Menpan: Kerugian dari Perjalanan Dinas Fiktif Kecil

NERACA

Jakarta – Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan temuan penyimpangan dalam perjalanan dinas fiktif sehingga merugikan negara Rp77 miliar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar memandang bahwa nilai tersebut tergolong kecil, terlebih bila dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas yang mecapai Rp23,9 triliun pada 2012.

“Itu masih tergolong kecil. Saya tidak terkejut,” ungkap Azwar saat Sosialisasi Undang-undang Aparatur Sipil Negara di Jakarta, Rabu (3/10).

Namun demikian, lanjut dia, bukan berarti penyimpangan perjalanan dinas itu dibiarkan saja tanpa ada tindak lanjut. Karena menurut dia, penyimpangan yang sifatnya kecil atau besar pun tetap merusak birokrasi yang saat ini sedang mengalami proses reformasi. “Penyimpangan ini salah satu masalah birokrasi besar di negara. Di satu sisi juga birokrasi kita masih boros. Oleh karena itu harus ditindak tegas,” katanya.

Dia mengakui telah memiliki beberapa ide atau gagasan untuk memberantas penyimpangan anggaran perjalanan dinas. Namun, ia belum bisa memberi tahu lebih lanjut strategi pencegahan yang akan dilakukan oleh pihaknya. Lagipula, kata Azwar, menteri-menteri tentu juga punya pemikiran tersendiri untuk mengurangi penyimpangan itu. “Biar atasan yang memikirkan. Tugas kami membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memberikan masukan bagaimana penyimpangan itu ditangani,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyimpangan uang negara pada lembaga dan kementerian dalam bentuk perjalanan dinas fiktif. Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan pada semester I tahun 2012, kerugian negara akibat penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah sebanyak 259 kasus dengan nilai Rp77 miliar.

“Dari total kerugian negara tersebut, sebanyak 86 kasus senilai Rp40,13 miliar merupakan perjalanan dinas fiktif dan sebanyak 173 kasus senilai Rp36,87 miliar merupakan perjalanan dinas ganda atau perjalanan dinas yang melebihi standar yang ditetapkan,” kata Hadi.

Ketua BPK mengatakan penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas yang selalu berulang antara lain disebabkan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuan pertanggungjawaban perjalanan dinas. “Penyebab lainnya adalah pengendalian oleh atasan langsung lemah, pejabat terkait tidak memverifikasi bukti pertanggungjawaban secara memadai, serta terdapat biro perjalanan yang menyediakan tiket palsu, boarding pass palsu dan bill hotel palsu,” kata Hadi Poernomo.

Dia tidak bisa menyebutkan lembaga atau kementerian yang paling tinggi melakukan perjalanan dinas fiktif. “Nanti tanya saja kepada bagian humas ya,” lanjut Hadi.

BERITA TERKAIT

Bhinneka.com Mantapkan Integrasi Kanal Pemasaran dan Teknologi

    NERACA     Jakarta ‒ Transformasi Bhinneka.Com menjadi business super-ecosystem merupakan sebuah keniscayaan. Perkembangan teknologi dan iklim bisnis…

Jokowi : Bangun Jalan Tol Jangan Tunggu IRR Tinggi

  NERACA Pekanbaru -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pembangunan jalan tol yang kini dikebut oleh pemerintah, terutama untuk…

Pemerintah Siapkan Rp8,48 Triliun untuk Pembangunan Perumahan

  NERACA                      Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana pembangunan perumahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LPSK Dinilai Gagal Lindungi Pelapor Kasus Korupsi Hambalang

    NERACA   Jakarta - Sejatinya, Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban alias LPSK berkewajiban memberikan perlindungan maksimal…

Inovasi Ritase Didorong Generasi Milenial

    NERACA    Jakarta - Generasi milenial, mereka yang lahir antara 1980 hingga 2000, semakin nyata kehadirannya di masyarakat,…

Bhinneka.com Mantapkan Integrasi Kanal Pemasaran dan Teknologi

    NERACA     Jakarta ‒ Transformasi Bhinneka.Com menjadi business super-ecosystem merupakan sebuah keniscayaan. Perkembangan teknologi dan iklim bisnis…