Penyatuan Zona Waktu Diundur

NERACA

Jakarta - Pemerintah memastikan bahwa penyatuan zona waktu yang rencananya dimulai pada 28 Oktober 2012 diundur sampai batas waktu yang belum ditentukan. Pasalnya, penyatuan zona waktu ini bukanlah pekerjaan yang mudah untuk segera diterapkan mengingat kaitan dan feed back yang akan terkena dalam rencanan ini akan banyak.

"Penyatuan zona waktu bukanlah pekerjaan yang mudah. Ketika kita pikirkan langsung diputuskan, bukan seperti itu. Hal ini perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat dan para stakeholder yang berkepentingan," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (4/10).

Namun demikian, pihaknya akan terus mengkaji penyatuan zona waktu ini. "Jadi intinya aturan itu akan terus dikaji sampai matang. Saat ini masih belum kuat landasannya sehingga belum bisa diterapkan pada 28 Oktober tahun ini," tuturnya.

Tetapi Hatta memastikan bahwa penyatuan zona waktu ini akan tetap diberlakukan. Hatta menjelaskan sejauh ini sudah banyak yang mendukung ide penyatuan zona waktu ini. “Semakin banyak yang mendukung ke arah penyatuan zona waktu ini akan tetapi perlu kajian lebih mendalam. Institusi-institusi kebanyakan mendukung untuk segera dilakukan penyatuan zona waktu ini, tetapi lagi-lagi akan banyak pertimbangan sehingga nantinya akan kita bawa ke rapat kabinet bersama Presiden,” tuturnya.

Pada dasarnya, kata Hatta, perubahan yang sifatnya mendasar seperti penyatuan zona waktu ini akan membagi dua golongan yaitu golongan yang pro dan yang kontra. “Saya tidak ingin ada suatu perubahan besar menimbulkan resistensi. Oleh karena itu, perlu waktu untuk membahas ini secara bersama-sama,” katanya.

Sebelumnya timbul wacana untuk menyatukan waktu di Indonesia menjadi GMT+8 atau menjadi hanya satu waktu yaitu Waktu Indonesia Bagian Tengah (Wita) karena dinilai memiliki banyak keuntungan dari aspek ekonomi, sistem pendidikan, dan juga kesempatan kerja. Bahkan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) mencetuskan untuk memulainya pada 28 Oktober 2012.

Kepala Divisi Humas dan Promosi KP3EI, Edib Muslim mengatakan jika Indonesia tidak segera menyatukan zona waktu, negara ini akan kalah dengan negara-negara lain. “Zona waktu adalah berdimensi kepada persaingan strategi global. Zona waktu itu harus dimulai 28 Oktober 2012, kalau tidak Indonesia akan kalah dengan negara-negara lainnya,” jelasnya.

Alasan Edib memilih tanggal 28 Oktober adalah karena berbarengan dengan hari bersejarah yakni Hari Sumpah Pemuda. Alasan kedua, pada tanggal 28 Oktober 2012 tepat di hari Minggu dan dianggap memiliki beban lebih kecil dibandingkan hari-hari lain.

Penyatuan waktu antara Indonesia barat, tengah, dan timur diyakini akan dapat mengangkat 20% PDB Indonesia. Sebab ada angkatan kerja berjumlah 190 juta orang yang akan melakukan pekerjaannya secara bersama-sama. Indonesia sering kalah dengan negara lain dalam hal transaksi bisnis. Seperti jadwal terbang Garuda yang satu jam lebih lambat dari maskapai lain, karena perbedaan waktu tersebut.

Dari sisi perdagangan bursa, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga kalah satu jam dengan bursa efek di Hong Kong, dan Shanghai, China. Sementara itu, transaksi di Bank Indonesia (BI), para pelaku pasar uang di Papua dan Maluku tidak memiliki waktu yang cukup untuk saling bertransaksi dengan pelaku pasar di daerah Indonesia Barat. Karena pusat bursa efek dan perbankan berada di wilayah Barat, pelaku bisnis Papua dan Maluku harus merelakan waktunya terbuang dua jam secara percuma menunggu lapak transaksi.

BERITA TERKAIT

Sentimen Bursa Asia, IHSG di Zona Hijau

NERACA Jakarta – Mengakhiri perdagangan saham, Selasa (13/2), indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup menguat 54,72…

Pemerintah Pastikan Pengoperasian LRT Sumsel Tepat Waktu

    NERACA   Palembang - Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan memastikan pengerjaan kereta rel ringan (LRT) Sumatera Selatan tepat…

DJP Banten Imbau Masyarakat Lapor Pajak Tepat Waktu

DJP Banten Imbau Masyarakat Lapor Pajak Tepat Waktu NERACA Serang - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten mengimbau masyarakat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII Jamin Proyek SPAM Di Bandar Lampung - Butuh Rp250 triliun untuk Sarana Air Minum

      NERACA   Lampung – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII melaksanakan penandatanganan penjaminan proyek yang…

PHE Serahkan Pengelolaan Sukowati ke Pertamina EP

    NERACA   Jakarta – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor hulu minyak…

Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

      NERACA   Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi…