Pemeringkatan IKM Bakal Picu Minat Perusahaan Besar

Kamis, 04/10/2012

NERACA

Jakarta - Pemerintah diharapkan melakukan pemeringkatan industri kecil dan menengah (IKM) di seluruh Indonesia untuk dijadikan sebagai mitra perusahaan skala besar. Pemeringkatan ini sangat perlu karena sekarang sudah waktunya seluruh IKM meningkatkan kualitas produk sesuai standar. Banyak perusahaan besar serta ritel yang meminta pelaku IKM bergabung sebagai mitra kerja.

Pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada, Rimawan Pradiptyo, di Jakarta, Rabu, mengatakan permintaan perusahaan besar sulit dipenuhi lantaran tidak ada data IKM yang memenuhi kriteria. Untuk peringkat IKM harus disinergikan dengan perusahaan besar.

“Kualitas produk IKM ternyata belum sesuai dengan yang diharapkan meski secara kuantitas bisa memenuhi permintaan. Apalagi jika melihat besaran kontribusi sektor IKM terhadap keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia setiap tahunnya,” paparnya di Jakarta, Rabu (3/10).

Hingga saat ini, lanjut Rimawan, produk domestik bruto yang disumbangkan sektor IKM baru mencapai 30% per tahun. Padahal angka idealnya sebesar 40% hingga 60% per tahun. “Salah satu hal yang menyebabkan rendahnya kualitas produk IKM terkait penggunaan teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan IKM,” tuturnya.

Rimawan menambahkan, IKM tidak bisa hanya mengandalkan talenta dan pengetahuan, tapi juga harus menggunakan teknologi untuk mengembangkan inovasi-inovasi baru. “Selain masalah teknologi, masalah lainnya terkait permodalan. Untuk itu, perbankan harus proaktif dalam menyalurkan kredit kepada pelaku IKM,” tandasnya.

Akses KUR

Sementara itu, Dirjen IKM Kemenperin Euis Saedah mengungkapkan berencana menggunakan rating (peringkat) untuk mempermudah IKM mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR dari perbankan. Euis mengatakan, sebelumnya memang sudah diadakan program rating IKM, namun belum bisa berlangsung secara maksimal.

Untuk itu, pada tahun ini program tersebut coba dilakukan kembali dengan format yang lebih baik. “Saya sudah teriak-teriak dari tahun lalu. Kalau bisa tuh ada penilaian kerja sektor IKM, sektor IKM itu katakanlah ada pangan, faison, kerajinan. Bank kan punya catatan nih mana kinerjanya yang terbaik,” katanya.

Dengan penilaian IKM ini lanjutnya, bank bisa menentukan berapa jumlah suku bunga yang dikenakan pada IKM yang berminat pada KUR.“Jadi ada keuntungan tersendiri bagi IKM dengan pola ini, semakin kompetitif lah,” imbuhnya.

Seperti diketahui saat ini, yang digunakan bank untuk KUR untuk pinjaman dibawah Rp20 juta, menggunakan batas atas yaitu 22 %.“Dengan adanya penilaian ini, boleh dong IKM tersebut mendapatkan keringanan suku bunga di bawah 22 %,” pintannya.

Sementara itu untuk pinjaman Rp20 juta ke atas sambungnya, terjadi penurunan suku bunga pinjaman. Sebelumnya 14%, sekarang turun 1%. Dalam kesempatan yang sama,Euis juga memaparkan mengatakan bahwa setiap daerah punya permasalahan yang berbeda terhadap sektor kerajinan, seperti di DKI Jakarta yang menjadi masalah adalah soal pemasaran produk. Banyak pelaku IKM di sektor kerajinan yang masih sulit menjual produknya.

"Kebanyakan pelaku IKM di sektor kerajinan tidak mengetahui pemasaran produknya. Selain itu, pelaku usaha IKM sering menjual produknya ke ritel modern, padahal mereka harus berpikir untuk menjual secara langsung ke konsumen," ujarnya.

Euis menambahkan, jika pemasaran dilakukan di pasar ritel, produk yang diproduksi akan sedikit. Namun, bila penjualan langsung ke konsumen, bisa menambah omzet penjualan. "Pelaku usaha IKM harus memperbaiki sistem produksi dan untuk permodalan juga masih terbatas diproduksi, harusnya IKM sudah berpikir untuk modal promosi. Hal ini harus segera dibenahi agar omzet IKM bisa meningkat dan mempunyai daya saing yang tinggi," katanya.