Rosthchild Siap Melucuti Grup Bakrie? - KISRUH SAHAM BUMI

NERACA

Jakarta – Sikap manajemen PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang tetap ngotot tidak melakukan penyimpangan laporan keuangan dan malah bertindak sebaliknya, kembali mempertanyakan kebenaran investigasi yang dituduhkan Bumi Plc kini makin membuat bingung investor pasar modal, khususnya bagi yang memiliki portofolio saham BUMI. Pasalnya, hingga saat ini siapa yang benar dan salah belum menemui titik terang.

Bahkan sebaliknya, Bumi Plc mengungkapkan fakta baru yang akan menerima laporan awal atas investigasi yang dilakukannya atas dugaan penyelewengan dana di anak usahanya, PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Seperti dilansir laman telegraph.co.uk, Senin (8/10), rencananya laporan tersebut akan diterima pada pekan ini dan nantinya, pertemuan tersebut akan dihadiri oleh 17 jajaran manajemen.

Melihat rencana Bumi Plc akan membeberkan hasil investigasi penyimpangan laporan keuangan BUMI, pengamat bursa FE Univ. Pancasila Agus S Irfani mengatakan akan menjadi langkah awal upaya Rosthchild melucuti kepemilikan grup Bakrie di Bumi Plc.

Lebih jauh lagi dia memaparkan, Wakil Ketua Bumi Plc, Julian Horn Smith yang berkeinginan membersihkan kinerja perusahaan setelah seorang whistleblower membeberkan dugaan pelanggaran keuangan di Bumi Resources, “Kalau benar Bakrie melakukan pelanggaran keuangan, saham Bakrie bisa saja terdelusi. Pasalnya dalam pertemuan tersebut akan dibahas juga mengenai rencana perombakan perjanjian antara manajemen termasuk di dalamnya melucuti kewenangan keluarga Bakrie di Bumi Plc,”katanya kepada Neraca di Jakarta, Senin (8/10).

Menurut dia, untuk menyelesaikan masalah yang cukup rancu tersebut, BEI dan Bapepam-LK seharusnya mencari sendiri data dan berusaha mencari tahu bagaimana sebenarnya masalah ini terjadi, apakah benar Bakrie memang melakukan penggelapan keuangan atau tidak.

Sebelumnya, Agus menuding, kekisruhan antara BUMI dengan induknya Bumi Plc adalah permainan dari Bumi Plc untuk mendapatkan saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dengan harga rendah, “Saya mencurigai ada permainan Bumi Plc sendiri untuk menurunkan harga saham BUMI lalu membelinya dari bawah," tegasnya.

Menurut pengamat pasar modal dari PT Trust Securities, Reza Priyambada, memang diperlukan sikap tegas dari otoritas pasar modal dan termasuk suspensi atau delisting saham BUMI, “Apabila benar apa yang ditemukan Bumi Plc terhadap penyimpangan di BUMI, tentu selanjutnya akan diproses melalui ranah hukum dan selanjutnya pihak bursa melakukan suspensi atau delisting terhadap emiten tersebut, “tegasnya.

Dia menuturkan, proses yang diambil BEI harus sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, yaitu masuk dalam pasal undang-undang pasar modal mengenai penipuan dan kejahatan. Meski demikian, kata Reza hal tersebut tentu menjadi dilematik juga bagi pihak bursa karena tergolong “saham sejuta umat”.

Reza menilai pihak bursa pasti akan terus meminta keterangan dan kejelasan dari manajemen BUMI terkait hal ini. Hal yang mungkin dilakukan bursa jika tuduhan penyimpangan tersebut benar adalah dengan melakukan perubahan manajemen, karena BUMI tergolong emiten yang kooperatif. “Paling aman dengan melakukan perombakan manajemen, sahamnya tetap, itu jauh lebih aman.” ujarnya.

Belum Jelas

Asal tahu saja, upaya Dirut BUMI Ari Saptari Hudaya mencoba menyakinkan investor dalam public expose beberapa hari lalu, belum sukses menyakinkan para investor dan pelaku pasar bila kisruh BUMI dan Bumi Plc tidak akan berlangsung lama.

Apa yang disampaikan Ari Saptari Hudaya belum menjawab persoalan BUMI, rupanya tidak hanya dirasakan investor tetapi juga otoritas pasar modal. Direktur Penilaian Perusahaan BEI Hoesen pun mengatakan, paparan publik insidentil yang diselenggarakan oleh pihak BUMI untuk menjelaskan terkait dengan audit investigasi Bumi Plc belum sepenuhnya jelas.

Menurut dia, pihaknya telah menerima laporan dari hasil paparan publik insidentil emiten tersebut dan sedang mengkaji lebih dalam apakah dokumen tersebut bisa menjadi titik terang mengenai audit investigasi pihak Bumi Plc.”Saat ini masih kami kaji, paling cepat seminggu ini bisa di-follow up lebih lanjut.”paparnya.

Sejauh ini, menurut Hoesen, pihak BUMI dinilai kooperatif dan telah memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan oleh bursa dan Bapepam-LK. Meski dirinya berjanji akan kembali memanggil manajemen BUMI apabila setelah dilakukan pengkajian dan informasi terkait kejelasan permasalahan tersebut masih dirasakan kurang.

Sebagaimana diketahui, pertemuan direksi Bumi Plc adalah pertemuan pertama kali sejak Bumi Plc menyebut telah terjadi penyelewengan di BUMI. Nantinya, pertemuan itu direncanakan akan dilangsungkan pada Kamis (11/10) mendatang di Singapura. Dalam pertemuan itu, biro hukum Macfarlanes, yang diamanatkan melakukan investigasi akan memberikan laporan awal dari investigasinya. Ini dilakukan untuk menyusuri kemana larinya dana sebesar US$500 juta yang disebut dana pengembangan aset di Bumi Resources.

Dana ini termasuk US$ 363 juta yang digunakan untuk menggarap lapangan minyak Yemeni oleh Gallo Oil, anak usaha Bumi Resources. Kala itu, dana tersebut diketahui dicatat nol dalam pembukuan Bumi Plc dan investigasi tersebut disebut-sebut digagas oleh Deputy Chairman Sir Julian Horn Smith. lia/iwan/novi/bani

BERITA TERKAIT

Saham Malacca Trust Dalam Pengawasan - Bergerak Di luar Kewajaran

NERACA Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mencermati pola transaksi saham PT Malacca Trust Wuwungan (MTWI) karena telah…

Rukun Raharja Lepas 33% Saham di PRA

PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) melepas kepemilikan sahamnya di PT Panji Raya Alamindo (PRA) sebanyak 33% kepada Tokyo Gas Co.…

Saham IPO ZINC Oversubscribed 500 Kali

Kantungi dana segar hasil peawaran umum saham perdan atau initial public offering (IPO), PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) menyiapkan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Sektor Industri Desak Pemberantasan Spekulan Gas

NERACA Jakarta – Dukungan terhadap pemberantasan praktik calo (trader) pada tata niaga hilir gas bumi terus bergulir, menyusul tingginya harga…

Kemenhub Rombak Aturan Taksi Online - DIBERLAKUKAN MULAI 1 NOVEMBER 2017

Jakarta-Kementerian Perhubungan akhirnya merampungkan rancangan peraturan menteri (PM), yang merupakan revisi dari aturan lama Permenhub No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan…

Media Asing Soroti Kebijakan Polkam dan Ekonomi RI

NERACA Jakarta - Hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator (I2) menyebutkan, kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang telah melewati…