Perbarindo Minta Akuntan Publik Dimasukkan Dalam RUU Perbankan

NERACA

Jakarta - Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) mengajukan beberapa usulan kepada Komisi XI DPR, antara lain penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai pihak yang akan mengaudit neraca serta perhitungan laba rugi tahunan bank.

“Kami mengajukan usulan untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik terkait RUU Perbankan,” kata Ketua Umum Perbarindo, Joko Suyanto di Jakarta, Kamis (4/10). Adapun usulan yang diajukan oleh Perbarindo terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik terletakpada Bab V Pasal 38 Ayat (2).

Di dalam draf RUU Perbankan tersebutdijelaskan bahwa “Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik,” tambahnya. Untuk hal ini, Perbarindo mengajukan usulan bahwa pelaporan bagi BPR wajib terdahulu diaudit oleh kantor Akuntan Publik diatur di dalam peraturan OJK.

Usulan ini diajukan mengingat OJK merupakan salah satu lembaga tertinggi yang akan mengawasi jasa keuangan di Indonesia. Sehingga, wewenang tersebut dipandang tepat jika OJK yang akan melakukan pengaturannya. Tidak hanya itu saja. Perbarindo juga menginginkan RUU Perbankan dapat menciptakan dunia Perbankan yang berimbang serta berkeadilan.

Ubah nama

Selain penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Perbarindo juga meminta nama Bank Perkreditan Rakyat diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Menurut Ketua Umum Perbarindo, Joko Suryanto, hal ini sangat mempengaruhi minat nasabah untuk menempatkan dananya di BPR.

“Dengan nama Badan Perkreditan Rakyat, para nasabah berasumsi bahwa BPR itu hanya untuk memberikan pinjaman semata. Ini yang membuat nasabah lebih banyak menempatkan dananya di bank umum ketimbang BPR," ungkap Joko.

Dia pun berharap dengan adanya perubahan nama itu nantinya, akan semakin banyak nasabah yang ingin menabung di BPR. Terkait diwajibkannya BPR memiliki Direktur Kepatuhan seperti yang tertuang dalam draft RUU Perbankan, dia meminta agar BPR tidak diwajibkan untuk itu mengingat keterbatasan permodalan yang dimiliki.

Sementara Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azis Azhar mengatakan, masukan dari Perbarindo akan ditampung oleh Komisi XI. Untuk saat ini, katanya, Ia belum dapat berkomentar banyak terhadap usulan tersebut. “Itu menjadi masukan dan akan dibahas nanti. Karena yang dirapatkan baru draf dari DPR, belum dari pemerintah,” katanya. Dengan demikian, komisi XI berharap RUU ini dapat mewakili seluruh aspirasi dari bank yang ada di seluruh Indonesia.

BERITA TERKAIT

Menperin Minta Mitsubishi Agresif Masuk Garmen

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mendorong Mitsubishi Corporation agar terus berinvestasi di Indonesia sekaligus meningkatkan kemitraan dengan para…

Peran Aktif Mahasiswa Dalam Pembangunan

  Oleh : Bambang Lintang Susatyo, Peneliti Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) Beberapa hari ke depan, tepatnya tanggal 20…

Nilai Tambah dalam Ekonomi dan Industri

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Lama sudah kita menenggelamkan diri dalam persoalan ekonomi. Kegiatan dan proses…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Tahan Suku Bunga Acuan

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) telah usai melakukan Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 18-19 Oktober 2017.…

Sinarmas MSIG Life Luncurkan 4 Produk Bancassurance - Gandeng Bank BJB

      NERACA   Jakarta - PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (Sinarmas MSIG Life) dan Bank BJB, berkolaborasi meluncurkan…

BTN Masuk Jajaran Perusahaan Terbaik Indonesia

      NERACA   Jakarta - Setelah berhasil meraih beragam penghargaan atas kinerjanya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.…