Swasta Desak Pemanfaatan Energi Terbarukan

Proyek 10.000 MW Tahap II

Selasa, 09/10/2012

NERACA

Jakarta - Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber yang tidak akan habis atau akan selalu ada, seperti tenaga matahari, angin, gelombang laut, dan air. Dari seluruh energi terbarukan tersebut, Indonesia memiliki semuanya. Itu sebabnya, program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap kedua akan berkonsentrasi menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai energi primer untuk menggantikan ketergantungan terhadap energi fosil yang tidak terbarukan.

Hal tersebut diakui oleh Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia M Harry Jaya Pahlawan, sudah saatnya memperbanyak pembangkit yang menggunakan energi terbarukan seperti air dan panas bumi. Karena diversikasi tersebut membuat konsumsi bahan bakar di pembangkit yang masuk wilayah operasi Indonesia Barat turun drastis dari 46% menjadi 27%, dan potensi tersebut harus dieksplorasi.

“Sumbernya ada di beberapa daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Lampung. Kami sudah memulai untuk eksplorasinya. Pembangkit tenaga mikro hidro sudah ada di Sumatera Utara. Juga ada di Sumatera Barat, dan Bengkulu. Potensi sungai belum lagi. Panas bumi banyak. Air saja bisa menghasilkan daya sekitar 100 MW, panas bumi bisa ribuan MW,” ujarnya pada acara konferensi pers Conference of Electric Power Supply Industry di gedung Dewan Pers, Senin (8/10).

Harry menjelaskan, kapasitas listrik terpasang diseluruh Indonesia mencapai 26.894,98 MW. Jumlah tersebut dihasilkan 5.023 unit pembangkit. PLTU tetap menjadi penghasil terbesar dengan 9.452 MW atau 35%. Kemudian, PLTGU 6.951 MW atau 26%, PLTD 3.268 MW atau 12%, PLTA 3.523 MW atau 13%, PLTG 3.224 MW atau 12%, dan PLTP 439 MW atau 2%. Sementara, beban puncak sebesar 24.917,42 MW.

Khusus untuk ketenagalistrikan di Sumatera, lanjut Harry, terbagi menjadi 2 sistem, yaitu sistem Sumatera bagian Utara (Subangut) dengan daya terpasang 1.855 MW, Daya Mampu Pasok (DMP) 1.547 MW, Beban Pakai (BP) 1.472 MW. Masih ada kelebihan daya sekitar 75 MW. Selanjutnya sistem Sumatera bagian Selatan dan Tengah dengan daya terpasang 2.345 MW, DMP 2.211 MW, BP 2.208 MW.

Butuh Pasokan

“Realisasi rasio elektrifikasi Indonesia bagian barat terbesar kedua setelah Jawa-Bali sekitar 68,7%,” papar Harry. Adapun, permasalahan pembangkit yang memakai energi terbarukan adalah pasokan sumber daya. Misalnya, pembangkit yang menggunakan cangkang kelapa sawit sebagai bahan bakarnya tidak dapat beroperasi terus setelah cangkang tersebut lebih banyak diekspor.

“Program kita menuju ke sana. Bagaimana cara meminimalkan penggunaan bahan bakar fosil, seperti bahan bakar minyak, batubara dan gas. Segi suplai harus diamankan, karenanya perlu peraturan tegas untuk mengatur ekspor bahan bakar dari energi terbarukan,” ujarnya. Perlu diketahui, investasi yang dibutuhkan untuk membangun pembangkit listrik menggunakan mikro hidro kisaran US$1,5 juta per MW hingga US$2 juta per MW, sedangkan untuk panas bumi sekitar US$2,5 juta per MW.

Tak hanya itu, Pemerintah pun telah meningkatkan harga jual listrik yang dihasilkan dari pembangkit tenaga panas bumi dari sebelumnya ditetapkan maksimal US$9,7 sen per kilowatt hours (kwh) menjadi bervariasi US$10 sen hingga US$18 sen per kwh. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan, dengan menaikkan harga jual tersebut agar mendorong pembangunan energi panas bumi.

Harga listrik panas bumi yang ditetapkan di wilayah Sumatera sebesar US$10 sen per kWh. Sementara itu, untuk Jawa dan Bali sebesar US$11 sen per kWh, Sulawesi (Tengah, Tenggara, Selatan) US$12 sen per kWh, Sulawesi Utara dan Gorontalo US$13 sen kWh. Selanjutnya, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar US$14 sen per kWh dan Papua US$18 sen per kWh.