Pemerintah Kejar Target MDGs

Kamis, 04/10/2012

NERACA

Jakarta - Pemerintah mengejar sejumlah target dalam Millennium Development Goals (MDGs) yang belum tercapai, dan ini memerlukan usaha yang keras, demikian diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana ketika membuka seminar bertajuk "Capaian MDGs di Indonesia" di Jakarta, Rabu (3/10).

"Permasalahan penanggulangan kemiskinan, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, prevalensi HIV/AIDS dari total populasi dan tingkat emisi gas rumah kaca dengan akses berkelanjutan terhadap air minum dan rumah tangga dengan akses sanitasi dasar. Ini akan menjadi PR buat kita untuk bisa tercapai," ungkap Armida.

Ia menjelaskan bahwa persentase penduduk yang hidup di garis kemiskinan nasional masih cukup banyak. "Saat ini ada 12,49% penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Target dari MDGs sendiri adalah 7,55%," terangnya.

Selain itu, dalam hal angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup, lanjut Armida, data terakhir menyebutkan sekitar 228 ibu meninggal per 100 ribu kelahiran hidup. Dalam MDGs sendiri, kata dia, ditargetkan hanya 102 per 100 ribu kelahiran hidup.

Sementara itu, terkait dengan prevalensi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, Armida mengatakan bahwa target dari MDGs mencanangkan penyakit menular harus segera dihentikan. "Tingkat kematian karena penyakit menular pada 2011 mencapai 27 jiwa per 100 ribu penduduk. Kita menargetkan angka tersebut harus terus menyusut," imbuhnya.

Perihal kelestarian lingkungan hidup, kata dia, proporsi rumah tangga kumuh perkotaan terus mengalami penyusutan. Namun Armida mengatakan bahwa hal itu masih perlu perhatian khusus dari pemerintah. "Data tahun 2011 mengatakan sekitar 12,57% rumah tangga kumuh tinggal di perkotaan. Kami menargetkan pada 2020 hanya 6% saja jumlahnya," terangnya.

Armida menjelaskan bahwa MDGs sendiri mempunyai delapan tujuan yang harus segera diselesaikan, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Sejumlah Keberhasilan

Di tempat yang sama, Deputi Bappenas bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kebudayaan Nina Sardjunani memaparkan bahwa pemerintah juga telah mencapai beberapa keberhasilan seperti proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$1 per kapita perhari, rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki umur 15-24 tahun dan prevelensi dan tingkat kematian serta proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang ditemukan sehingga bisa diobati dan disembuhkan dalam program Directly Observed Treatment Short Course (DOTS).

Dijelaskan Armida, deklarasi MDGs di UN Summit pada 2000 di New York pada dasarnya berfokus pada penanganan aspek kemanusiaan dalam rangka memerangi kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. "MDGs menjadi acuan penting dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ucapnya.

Baru 3 Tahun

Di lain sisi, peneliti MDGs sekaligus Dosen Hubungan Internasional Binus University Don K. Marut mengakui bahwa MDGs baru bisa terintegrasi tiga tahun belakangan ini. Namun pencapaiannya cukup positif. "Ada beberapa daerah yang awalnya tidak tahu MDGs, tetapi dalam program-program RPJMD dimasukkan 8 goals dari MDGs ini. Seperti di Kabupaten Mamuju dan Halmahera Utara," lanjut Don.

Namun, menurut dia, ada juga beberapa daerah yang tidak tertarik dengan program-program MDGs karena ini bukan proyek basah. "Proyek-proyek MDGs ini kan proyek-proyek yang nilainya kecil. Misalnya, pembangunan saluran air bersih, paling besar Rp100 juta. Menurut mereka ini bukan lahan yang basah," katanya. Namun dia mengapresiasi ada beberapa daerah yang anggota DPRD dan pemimpin daerahnya mendukung penuh program ini.