Pemerintah Anaktirikan Lembaga Keuangan Syariah - Pangsa Pasar Hanya 3,8%

NERACA

Jakarta - Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menilai untuk memperbesar pangsa pasar (market share) lembaga jasa keuangan syariah di Indonesia diperlukan strategi jitu. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat MES, Muhammad Syakir Sula mengatakan, terdapat lima poin strategi untuk mengembangkan syariah di Indonesia.

“Ke lima poin tersebut adalah sumberdaya manusia (SDM), regulasi, institusi, supervisi dan teknologi,” ujar Syakir di Jakarta, Kamis (4/10). Lebih lanjut dia menjelaskan, sumber daya insani memberikan edukasi dan sosialisasi tentang prinsip dasar keuangan syariah.

Hal ini tentu sangat berbeda dengan keuangan konvensional. “Jadi sosialisasinya harus disampaikan detail. Mulai dari pasar modal, produk syariah dan asuransi,” jelasnya. Kemudian regulasi. Menurut Syakir, regulasi penting agar tidak terjadi jarak (gap) antara regulator dengan industri keuangan.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah diminta membuat regulasi yang mampu mendukung dan mendongkrak pertumbuhan industri keuangan syariah. “Kalau di Malaysia, regulasi diadakan dulu baru industrinya berjalan. Di Indonesia, industri berjalan dulu baru regulasinya ada. Jadi, selama regulasinya belum muncul berarti ilegal,” tegasnya.

Krisis moneter 1997-1998 silam sangat gamblang memberikan sebuah pengertian bank konvensional ‘disuapi’ dengan gelontoran dana Rp650 triliun. "Apakah menjadi haram jika saat ini pemerintah memberikan keberpihakan pada bank syariah?" kata dia, mempertanyakan.

Tidak hanya itu saja. Pemerintah juga dituntut harus memberikan keberpihakan khususnya ke bank syariah agar lebih mudah untuk tumbuh. Salah satunya dengan penempatan dana haji di bank syariah. Bahkan tidak hanya 30%, Syakir menegaskan seharusnya dana haji yang diletakan di bank syariah sebesar 100%.

"Dana haji tidak ada keberpihakan pada pemerintah. Pak Anggito Abimanyu (Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, Kementerian Agama) sudah memindahkan dana haji 30%. Saya harapkan tahun depan harus 100% ke syariah," papar dia.

Copy paste

Prinsip selanjutnya adalah institusi. Syakir menilai hal ini penting sebagai struktur atau organ khusus yang menangani industri keuangan syariah di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian strategi pengembangan syariah terintegrasi dengan lembaga itu sendiri. “Harus ada produk-produk keuangan syariah yang kreatif. Perbankan syariah jangan hanya copy paste produk di perbankan konvensional,” tukasnya.

Dari sisi teknologi, perbankan syariah harus memperluas jaringan kantor cabang dan memperkuat bisnis teknologi informasi (TI) dan infrastukturnya. Apalagi bila mampu disinergikan dengan induk ban konvensional. "Selain itu, masyarakat juga harus diberikan pemahaman tentang bank syariah secara menyeluruh. Ini untuk mempercepat pertumbuhan bank syariah di tanah air," jelas Syakir.

Hingga saat ini, sambung Syakir, pangsa pasar perbankan syariah tanah air hanya 3,8%. Sementara pangsa pasar perbankan Malaysia sudah mencapai 20%. Begitu juga terkait produk. Pangsa pasar penerbitan surat utang syariah (sukuk) di Malaysia, bahkan sudah mencapai 70%. Sedangkan penerbitan sukuk di tanah air hanya 7%.

"Industri perbankan syariah di Malaysia memang lahir 10 tahun lebih dulu dari kita. Kita baru ada bank syariah sejak 1992, yaitu berdirinya Bank Muamalat. Namun selisihnya sangat jauh," kata Syakir. Apalagi dilihat dari pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah per tahun, Indonesia juga mengalami kenaikan yang cukup lambat. Pada 2010 sebesar 2%, lalu 2,5% di 2011 dan 3,8% di semester I-2012.

Sustainable

Sementara itu, Direktur Syariah Bank Permata, Achmad Permana menambahkan, dana haji dianggap menjadi sumber dana yang sustainable (berkelanjutan) dan akan menjadi sumber pendanaan untuk perbankan syariah.

Namun sisi lain, ketidakjelasan besaran porsi dana haji yang ditempatkan di Bank Penerima Setoran (BPS) saat ini masih menjadi momok yang ditakutkan bagi industri syariah. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak bagi likuiditas perbankan, khususnya bagi perbankan syariah yang likuiditasnya masih tergolong rendah.

"Padahal domain-nya ke syariah, dan sudah seharusnya diletakan di bank syariah," keluh Permana. Melihat kondisi tersebut, dirinya setuju jika penempatan dana haji paling tidak minimal 30% ditempatkan di BPS dana haji.

Hal ini sangat penting agar perbankan syariah menjadi sumber dana yang berkelanjutan. Sebab bila ada dana-dana pembiayaan besar, dana haji akan menjadi sumber pendanaan untuk perbankan syariah. "Misalkan katakan 30% kita harus siap. Kita siapkan aset-asetnya dulu, sebab ketika masuk dananya bisa kita maksimalkan. Jadi bertahap," jelasnya.

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Laba OCBC NISP Tumbuh 11%

  NERACA Jakarta - Bank OCBC NISP membukukan laba bersih di 2019 sebesar Rp2,9 triliun atau naik 11% bila dibandingkan…

LinkAja Gandeng JNE untuk Permudah Transaksi

  NERACA Jakarta - LinkAja berkolaborasi dengan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dalam rangka mempermudah pembayaran jasa pengiriman logistik…

Prudential Beri Perlindungan Tambahan Hadapi Virus Corona

  NERACA Jakarta – Perusahaan asuransi PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) memberikan perlindungan tambahan terhadap ancaman virus corona jenis…