Tragedi Lumpur Lapindo

 Presiden  Minta Perlu Strategi Pengembangan Wilayah

 Jakarta—Presiden SBY meminta perlu ada pengembangan wilayah secara terpadu dari kawasan terdampak lumpur Lapindo agar  daerah tersebut bisa lepas dari bayang-bayang bencana dalam jangka panjang. “Pekerjaan lain yang juga kita lakukan adalah pengembangan wilayah itu keluar dari bayang-bayang dampak lumpur Sidoarjo, agar dalam jangka menengah dan jangka panjang ada penyelesaian," kata Presiden saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (25/4/)

 Menurut Presiden, pemerintah memiliki setidaknya 3 strategi kebijakan dalam penanganan lumpur Lapindo. "Kasus lumpur Sidoarjo sebagaimana kita ketahui, sesuai dengan kebijakan yang ditempuh pemerintah, ada beberapa hal, pertama mengatasi luapan lumpur itu," ucapnya.

 Lebih jauh kata Kepala Negara, masyarakat korban lumpur Lapindo perlu segera mendapat ganti rugi financial. “Yang kedua, memberikan ganti rugi atau melakukan pemberian kewajiban finansial yang baik kepada unsur masyarakat terdampak. Ini dilakukan oleh perusahaan Lapindo," imbuh SBY

 Selanjutnya, SBY juga mengatakan harus dipastikan bahwa infrastruktur daerah terdampak lumpur Lapindo bisa berfungsi kembali. "Pastikan bahwa infrastruktur daerah luapan itu bisa berfungsi kembali sehingga tidak mengganggu masyarakat lokal," kata SBY.

 Sementara itu, Gubernur Jawa Timur H Soekarwo mengatakan guna mempercepat proses ganti rugi, pemerintah akan menalangi sementara kekurangan pembayaran bagi korban lumpur Lapindo. Pasalnya sampai saat ini PT Minarak Lapindo tetap akan melunasi tanggungannya itu melalui mekanisme kredit hingga akhir 2012. “Pemerintah akan mendorong, mempercepat, mungkin dengan skema pinjam pembiyaan ke perbankan, atau melalui anggaran negara terlebih dahulu,” ujar Soekarwo usai rapat terbatas kabinet, di Kantor Presiden Jakarta.

 Menurut Soekarwo, langkah itu diambil karena ada kemungkinan Lapindo tidak mempunyai uang guna mempercepat pembayarannya. "Mungkin lapindo tidak punya uang untuk itu," ucapnya.

 Sementara itu atas tuntutan dari warganya, Bupati Sidoarjo Syaiful Illah meminta supaya pihak Lapindo segera  melunasi tanggungan yang belum selesai. Bahkan, lanjutnya, masyarakat setempat mengancam tidak boleh membangun tanggul di sebelah utara sebelum tanggungan tersebut dilunasi. “Supaya bisa nanggul di sisi utara, yang masih tipis, belum bisa ditanggul. Orang-orang di situ mengancam tidak boleh ditanggul, sebelum dilunasi. Makanya ini disarankan untuk dilunasi,” ujarnya.

 Menurut Syaifull, Lapindo tetap menginginkan pembayaran ganti rugi itu dicicil sampai dengan batas waktu akhir tahun 2012. Jumlah yang belum dilunai yakni mencapai Rp 1,104 triliun.

 “Minta dilunasi, diajukan ke pemerintah pusat. Maksudnya dibantu pemerintah, apakah dipinjamkan di bank, atau APBN, karena Lapindo tetap komitmennya sampai 2012, tetapi masyarakat minta cepat dilunasi," paparnya. Ia mengatakan sudah tidak ada area tambahan yang terkena luapan lumpur. **cahyo