Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memang sangat membantu bagi pengusaha kecil, dengan proses yang sangat mudah dan cepat menjadi solusi juga bagi masyarakat.

NERACA

Bank Perkreditan Rakyat yang biasa disingkat dengan BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.

Praktisi Perbankan Irianto, Senin (08/10) mengatakan, Fungsi BPR tidak hanya sekadar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan Nasabah.

Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, maupun Kredit Konsumsi. Namun, saya kurang sepakat utuk asing masuk BPR, rakyat tidak terganggu, tapi apakah etis asing diijinkan ambil keuntungan dari masyarakat kecil?

Pertumbuhan BPR bagus namun perlu dukungan dana murah dan efisiensi dari pemerintah. Ini dikarenakan masyarakat sudah mempercayai keberadaan dan kenyamanan, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, sehingga tidak ada salahnya jika kita menabung dan atau mendepositokan uang di BPR.

BPR juga berperan penting dalam mikro karena lokasi yang dekat dan proses yang cepat. Yang membuat minat masyarakat untuk meminjam, dengan proses yang sangat mudah menjadi solusi juga bagi masyarakat. Sejauh ini pertumbuhan BPR sangat bagus tetapi diperlukan adanya penguatan (empowerment) dalam hal lembaganya modal,  dan people nya.

Pertumbuhan BPR

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Joko Suyanto, mengatakan penurunan rasio tingkat kredit bermasalah (non performing loan/NPL) pada industri menunjukan bahwa bank mikro terus meningkatan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Peningkatan kehati-hatian diimplementasikan lewat penguatan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan dan pelatihan, terutama pada bagian account officer (AO). “Proses recruitment juga sudah banyak ditingkatkan demi mendapatkan SDM yang berkualitas,” tambahnya.

Selain itu, sebagian BPR juga sudah mengembangkan teknologi informasi dalam melakukan monitoring terhadap kredit. Hal ini sekaligus meningkatkan efisiensi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Tingkat NPL industri BPR pada akhir 2011 menyentuh 5,22%, dan merupakan level terendah sejak 2007 lalu. Pada 2008, tingkat NPL masih 9,88% dan terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, yakni 6,9% pada 2009 dan 6,12% pada 2010.

Meski NPL menurun, namun penyaluran kredit industri tetap tumbuh ekspansif.  Hingga akhir Desember 2011, industri telah menyalurkan kredit sebesar Rp41,1 triliun, bertambah Rp7,25 triliun atau 21,45%, dibandingkan dengan akhir 2010 Rp33,84 triliun.

Menurutnya, mengapresiasi kinerja bank mikro yang dapat menurunkan tingkat NPL tanpa menghambat ekspansi kredit.

“Bagi BPR tingkat NPL mendekati 5% itu sudah cukup bagus. Meski demikian, kami melihat kendali internal terhadap manajemen risiko belum merata dilakukan. Ke depan masalah kendali internal harus ditingkatkan,” ujarnya.

Dalam meningkatkan kehati-hatian, BPR juga diwajibkan untuk memiliki pedoman penyaluran kredit untuk menghindari pembiayaan macet dan fraud akibat pinjaman fiktif. Pedoman tersebut akan menjadi pegangan dalam melakukan pengawasan terhadap BPR, sehingga pelanggaran yang dilakukan terhadap pedoman dapat menurunkan tingkat kesehatan bank mikro.

Sejauh ini BI telah memperlonggar aturan penyaluran kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat dengan memperbolehkan tanah girik dijadikan agunan. Pelonggaran syarat tersebut merupakan respon atas kondisi nasabah BPR yang sebagian besar belum memilik tanah bersertifikat.

Dia menjelaskan tanah belum bersertifikat dan lapak di pasar tersebut bukanlah agunan utama bagi usaha mikro dan kecil (UMK), melainkan agunan tambahan. Adapun agunan utama tetap pada usaha mikro dan kecil yang memiliki kelayakan untuk dibiayai (feasible).

“Kami juga mencari bentuk agunan tambahan lainnya yang bisa digunakan oleh UMK dalam mendapatkan kredit,” tuturnya.

Perlu Dukungan Pemerintah

Pemerintah daerah dapat berperan dalam menurunkan tingkat bunga kredit bagi UMK dengan mendirikan lembaga Penjaminan Kredit Daerah serta menempatkan dana APBD di bank daerah dan BPR milik daerah.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga bisa melakukan subsidi sebagian bunga kredit dengan mengandalkan APBD.

Dia menjelaskan dengan dana Rp100 miliar, pemerintah sebenarnya bisa menyubsidi bunga sebesar 5% untuk kredit sebesar Rp2 triliun. “Dari pada membuat program yang tidak jelas, lebih baik seperti ini,” jelasnya.