Pulau Kecil Terluar Akan Terus Dikembangkan

Industrialisasi Sektor Kelautan

Selasa, 09/10/2012

NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan untuk menegakkan keterpaduan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan laut (Integrated Coastal and Ocean Management) secara berkelanjutan. “Hal tersebut tentunya, bersandar pada konsepsi ekonomi biru (blue economy), sehingga dapat menjaga daya dukung sumber daya wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo usai menyaksikan pemutaran film berjudul “Jurnal dari Pulau Terluar, dan peluncuran buku “9 Perspektif Menuju Masa Depan Maritim Indonesia” serta Maritime TV Streaming yang dilakukan oleh Indonesia Maritime Institute, Jakarta, seperti dikutip Neraca dari rilis KKP, Senin.

Wilayah pesisir dan laut beserta sumber daya alamnya memiliki makna strategis bagi pengembangan ekonomi Indonesia, karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. “Wilayah pesisir dan pulau kecil merupakan raksasa yang sedang tidur (sleeping giant) yang perlu kita bangkitkan,” ungkapnya.

Pengelolaan pulau-pulau terdepan disinergikan dengan empat unsur terkait yakni, pemerintah, masyarakat, swasta serta kalangan akamedisi. “Keterpaduan program pemberdayaan tersebut dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) terkait,” jelas Sharif.

Terkait bidang pendidikan di sektor kelautan dan maritim, Sharif menjelaskan masih minimnya pengetahuan generasi muda di sektor ini. Maka dari itu lanjutnya, kita menyadarkan generasi muda bahwa sektor kelautan memiliki potensi yang begitu besar menunggu untuk dimanfaatkan dan dikelola sebagai driving force dalam perekenomian bangsa. “Bidang pendidikan maritim dan kelautan masih sangat minim,kita akan coba bicarakan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga kesadaran generasi muda akan kelautan dapat tumbuh,” katanya.

Di samping itu, wilayah pesisir di Indonesia memiliki berbagai peluang salah satunya yakni, sebagai simpul transportasi laut di Wilayah Asia Pasifik. Hal ini menggambarkan peluang wilayah tersebut untuk meningkatkan pemasaran produk-produk perikanan yang kian tumbuh secara signifikan.

Lantaran, pulau-pulau kecil terdepan memiliki fungsi yang vital baik secara ekologis, sosial-ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atas dasar itu, KKP menaruh perhatian besar terhadap pulau-pulau kecil terdepan yang berbatasan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Papua New Guinea, Timor Leste, Filiphina, Palau, Vietnam, dan Australia. Karena itu, lanjutnya, KKP akan melanjutkan program-program pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar dan pengelolaan ekosistem. “Kita takkan pernah berhenti untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” jelasnya.

Sharif menyebutkan, Pulau Marore sebagai wilayah terdepan yang masuk kawasan strategis nasional tertentu harus dikembangkan dan diberdayakan sosial ekonominya melalui program-program yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Pulau Marore yang terletak di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, merupakan salah satu dari 31 pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang berada di perbatasan dengan negara Philippina. Pulau yang berpenduduk 845 jiwa ini memiliki luas sekitar 153 Hektar dan berjarak sekitar 206 mil laut dari Manado.

Hal senada disampaikan Ketua Dewan Maritim Indonesia Hasyim Jalal. Ia menekankan pentingnya Indonesia, untuk memiliki visi yang berorientasi maritim untuk membangun bangsa yang besar. Apalagi lanjutnya, bangsa kita telah memiliki dasar hukum laut yang diakui oleh dunia. Dasar hukum laut tersebut seperti Deklarasi Juanda dan United Nations Convension on the Law of the Sea (UNCLOS) III.

Namun dia menyayangkan, pemanfaatan potensi-potensi dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilbelum cukupoptimal di lakukan, akibat perhatian dan kebijakan pemerintah selama ini yang lebih berorientasi ke darat.

Hasyim mengatakan, Indonesia yang 70 persennya merupakan wilayah laut dan pesisir sangat tepat mengadopsi ekonomi biru dalammendukung pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Ia pun menyampaikan apresiasinya kepada Presiden RI yang telah meraih penghargaan internasional di bidang lingkungan.

Sementara itu, Dirjen KP3K KKP Sudirman Saad mengatakan, pengelolaan dan pengembangan serta percepatan pulau-pulau kecil terdepan dilaksanakan lewat program adopsi pulau. Program adopsi pulau merupakan salah satu program pengembangan pulau-pulau kecil yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), diantaranya pemerintah, masyarakat dan swasta.

Terkait pengembangan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi di pulau-pulau kecil terdepan, Sudirman mengatakan infrastruktur berperan penting dalam menarik perhatian para investor. “Nantinya akan disediakan berbagai fasilitas sepeti energi, air bersih, cool box, floating jetty serta berbagai bantuan sarana alat tangkap,” paparnya.

Investasi tersebut akan diarahkan ke sektor perikanan dan pariwisata. Terkait hal itu, KKP telah mengidentifikasi dan memetakan pulau-pulau kecil terdepan serta membuat profil 92 pulau kecil terluar dan 31 pulau diantaranya telah berpenduduk. “Sebanyak 31 pulau terdepan tersebut berpenduduk, sehingga perlu kita berdayakan ekonomi masyarakatnya,” jelas Sudirman.

Seperti diketahui, KKP bersinergi dengan 17 Kementerian/Lembaga terkait telah melaksanakan rapat koordinasi, terkait pengelolaan pulau-pulau kecil terluar (PPKT). Hal tersebut merujuk pada Perpres 78/2005. Pada 2012, KKP menargetkan 60 pulau-pulau kecil menjadi prioritas sesuai dengan Renstra KKP 2010-2014.

Program adopsi pulau tersebut turut mengajak Perguruan Tinggi (PT). Adapun pihak PT seperti, IPB telah melaksanan program aksi dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa di dua pulau yakni, pulau Subi Kecil dan Nusa Kambangan, sementara Universitas Hasanuddin di Pulau Sebatik. KKP secara aktif mengajak kalangan pengusaha asing dan nasional untuk berinvestasi di pulau-pulau kecil terdepan. Lantaran terdapat 12 pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga dan rawan konflik perbatasan.