

“Yang harus disalahkan adalah strategi industrialisasi kita yang tidak tepat. Pangsa pertanian yang 14% dari PDB harus dibebani dengan tenaga kerja 40%. Sementara pangsa industri sudah 30% dari PDB, tapi daya serap tenaga kerjanya hanya 15%. Ini kan timpang,” kata Fadhil pada acara diskusi panel di Jakarta, Kamis (11/10).

Menurut dia, sektor pertanian yang semakin mengecil seharusnya diikuti penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan jasa. “Padahal seharusnya tidak terjadi, kalau transformasinya benar. Persoalannya adalah, proses industrialisasi yang dilakukan itu tidak terkait dengan sektor pertanian. Industrialisasi kita itu terlepas dari pertanian,” lanjutnya.

Sektor pertanian, menurut Fadhil, merupakan pilar utama ketahanan pangan. Akan tetapi, pengelolaan sektor pertanian di Indonesia jauh lebih buruk dari negara-negara maju di dunia. Dia mencontohkan, Amerika Serikat melalui undang-undangnya sangat melindungi petani lokal. Demikian pula Eropa yang sangat protektif terhadap sektor pertanian. Bahkan China, kata Fadhil, selain begitu getol melindungi pertanian, juga melakukan investasi besar-besaran hingga ke Eropa dan Afrika untuk memastikan kemandirian pangan.

Masalah lainnya, lanjut Fadhil, pemerintah belum menempatkan masalah pangan pada komitmen paling utama dalam pembangunan ekonomi. Apalagi, masalah ketahanan pangan tidak bisa ditentukan oleh sektor pembangunan pertanian saja. “Tapi 70% ditentukan oleh faktor lain seperti infrastruktur. Tapi masalahnya, infrastruktur yang kita bangun tidak ada hubungannya dengan ketahan pangan. Misalnya di Pantura, bukan untuk ketahanan pangan, tapi justru mengurangi ketahanan pangan lewat alih fungsi lahan,” terangnya.

Liberalisasi Pangan

Yang tak kalah ironis adalah masalah yang terkait kebijakan perdagangan. “Tarif impor yang mengukur derajad liberalisasi sektor perdagangan di Indonesia sangat lucu. Tarif impor produk pertanian kita itu lebih rendah dibanding tarif impor yang ada di negara-negara Eropa. Negara kita lebih liberal di sektor pertanian daripada Eropa. Itu mencerminkan derajad perlindungan pada sektor tersebut. Apalagi dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur,” beber Fadhil.

Karena itu, menurut dia, Indonesia tidak mungkin bisa membangun ketahanan pangan dengan pasar yang sangat terbuka seperti itu. Liberalisasi pasar itu pula yang membuat neraca perdagangan di sektor pertanian tercatat negatif. “Ada impor hortikultura, impor jagung, impor kedelai, macam-macam. Kalau harga pangan naik, ditekan dengan impor. Padahal kenaikan harga menguntungkan petani. Pemerintah lebih memilih orientasi pada konsumsi, bukan petani,” ungkapnya.

Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro membenarkan, jika masalah-masalah ketahanan pangan lintas sektoral itu tidak segera dibenahi maka bukan mustahil, krisis pangan segera muncul di depan mata. “Krisis pangan mengancam dunia pada 2025. Tetapi bisa terjadi 2013 kalau kita tidak kita perbaiki bersama-sama,” ujarnya.

Udhoro juga menjelaskan, ketahanan dan kemandirian pangan harus digenjot lewat strategi pengembangan agro industri di dalam negeri. Alasannya, kalau industri pangan lokal lemah, maka nilai tambah sektor pangan justru akan dinikmati oleh orang di luar negeri. “Industri pangan di ASEAN, 40% konsumennya ada di Indonesia. Sementara bahan bakunya dari Indonesia. Kita memang sudah salah kiblat. Harus diluruskan kiblat pertanian kita. Buatlah industri pertanian, berikan insentif, sehingga mereka mau memindahkan ke dalam negeri. Kalau tidak hati-hati penyediaan pangan, maka yang dikhawatirkan hilangnya generasi kita,” jelasnya.

Negara Agraris?

Pengamat pertanian, HS Dillon, mengatakan Indonesia saat ini tidak mempunya arah tujuan untuk masalah pangan, padahal predikat sebagai negara agraris masih melekat. Menurut dia, pemerintah seperti tidak punya kemauan untuk membangun sektor pertanian, padahal sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani. Namun ironisnya, pemerintah malah menggenjot sektor industri yang tidak terkait dengan pertanian. “Seharusnya kalau mau pemerintah juga menggenjot sektor industri pertanian, sehingga bisa saling bersinergi antara industri dan pertanian yang akhirnya sektor pangan dalam negeri bisa aman serta menyerap banyak petani untuk bekerja,” ungkap Dillon kepada Neraca, kemarin.

Akan tetapi, Dillon menyayangkan, kemauan pemerintah untuk meningkatkan sektor pertanian hanya sebatas wacana, karena setiap kekurangan pangan, pemerintah malah lebih memilih impor. Sehingga kebergantungan impor bahan pangan yang semakin besar membuat bangsa ini berada di ambang kerawanan krisis pangan. "Untuk program revitalisasi di sektor pertanian yang sudah dicanangkan tidak menunjukkan perkembangan. Seharusnya antarinstansi pemerintah bersatu untuk meningkatkan produksi hasil pertanian dan tidak bergantung pada impor," cetusnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, mengungkapkan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menurunkan tingkat kemiskinan mengingat penyumbang terbesar kemiskinan adalah faktor pangan. Adanya kecenderungan masyarakat yang berpendidikan rendah tinggal di desa tetapi tidak tertarik menggeluti sektor pertanian sebagai mata pencariannya dikarenakan persoalan penghasilan yang mereka terima. “Pada saat ini, ternyata masyarakat lebih memilih sektor industri sebagai mata pencarian karena tingginya tingkat penghasilan sesuai dengan dasar pendidikan yang dimiliki dibandingkan sektor pertanian,” katanya.

Herman juga menuturkan dengan adanya maraknya industrilisasi ini maka lahan atau tanah akan semakin menyempit dan banyak tenaga petani beralih kepada tenaga industri. Pola atau kultur masyarakat Indonesia yang masih menganggap sektor pertanian berdasarkan kemampuan dan dikelola sendiri oleh rakyat, tidak dikelola lewat industri agro. “Indonesia tidak seperti negara Jepang dan Selandia baru yang mengindustrilisasikan pertanian, sektor pertanian kita hanya dikelola sendiri oleh petani,” urainya. mohar/iwan/munib