NERACA

Jakarta - Larangan ekspor bahan baku mineral yang mulai berlaku pada 2014 sulit terwujud akibat industri pengolahan di dalam negeri yang masih minim. Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengatakan diperkirakan pabrik pemurnian (smelter) mineral di dalam negeri masih belum siap hingga 2014. Pemerintah menargetkan 70% smelter dapat dibangun 2 tahun lagi.

Saat ini, menurut Hidayat, 50% pendirian smelter mulai berjalan dan beberapa pelaku usaha mulai menanamkan modalnya. “Penghentian ekspor bahan baku mineral secara total sesuai Undang-Undang Mineral dan batubara (Minerba) tidak mudah dilakukan karena pelaku usaha sudah melakukan ekspor selama puluhan tahun. Butuh proses panjang agar kebijakan tersebut bisa berjalan sesuai target pemerintah,” paparnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Peraturan penghentian ekspor bahan baku mineral, lanjut Hidayat, memberikan dampak positif dan nilai tambah bagi industri dalam negeri. “Pembangunan smelter membutuhkan modal yang tinggi dan pemerintah akan mengajak pelaku usaha menanamkan modalnya di sektor tersebut,” ujarnya.

Hidayat menambahkan, kendala utama pembangunan smelter adalah pasokan listrik. “Kami akan mempertimbangkan agar investor untuk membangun power plant-nya sendiri. Pemerintah akan menjamin listriknya habis terserap buat smelter dan PLN,” tandasnya.

Sebelumnya Mantan ketua Kadin ini mengungkapkan, saat ini sudah ada 153 investor yang tertarik berinvestasi smelter (pabrik pemurnian) mineral dan batubara (minerba) di Indonesia. "Investor itu berasal dari China, Hong Kong, Singapura dan Korea," ujar Hidayat.

Menurut dia, Pemerintah Jepang masih complain soal penerapan pelarangan ekspor bahan mentah mineral oleh pemerintah. Pasalnya, industri pengolahan mereka mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Nah, minggu depan, dirinya akan berbicara dalam Jakarta Japan Club untuk menjelaskan kebijakan hilirisasi pemerintah.

Hidayat menegaskan, pemerintah ingin industri pengolahan Jepang direlokasikan ke dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah. Namun, dia juga yakin, Jepang tidak akan berani melaporkan masalah ini ke World Trade Organization (WTO). "Sudah saatnya investasi mereka dipindahkan ke Indonesia," imbuhnya.

Dia mencontohkan, Singapura. akan bekerja sama dengan Pemerintah Sumatera Selatan untuk membangun smelter atau industri pengolahan biji besi dengan nilai investasi US$ 400 juta. "Kita harus sudahi mengimpor bahan mentah secara besar-besaran," tegasnya. Hidayat mengatakan, berdasarkan keputusan Presiden, industri hilirisasi mineral diserahkan kepada Kementerian Perindustrian.

Pengajuan Meningkat

Namun, pihaknya tetap bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena yang mempunyai bahan bakunya. Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan, saat ini pengajuan pembangunan smelter terus melonjak. "Sekarang sudah banyak yang mau bangun smelter. Perusahaan asing kerja sama dengan perusahaan Indonesia," katanya.

Menurut Thamrin, pengajuan pembangunan smelter merupakan salah satu persyaratan perusahaan tambang pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) diperbolehkan memperoleh surat perizinan ekspor (SPE) mineral mentah dari Kementerian Perdagangan. Dia mengatakan, saat ini sudah ada 36 perusahaan pemilik IUP yang diberi SPE pleji Kementerian Perdagangan. Perusahaan tersebut sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari Kementerian ESDM lantaran telah lolos persyaratan clear and clean.

Thamrin menyatakan, persyaratan clear and clean tersebut meliputi beberapa aspek, yakni perizinan yang tidak tumpang tindih, memiliki prosedur penelitian, eksplorasi dan eksploitasi, memiliki studi kelayakan secara teknis, ekonomis, lingkungan dan aspek administratif, yaitu membayar keuangan kepada negara. "Perusahaan dibolehkan mengekspor dengan kuota tertentu kalau persyaratan itu bisa dipenuhi. Kalau tidak lolos, berarti yang disebut good miningpratice tidak dilakukan," jelasnya.

Sementara itu, demi memenuhi kebutuhan listrik industri pengolahan dan pemurnian (smelter), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan Kadin Indonesia akan menandatangani nota kesepahaman mengenai penyediaan listrik sebesar 1.500 megawatt (MW). "1.500 MW mau ditandatangani bersama PLN. MoU-nya akan ditandatangani dalam waktu dekat karena kemarin Lebaran," sebut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur.

Menurut Natsir, kerja sama antara Kadin Indonesia dengan PLN sifatnya business to business. Listrik dengan kapasitas 1.500 MW ini cukup untuk memenuhi sebanyak 30-40 smelter di seluruh Indonesia. "Ini sudah disepakati Kadin dengan PLN," tambahnya.

Disebutkan Natsir, investasi untuk penyediaan listrik 1.500 MW ini dikeluarkan oleh PLN. Menurut dia, besaran investasi yang dikeluarkan mencapai US$ 2,5 miliar. Mengenai tarif listrik, ia mengatakan, bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tarif pun tidak disubsidi oleh Pemerintah. "Jadi harga listrik di Jawa Timur untuk smelter dengan harga listrik di Makassar dan Halmahera bisa beda nanti," terangnya. "Mungkin (MoU) bulan depan karena ada Lebaran," tandas Natsir.