Pemerintah Usung Pengelolaan Energi Berbasis Permintaan

Senin, 08/10/2012

NERACA

Jakarta - Ketergantungan kepada energi fosil masih cukup tinggi. Hampir 50% dari kebutuhan energi Tanah Air disuplai oleh minyak bumi, diikuti oleh gas dan batubara. Secara keseluruhan saat ini hampir 95% dari kebutuhan energi dipenuhi oleh energi fosil yang tidak terbarukan, sementara cadangan energi fosil sangat terbatas dan laju pertumbuhan konsumsi energi cukup tinggi yaitu sekitar 7% per tahunnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, diperlukannya manajemen energi berbasis suplai berfokus pada pemenuhan kebutuhan energi, sebagian besar menggunakan energi tidak terbarukan, dengan upaya apapun, termasuk dengan memberikan subsidi. Sedangkan manajemen berbasis permintaan, berfokus pada efisiensi energi dengan memenuhi permintaan energi dengan energi yang bersih yang lebih mengedepankan penggunaan energi baru dan terbarukan.

Kementerian ESDM sebagai regulator dalam sektor energi memiliki komitmen yang kuat untuk mengubah paradigma manajemen energi, dimulai dari perubahan supply-side management menjadi demand-side management. “Efisiensi energi bukanlah sebuah debat politik yang tidak berkesudahan. Efisiensi energi bukanlah tanggung jawab orang lain. Ini adalah sebuah topik penting yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh kita semua agar kita dapat membuat keputusan ekonomis yang bijak di tingkat nasional,” ujarnya, akhir pekan kemarin (6/10).

Perubahan paradigma ini bukanlah hal yang mudah, Jero mengakui, ini merupakan pekerjaan yang besar yang membutuhkan komitmen dari semua pihak, baik dari masyarakat maupun para pimpinan. “Konservasi energi adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab kita semua, untuk generasi penerus bangsa yang menginginkan lingkungan yang lebih baik,” lanjutnya.

Indonesia adalah negara yang kaya baik dari sisi budaya maupun sumber daya alam. Namun, harus disadari bahwa Indonesia saat ini masih belum mampu menyediakan listrik kepada seluruh rakyat di pelosok tanah air, yang sudah selayaknya menjadi hak warga negara. Dengan rasio elektrifikasi yang kurang dari 75%, menunjukkan bahwa lebih dari seperempat jumlah rakyat Indonesia, khususnya yang berada di pulau-pulau dan daerah terpencil, tidak memiliki akses untuk menikmati listrik.

Untuk mewujudkan perubahan paradigma tersebut, Energy Efficiency and Conservation Clearing House Indonesia (EECCHI) sebuah fasilitas pelayanan yang berada di bawah Kementerian ESDM, yang bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan upaya konservasi energi dan efisiensi energi menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Melalui Capacity Building for Local Government serta program Energy SWITCH, Jero telah menyaksikan 9 pemerintah daerah bahu membahu menginspirasi masyarakat di daerah dan menjadi teladan dalam mengimplementasi kegiatan efisiensi energi, sesuai dengan mandat Presiden melalui Inpres No. 13 tahun 2011 untuk menghemat energi dan air. “Ini semua bukan kampanye semata. Ini semua bukan semata-mata untuk peningkatan kesadaran. Ini semua adalah aksi nyata yang dilakukan oleh publik sebagai bagian dari rasa tanggung jawabnya,” tegasnya.

Energi Terbarukan

Energi terbarukan adalah energi yang dalam proses produksi dan penggunaannya mendukung pembangunan manusia dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Tanpa adanya komitmen global untuk memerangi kemiskinan energi, International Energy Agency (IEA) memperkirakan, jumlah masyarakat yang kekurangan listrik hanya akan berkurang dari 1,4 milliar pada saat ini menjadi 1,2 milliar pada 2030.

Menanggapi hal itu, sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengaku, Pemerintah sedang menaruh perhatian besar untuk meningkatkan bauran energi dari sumber energi non-fosil. Salah satu cara yang dianggap ampuh adalah dengan menaikkan harga jual listriknya sehingga investor diuntungkan. “Harga yang bagus dan jaminan pembelian tentu akan disambut baik oleh investor, kita harapkan ini berhasil,” ujarnya.

Rudi mengatakan, ada aturan dimana PLN wajib membeli listrik dari pembangkit energi terbarukan, meskipun harganya lebih mahal dari pembangkit minyak atau batubara. “Nggak apa-apa kalaupun PLN rugi, paling berapa sih, tidak sampai Rp500 miliar setahun. Tapi kan dampaknya akan bisa mengurangi subsidi dari Rp90 triliun kalau turun 1% saja sudah Rp1 triliun,” tandanya.

Salah satu investor yang menyambut baik hal ini adalah Grup Bakrie yang sudah ingin membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Sebab Pemerintah telah menetapkan harganya jualnya Rp1.880-3.135 per Kwh. “Pemerintah berani beli tinggi karena teknologi PLTS ini masih mahal dan membutuhkan lahan yang sangat luas, semakin keberadaanya di daerah remote maka harga belinya makin tinggi,” terangnya.

Rudi menjelaskan, yang menyebabkan investor kurang tertarik untuk mengembangkan energi terbarukan adalah harga jual listrik dari energi terbarukan masih terlalu murah sehingga kalah bersaing dengan BBM yang disubsidi. Karena hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 22/2012 yang menaikkan harga jual listrik dari panas bumi.

"Sebelumnya, tarif listrik dipatok maksimal US$ 9,7 sen per kWh. Namun, dengan aturan baru naik menjadi 10 sampai US$18,5 sen per kWh tergantung wilayahnya," ungkapnya. Sesuai Peraturan Presiden No. 5/2006, pemanfaatan energi terbarukan dalam bauran energi ditargetkan 17% pada 2025. Tahun 2011, porsi energi terbarukan masih 5,7%, lainnya minyak 49,7%, gas 20,1%, batubara 24,5%.