Belanja Modal Pemerintah Naik dengan Rp 200 Triliun

NERACA

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengungkapkan, dengan menaikkan harga tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15%, maka belanja modal pemerintah akan naik lebih dari Rp200 triliun.

"Belanja modal di RAPBN 2013 sebesar Rp188 triliun akan naik. Apabila TDL naik 15 persen maka belanja modal bisa dinaikkan sampai Rp200 triliun," ungkap Armida di Gedung JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).

Jumlah belanja modal pada 2013 yang sudah dihitung pemerintah adalah sebesar 4,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Setidaknya belanja modal untuk infrastruktur minimal 5 persen dari PDB. Syukur-syukur bisa bertahap naik keenam, tujuh hingga delapan persen," ujar Armida.

Selain itu Armida mengatakan, pemerintah menekankan akan mendorong pembangunan infrastruktur untuk kepentingan konektivitas domestik. Dalam rangka memperkuat program itu maka yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produktivitas infrastruktur yang selama ini sudah ada.

"Hasil dari Logistic Performance Index (LPI) yang terakhir sudah menunjukkan kita naik peringkat ke urutan ke-59 dari sebelumnya di urutan ke-75," pungkas Armida.

Dampak kenaikan TDL tidak hanya berpengaruh ke APBN, tetapi juga merembet ke biaya operasional mal.

Menurut Stefanus Ridwan, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), rencana kenaikan tarif dasar listrik secara bertahap sebesar 15% akan meningkatkan biaya operasional berupa jasa perawatan (service charge) penyewa (tenant) berkisar 9% sampai 10% pada tahun depan.

Pemerintah menerapkan pelanggan listrik yang tidak akan lagi mendapatkan subsidi pada tahun depan akibat kenaikan rata-rata tarif tenaga listrik sebesar 15% akan membayar tarif listrik maksimum sebesar biaya pokok penyediaan (BPP) listrik ditambah margin.

Stefanus menyatakan kenaikan tarif dasar listrik akan sangat mempengaruhi pengusaha mal maupun para penyewa mal. Hal itu karena 60% biaya operasional di mal adalah untuk listrik sisanya keamanan, perawatan, dan lainnya.

"Setelah kami mengenakan kenaikan service charge tentu ada dampak lanjutan yang dilakukan penyewa dan akhirnya membebani masyarakat atau konsumen," ujarnya.

(agus/dbs)

BERITA TERKAIT

Sinergi Pesantren dengan Pembiayaan Ultra Mikro

      NERACA   Jakarta - Pemerintah mendorong sinergi pondok pesantren dengan program pembiayaan Ultra Mikro yang diyakini dapat…

Ekspor Nonmigas Banten April Naik 2,20 Persen

Ekspor Nonmigas Banten April Naik 2,20 Persen NERACA Serang - Nilai ekspor nonmigas Banten meningkat 2,20 persen pada April 2018…

Proyek Tol Bandung-Tasikmalaya Masih Tunggu Pemerintah Pusat

      NERACA   Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunggu aksi pemerintah pusat serta mendorong Kementerian Pekerjaan Umum…

BERITA LAINNYA DI

Lewat Permainan Interaktif Digital - SHARP Bersedekah Bagikan 1000 Paket di 22 Kota

Indahnya berbagi kepada sesama kembali dilakukan PT SHARP Electronics Indonesia. Lewat program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility…

APP Sinar Mas Wakafkan 10 Ribu Al-Quran ke Penjuru Riau

Melanjutkan program tahun sebelumnya, Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas bersama PT Arara Abadi, PT Indah Kiat Pulp &…

Toyota Akan Gelontorkan Investasi Baru Untuk Mobil Listrik

Toyota melalui PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) siap menggelontorkan untuk pengembangan mobil listrik di dalam negeri, yang ditargetkan pemerintah…