Perbarindo Minta Akuntan Publik Dimasukkan Dalam RUU Perbankan

NERACA

Jakarta - Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) mengajukan beberapa usulan kepada Komisi XI DPR, antara lain penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai pihak yang akan mengaudit neraca serta perhitungan laba rugi tahunan bank.

“Kami mengajukan usulan untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik terkait RUU Perbankan,” kata Ketua Umum Perbarindo, Joko Suyanto di Jakarta, Kamis (4/10). Adapun usulan yang diajukan oleh Perbarindo terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik terletakpada Bab V Pasal 38 Ayat (2).

Di dalam draf RUU Perbankan tersebutdijelaskan bahwa “Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik,” tambahnya. Untuk hal ini, Perbarindo mengajukan usulan bahwa pelaporan bagi BPR wajib terdahulu diaudit oleh kantor Akuntan Publik diatur di dalam peraturan OJK.

Usulan ini diajukan mengingat OJK merupakan salah satu lembaga tertinggi yang akan mengawasi jasa keuangan di Indonesia. Sehingga, wewenang tersebut dipandang tepat jika OJK yang akan melakukan pengaturannya. Tidak hanya itu saja. Perbarindo juga menginginkan RUU Perbankan dapat menciptakan dunia Perbankan yang berimbang serta berkeadilan.

Ubah nama

Selain penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Perbarindo juga meminta nama Bank Perkreditan Rakyat diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Menurut Ketua Umum Perbarindo, Joko Suryanto, hal ini sangat mempengaruhi minat nasabah untuk menempatkan dananya di BPR.

“Dengan nama Badan Perkreditan Rakyat, para nasabah berasumsi bahwa BPR itu hanya untuk memberikan pinjaman semata. Ini yang membuat nasabah lebih banyak menempatkan dananya di bank umum ketimbang BPR," ungkap Joko.

Dia pun berharap dengan adanya perubahan nama itu nantinya, akan semakin banyak nasabah yang ingin menabung di BPR. Terkait diwajibkannya BPR memiliki Direktur Kepatuhan seperti yang tertuang dalam draft RUU Perbankan, dia meminta agar BPR tidak diwajibkan untuk itu mengingat keterbatasan permodalan yang dimiliki.

Sementara Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azis Azhar mengatakan, masukan dari Perbarindo akan ditampung oleh Komisi XI. Untuk saat ini, katanya, Ia belum dapat berkomentar banyak terhadap usulan tersebut. “Itu menjadi masukan dan akan dibahas nanti. Karena yang dirapatkan baru draf dari DPR, belum dari pemerintah,” katanya. Dengan demikian, komisi XI berharap RUU ini dapat mewakili seluruh aspirasi dari bank yang ada di seluruh Indonesia.

BERITA TERKAIT

KPU Sukabumi Gagal Gelar Debat Publik

KPU Sukabumi Gagal Gelar Debat Publik NERACA Sukabumi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, Jawa Barat memastikan pelaksanaan debat…

Dinilai Tidak Subtansial, RUU SDA Bukti Belum Siap

Dr. Nana M Arifjaya, ahli Hidrologi Institut Pertanian Bogor mengatakan. Rancangan Undang-Undang Sumber Day Air (RUU SDA) yang saat ini…

DPRD Minta Pemkab Bogor Lakukan Penataan Wisata

DPRD Minta Pemkab Bogor Lakukan Penataan Wisata NERACA Cibinong, Bogor - DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI akan Naikkan Bunga di Akhir Juni

  NERACA   Jakarta – Bank sentral atau Bank Indonesia (BI) telah mewanti-wanti untuk menaikkan suku bunganya dalam rangka mengantisipasi…

Kebijakan DP Rumah akan Dilonggarkan

      NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pada Juni 2018 ini, pihaknya kemungkinan mengeluarkan…

BNI Dukung Pembangunan Tol Gempol-Pasuruan

      NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk turut mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yakni dalam…