NERACA

Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta terpilih Joko widodo (Jokowi) menyatakan, akan mengalokasikan APBD sebanyak-banyaknya untuk program yang menyentuh masyarakat bawah.

"Kami akan mengalokasikan agar anggaran APBD menyentuh program masyarakat bawah sebanyak-sebanyak menuju Jakarta lebih baik," kata Jokowi di Solo, Kamis (4/10).

Program untuk masyarakat bawah tersebut, kata Jokowi, antara lain Kartu Jakarta Sehat untuk pelayanan kesehatan, Kartu Jakarta Pintar untuk program pendidikan bagi anak-anak, program untuk penataan kampung seperti pembangunan kampung deret.

"Anggaran harus menyentuh program masyarakat bawah agar mereka mempunyai kehidupan lebih baik," kata Jokowi seperti dikutip Antara.

Selain itu, kata Jokowi, juga ada pembangunan pasar tradisional, pembangunan untuk kantung dan kawasan pedagang Kaki Lima (PKL).

Menurut Jokowi, respons dari birokrasi di Jakarta sangat baik karena mereka memberikan dukungan terhadap programnya untuk perubahan baru yang lebih baik. "Kita bangun sistem baru, bisa sangat berubah dengan program pemerintah sebelumnya," kata Jokowi.

Peristiwa pelantikan menjadi Gubernur DKI Jakarta, kata Jokowi, akan dimaknai benar sebagai momentum mengemudikan Jakarta menuju perubahan lebih baik.

Tidak Ganggu Program

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta Novizal mengatakan bahwa pergantian Gubernur DKI Jakarta tidak akan mengganggu pelaksanaan program pembangunan di ibu kota.

Menurut Novizal, program pembangunan tersebut akan selaras dan sinergi dengan kebijakan gubernur DKI terpilih yang memprioritaskan penataan kawasan kumuh di Jakarta.

Ia mengatakan, Gubernur DKI terpilih Jokowi memiliki kebijakan yang berpihak pada penyediaan perumahan atau permukiman bagi masyarakat tidak mampu di ibu kota. Bahkan, salah satu prioritas Gubernur DKI periode 2012-2017, yakni pembangunan dan penataan kawasan kumuh.

"Apapun kebijakan gubernur baru akan direalisasikan dengan disusun strategi dan kajian untuk pelaksanaannya," ujarnya.

Menurut Novizal, kebutuhan rumah bagi warga Jakarta yang harus disediakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sekitar 70 ribu unit per tahun. "Namun, Pemprov DKI belum bisa memenuhi angka tersebut setiap tahunnya," tuturnya.

Padahal, kata Novizal, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2012 perihal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030 disebutkan bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2030 mendatang diperkirakan mencapai 12,5 juta jiwa.

Angka pertumbuhan ini menunjukkan terjadi pertambahan sekitar 3 juta jiwa atau 24 persen dari jumlah penduduk yang mencapai 9,5 juta jiwa pada tahun 2010.

"Diperlukan strategi pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman bagi warga Jakarta, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai program kerja yang ditawarkan gubernur terpilih," tuturnya.

Wakil DPD Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta, Didi Riyanto menegaskan, pihaknya berupaya membantu gubernur DKI terpilih untuk menyediakan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Kami siap mendukung Gubernur DKI untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah dengan harga terjangkau," katanya.