Komitmen pemerintah untuk membuka akses orang miskin terhadap sumber daya ekonomi hingga sekarang baru sebatas visi, karena lemah pada tataran implementasi. Akibatnya, akses orang miskin terhadap sumber daya ekonomi bukannya semakin baik, justeru memburuk. Misalnya, beberapa kebijakan di sektor pertanian,seperti kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk dan sarana produksi (saprodi) membatasi akses petani miskin terhadap pupuk dan saprodi lainnya.

Kita melihat juga kurang tegasnya law enforcement yang mengatur konversi lahan pertanian membuat lahan pertanian produktif semakin terbatas.Tidak mengherankan bila petani gurem (kurang dari 0,2 ha) dan buruh tani jumlahnya terus meningkat. Di sektor industri, beberapa kebijakan seperti UU Ketenagakerjaan dan kenaikan TDL mendorong semakin tingginya ketidakpastian, menaikkan cost of doing bussiness,dan memperlemah daya saing sektor industri.

Sehingga pada gilirannya, daya saing yang melemah membuat sektor industri sulit mengakses angkatan kerja untuk mendapatkan lapangan kerja yang layak. Lebih dari itu, terjadi informalisasi kesempatan kerja, sebagaimana terindikasi dari berpindahnya tenaga kerja dari sektor formal ke sektor informal. Saat ini sekitar 69% tenaga kerja bekerja di sektor informal dengan tingkat upah banyak yang di bawah standar minimal.

Selain itu, penggunaan anggaran yang belum efektif menjadi salah satu penyebab mengapa neraca kemiskinan masih berada dalam posisi yang belum imbang. Menurut Bank Dunia, belum efektifnya penggunaan anggaran paling tidak tecermin dari dua indikator sebagai berikut. Pertama, biaya yang diperlukan untuk mengentaskan satu orang penduduk miskin menjadi semakin mahal.Pada periode 2000–2010, biaya yang diperlukan untuk mengentaskan satu orang penduduk miskin meningkat dari Rp22,5 juta menjadi Rp47 juta. Kedua,elastisitas kemiskinan (terhadap anggaran) mengalami penurunan dari 0,38% pada periode 2000–2005 menjadi 0,08% pada periode 2005- 2010. 

Artinya, setiap 1% kenaikan anggaran mampu menekan angka kemiskinan 0,38% pada periode 2000–2005 dan hanya 0,08% pada periode 2005–2010. Dua indikator sebagaimana dijelaskan itu merujuk ke kesimpulan bahwa terjadi diminishing return dari anggaran untuk membiayai programprogram antikemiskinan.

Ini menggambarkan terjadinya diminishing return merupakan akumulasi dari beberapa permasalahan seperti lemahnya kelembagaan baik di pusat maupun daerah dalam menjalankan dan mengawasi program. 

Lalu, terbatasnya database kemiskinan yang kemudian membuat program sulit mencapai sasaran yang tepat. Kebanyakan program, khususnya yang dibiayai pemerintah dan lembaga donor, menggunakan project to project basic sehingga sulit menciptakan proyek antikemiskinan yang sustainable dan kontinu. Belum lagi masih maraknya praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran kemiskinan, menunjukkan  bukti temuan Bank Dunia itu benar adanya.

Jadi, anggaran memang tidak akan bisa secara sendirian mengatasi problema kemiskinan tanpa adanya dukungan dari beberapa faktor, seperti komitmen politik dan perubahan kebijakan yang mengarah pada pembukaan akses bagi orang miskin terhadap sumber daya ekonomi. Walau pemerintah mengalokasikan anggaran kemiskinan yang terus meningkat setiap tahun, kondisi kemiskinan di negeri ini masih berada tetap dalam posisi belum membaik.