Segera Naikkan Premium dan Bangun Infrastruktur - INDONESIA KIAN RENTAN HADAPI HARGA MINYAK DUNIA

NERACA

Jakarta - Indonesia kini makin terjepit di antara lonjakan harga minyak dan seretnya produksi minyak domestik. Hingga kemarin (25/4), harga minyak Asia mendekati US$ 113 per barel. Sedangkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude-oil Price (ICP) untuk Maret mencapai US$ 113,07 per barel yang berarti naik US$ 9,76 per barel dibanding Februari 2011.

Sementara, target lifting minyak yang dipatok 970 ribu barel per hari (bph) tidak juga tercapai hingga akhir April ini. Tercatat, lifting rata-rata Januari hingga Maret hanya 892,9 ribu bph, sedangkan periode Desember 2010 hingga Maret 2011 sebesar 896,9 ribu bph.

Menurut Ekonom Kepala LIPI, Latif Adam, Indonesia terhitung sangat rentan menghadapi kenaikan harga minyak dunia yang nyaris US$ 113 per barel. Alasannya, karena subsidi energi tahun ini terancam melonjak tinggi sebesar Rp 96,7 triliun dibanding tahun lalu yang hanya Rp 63 triliun.

Selain menambah beban anggaran negara, juga target lifting yang digadang-gadang pemerintah pun tidak tercapai. Hitungan Latif, defisit anggaran menguras dana Rp 6 triliun. “Ada dua sisi pandangan untuk mencermati hal ini yaitu besarnya anggaran subsidi dan pembayaran utang keseluruhan menjadi terlalu besar,” katanya ketika dihubungi Neraca, Senin (25/4).

Dia mengingatkan, seharusnya porsi terbesar anggaran adalah untuk belanja modal khususnya pembangunan infrastruktur. Apalagi, realisasi anggaran selalu terkonsentrasi di akhir tahun. “Ini yang sebenarnya jadi inti APBN, tapi nyatanya kan tidak,” keluhnya.

Sementara, jika ICP tetap di US$ 80 per barel, maka setiap kenaikan satu dollar dari ICP, negara defisit Rp 700 miliar yang bakal mempercepat pertumbuhan inflasi. Kemudian, konsumsi premium selama triwulan pertama tahun ini diatas 3%, pemerintah harus segera melakukan pembatasan BBM Subsidi.

“Saya lebih memilih opsi menaikkan harga sebesar Rp 500 per liter, atau 11%. Maka, inflasi hanya 0,3% jadinya lebih untung,” tuturnya. Dari total BBM Subsidi sekitar 38,6 juta kiloliter, Premium berada di kisaran 23,1 juta kiloliter. Jika naik Rp 500 per liternya maka pemerintah bisa menghemat Rp 11,55 miliar.

Secara terpisah, ekonom EC-Think Indonesia Aviliani mendesak pemerintah menunjukkan ketegasan dalam sektor energi khususnya terkait kenaikan harga BBM Subsidi. “Harus tegas, cabut subsidi atau naikkan harga premium). Ini harus cepat karena akan mengganggu investor dan APBN,” tambah dia.

Anggaran negara, lanjut Aviliani, akan terbebani jika subsidi makin tinggi yang berakibat pada fiskal menipis. Otomatis, subsidi yang awalnya dipatok 38,6 juta kiloliter bakal tergerus lebih besar lagi.

Untuk mengatasi hal tersebut, ia lebih memilih opsi mencabut subsidi untuk kepentingan jangka panjang. Lalu dananya dikonversikan ke penciptaan lapangan kerja serta perbaikan infrastruktur berupa transportasi umum yang sebesar Rp 80 triliun tersebut, dan bukan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

Senada, pengajar program pascasarjana Universitas Indonesia Kurtubi meminta pemerintah segera merealisasikan infrastruktur pengembangan gas di Tanah Air. Menurunya, dampak harga minyak dunia pasti akan sangat terasa karena penerimaan di sektor migas dalam apbn tergantung pencapaian produksi dalam negeri.

“Untuk itu harus ada upaya menaikan dari hasil migas dengan perbaikan infrastruktur gas di dalam negeri,” katanya kemarin. Langkah konkret bisa dimulai dengan mengekspor gas yang berasal dari Lapangan Tangguh di Papua ke negara selain China.

Kurtubi memaparkan, gas tersebut rencananya diekspor ke Amerika Serikat namun tidak direalisasikan. Menurut dia, Indonesa diperkirakan bisa mendapatkan pendapatan Rp 20 trilyun per tahun. Selain itu, pemerintah harus berani menggelar renegosiasi harga jual gas Tangguh ke China dan tidak perlu menunggu sampai 2012. Pasalnya, selama ini harga jual sangat rendah dan hanya 1/5 dari harga jual ekspor gas dari Kalimantan Timur ke Jepang.

“Paling mutakhir, produksi migas harus dinaikkan dan pemerintah tidak memperpanjang kontrak blok West Madura dan serahkan pengelolaannya ke Pertamina,” pungkas Kurtubi. Selama ini, Pertamina hanya menguasai saham blok tersebut hanya 50%, sisanya dibagi dua antara CNOOC dari China dan Kodeco dari Korea yang sekaligus sebagai operator.

Sementara, pemerintah sendiri pesimistis target produksi minyak 970 ribu barel per hari (bph) bakal tercapai tahun ini. Malah, target pencapaian bergeser mundur ke tahun 2012. "Tahun 2012 ya kita mungkin ada berada pada kisaran 960 ribu-970 ribu, sekitar itu," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Senin (25/4). Terkait harga minyak dunia yang terus melonjak, Hatta mengakui Indonesia tidak mampu memanfaatkan momentum meroketnya harga minyak dunia. ardi/ iwan/ inung

Related posts