Penerbitan Obligasi Infrastruktur Terus Dikaji

 Jakarta--- Pemerintah tampaknya memberikan sinyal guna penerbitan obligasi infrastruktur. Sehingga aliran dana asing (capital inflow) yang masuk ke Indonesia bisa dioptimalkan membiayai proyek infrastruktur. “Saya setuju (penerbitan obligasi infrastruktur), bahwa kita manfaatkan capital inflow yang besar ini untuk kita dorong ke obligasi infrastruktur,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa  kepada wartawan di Jakarta, 25/4.

 Menurut Hatta, penerbitan obligasi infrastruktur ini dapat menjadi salah satu alternatif investasi jangka menengah hingga jangka panjang. “Ya, memang ini menjadi solusi jangka menegah dan panjang," tambahnya.

 Namun demikian Hatta mengatakan masih belum dapat memperkirakan waktu untuk menerbitkan obligasi ini. "Nanti kami lihat, ini kan lagi dibahas juga oleh Menteri Keuangan, tapi pada prinsipnya kita setuju," jelas dia.

 Sebelumnya Kepala Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Askolani memaparkan, penerbitan obligasi infrastruktur ini masih belum masuk dalam rencana penerbitan obligasi kementerian keuangan.

 Kalau pun diterbitkan, kata dia, obligasi infrastruktur diterbitkan dengan tidak dengan tenor pendek. "Belum, ke depan masih bisa dilihat. Ini tidak dalam jangka pendek kemungkinan jangka panjang," jelas Askolani.

 Seperti diketahui, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengakui kemajuan bidang infrastruktur di Indonesia berada di urutan ke 90 dunia. Karena itu,upaya pembangunan infrastruktur terus digenjot dan menjadi perhatian pemerintah. “Memang urutan 90 di seluruh dunia. Tapi tak perlu berkecil hati. Kita berpendapat, peringkat tersebut sudah cukup bagus,akan tetapi pembangunan terus didorong agar para investor tetap mau berinvestasi di Indonesia,” ujarnya.

 Djoko mengakui, selain infrastruktur umum yang masih kurang baik, infrastruktur jalan di Indonesia pun masih tertinggal. Menurut dia, saat ini infrastruktur jalan Indonesia masih berada di urutan 84 dari 133 negara.“Tapi,ini pun tidak jelek-jelek amat,”ujarnya.

 Terkait dengan itu, Djoko berharap adanya International Trade Fair- Conbuild Indonesia 2011 dan Renewables Indonesia 2011 investasi infrastruktur semakin meningkat sehingga mendorong ketersediaan infrastruktur yang lebih baik.

 Dengan begitu, Indonesia yang kini telah menjadi tempat tujuan investasi,akan semakin menarik bagi para investor. Djoko juga berharap,ke depan akan ada perkembangan investasi alat berat ke Indonesia. Hal itu menurut dia akan sangat mendukung pengembangan infrastruktur Indonesia, mengingat alat-alat berat sangatlah dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur.

 “Memang kita masih banyak impor alat berat, dari sini kita ingin menarik para investor agar pembuatan alat berat bisa suatu saat nanti dibuat di sini. Saya berharap, melalui pameran ini bisa seperti itu, supaya ada investasi ke Indonesia,”kata Djoko.

 Di tempat yang sama,Managing Director Messe Muenchen International Eugen Egetenmeir mengatakan,pihaknya telah mengekspor alat berat ke Indonesia dengan nilai sekitar 2 miliar euro untuk keperluan infrastruktur, pertambangan, dan lainnya. “Total ekspor alat-alat berat kita ke Indonesia juga sudah mencapai 2 miliar euro tahun lalu,dan sekarang kita akan kembangkan tahun ini,” jelasnya.

 Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Boediono, juga mengakui kemampuan pemerintah membiayai proyek infrastruktur hanya sekitar 30%. Sedangkan sisanya 70%  didapat dari investasi dunia usaha. "Tidak ada jalan lain, dan pemerintah sadar sekali harus mengajak investor untuk membangun," katanya.

 Boediono menjelaskan, pemerintah akan mendorong dan meningkatkan akselerasi pembangunan baik swasta maupun pemerintah guna menarik minat investor untuk mengisi kekurangan pembiayaan. "Itu satu-satunya jalan bagi pemerintah," jelas dia. **cahyo