NERACA

Jakarta - Persyaratan ekspor rumput laut ke China yang berlaku sejak 1 Juni tahun ini telah mewajibkan pelaku usaha rumput laut nasional memiliki  HC (Health Certificate). Atas dasar itu, kini Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) telah mewajibkan seluruh anggotanya untuk memiliki SKP (Surat Kelayakan Pengolahan) dan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) untuk kemudian memiliki HC agar mendapatkan nomor registrasi di China.

“Sejak 2008, China telah menyerap lebih dari 50% ekspor rumput laut dari Indonesia. Oleh karenanya, semua pihak harus sudah siap memenuhi persyaratan yang diberlakukan seperti adanya permintaan agar bahan baku maupun hasil olahan kita dilengkapi dengan HC,” kata Ketua Umum ARLI Safari Azis melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, Selasa (9/10).

Pelaku usaha rumput laut nasional, lanjut dia, diharapkan benar-benar memperhatikan proses sertifikasi. Karena sekarang ini, sudah tidak bisa lagi pengusaha melakukan proses pengolahan bahan baku secara konvensional. Semua harus dengan tata kelola yang baik dan benar dengan memperhatikan good farming practice untuk petani/pembudidaya dan good business practice untuk pedagang, pengolah hingga eksportirnya.

“Semua harus memperhatikan tata kelolanya mulai dari bahan baku sampai hasil olahannya agar semua efisien. Sangat ironis, China yang mengimpor bahan baku dari kita saja bisa menjual produk olahannya lebih murah daripada hasil olahan kita sendiri,” ungkap Safari.

Kurangi Pungutan

Ke depan, pihaknya mengharapkan pemerintah untuk memperhatikan penerapan ekonomi biaya murah, agar biaya produksi di Indonesia tidak terlalu tinggi antara lain dengan mengurangi pungutan-pungutan, mempercepat proses perizinan hingga rendahnya bunga yang diberlakukan. Saat ini, pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah gencar mensosialisasikan SKP dan HACCP untuk menciptakan standar pengolahan yang mengikuti standar-standar yang diterapkan internasional.

Sebaran ekspor rumput laut nasional sendiri meliputi China, Cile, Philipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Jepang, Korea, Eropa, Afrika dan Amerika.  “SKP dan HACCP sebagai kesiapan kita dalam menghadapi persaingan global, meningkatkan daya saing serta mendorong industri perikanan sesuai dengan apa yang telah menjadi program KKP yang harus kita dukung,” ujar Safari.

Pihaknya juga mengapresiasi KKP atas responnya yang cepat terhadap masalah-masalah yang dihadapi pelaku usaha, khususnya pengusaha rumput laut. KKP juga telah melakukan pembedaan perlakuan terhadap penanganan sertifikasi rumput laut yang sebelumnya diklasifikasikan menjadi satu dengan pengolahan ikan. “Sekarang ini penanganan sertifikasi sudah ada pembedaan perlakuan antara ikan dan rumput laut. Ada Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan khusus ada Unit Pengolahan Rumput Laut (UPRL). Kita sangat mengapresiasi hal ini karena bisa memudahkan pelaku usaha untuk sertifikasi,” jelas Safari.