Perbarindo Minta Akuntan Publik Dimasukkan Dalam RUU Perbankan

NERACA

Jakarta - Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) mengajukan beberapa usulan kepada Komisi XI DPR, antara lain penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai pihak yang akan mengaudit neraca serta perhitungan laba rugi tahunan bank.

“Kami mengajukan usulan untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik terkait RUU Perbankan,” kata Ketua Umum Perbarindo, Joko Suyanto di Jakarta, Kamis (4/10). Adapun usulan yang diajukan oleh Perbarindo terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik terletakpada Bab V Pasal 38 Ayat (2).

Di dalam draf RUU Perbankan tersebutdijelaskan bahwa “Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik,” tambahnya. Untuk hal ini, Perbarindo mengajukan usulan bahwa pelaporan bagi BPR wajib terdahulu diaudit oleh kantor Akuntan Publik diatur di dalam peraturan OJK.

Usulan ini diajukan mengingat OJK merupakan salah satu lembaga tertinggi yang akan mengawasi jasa keuangan di Indonesia. Sehingga, wewenang tersebut dipandang tepat jika OJK yang akan melakukan pengaturannya. Tidak hanya itu saja. Perbarindo juga menginginkan RUU Perbankan dapat menciptakan dunia Perbankan yang berimbang serta berkeadilan.

Ubah nama

Selain penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Perbarindo juga meminta nama Bank Perkreditan Rakyat diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Menurut Ketua Umum Perbarindo, Joko Suryanto, hal ini sangat mempengaruhi minat nasabah untuk menempatkan dananya di BPR.

“Dengan nama Badan Perkreditan Rakyat, para nasabah berasumsi bahwa BPR itu hanya untuk memberikan pinjaman semata. Ini yang membuat nasabah lebih banyak menempatkan dananya di bank umum ketimbang BPR," ungkap Joko.

Dia pun berharap dengan adanya perubahan nama itu nantinya, akan semakin banyak nasabah yang ingin menabung di BPR. Terkait diwajibkannya BPR memiliki Direktur Kepatuhan seperti yang tertuang dalam draft RUU Perbankan, dia meminta agar BPR tidak diwajibkan untuk itu mengingat keterbatasan permodalan yang dimiliki.

Sementara Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azis Azhar mengatakan, masukan dari Perbarindo akan ditampung oleh Komisi XI. Untuk saat ini, katanya, Ia belum dapat berkomentar banyak terhadap usulan tersebut. “Itu menjadi masukan dan akan dibahas nanti. Karena yang dirapatkan baru draf dari DPR, belum dari pemerintah,” katanya. Dengan demikian, komisi XI berharap RUU ini dapat mewakili seluruh aspirasi dari bank yang ada di seluruh Indonesia.

BERITA TERKAIT

Perbankan Diminta Realisasikan Targat Satu Juta Rumah

  NERACA   Jakarta - Sejak digulirkannya program satu juta rumah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), target…

KPPU Minta Laporkan Jika Terjadi Kecurangan Tender

KPPU Minta Laporkan Jika Terjadi Kecurangan Tender NERACA Padang - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pelaku usaha tidak segan-segan…

Genjot Belanja APBN Alkes Dalam Negeri - Tekan Kebutuhan Impor Alkes

NERACA Jakarta - Ketergantungan Indonesia pada alat kesehatan (alkes) impor masih relatif tinggi. Berdasarkan data izin edar yang diterbitkan oleh…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

The Fed Naikkan Suku Bunga 25 Bps

      NERACA   Washington - Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya…

Amartha Salurkan Pembiayaan Rp200 miliar

      NERACA   Jakarta – PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) telah menyalurkan pembiayaan dengan model financial technology (fintech)…

Mahasiswa GenBI Diharapkan jadi Garda Terdepan

      NERACA   Bogor - Bank Indonesia (BI) meminta kepada seluruh mahasiswa penerima beasiswa BI dapat mendedikasikan ilmu…