Belanja Modal Pemerintah Naik dengan Rp 200 Triliun

NERACA

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengungkapkan, dengan menaikkan harga tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15%, maka belanja modal pemerintah akan naik lebih dari Rp200 triliun.

"Belanja modal di RAPBN 2013 sebesar Rp188 triliun akan naik. Apabila TDL naik 15 persen maka belanja modal bisa dinaikkan sampai Rp200 triliun," ungkap Armida di Gedung JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).

Jumlah belanja modal pada 2013 yang sudah dihitung pemerintah adalah sebesar 4,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Setidaknya belanja modal untuk infrastruktur minimal 5 persen dari PDB. Syukur-syukur bisa bertahap naik keenam, tujuh hingga delapan persen," ujar Armida.

Selain itu Armida mengatakan, pemerintah menekankan akan mendorong pembangunan infrastruktur untuk kepentingan konektivitas domestik. Dalam rangka memperkuat program itu maka yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produktivitas infrastruktur yang selama ini sudah ada.

"Hasil dari Logistic Performance Index (LPI) yang terakhir sudah menunjukkan kita naik peringkat ke urutan ke-59 dari sebelumnya di urutan ke-75," pungkas Armida.

Dampak kenaikan TDL tidak hanya berpengaruh ke APBN, tetapi juga merembet ke biaya operasional mal.

Menurut Stefanus Ridwan, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), rencana kenaikan tarif dasar listrik secara bertahap sebesar 15% akan meningkatkan biaya operasional berupa jasa perawatan (service charge) penyewa (tenant) berkisar 9% sampai 10% pada tahun depan.

Pemerintah menerapkan pelanggan listrik yang tidak akan lagi mendapatkan subsidi pada tahun depan akibat kenaikan rata-rata tarif tenaga listrik sebesar 15% akan membayar tarif listrik maksimum sebesar biaya pokok penyediaan (BPP) listrik ditambah margin.

Stefanus menyatakan kenaikan tarif dasar listrik akan sangat mempengaruhi pengusaha mal maupun para penyewa mal. Hal itu karena 60% biaya operasional di mal adalah untuk listrik sisanya keamanan, perawatan, dan lainnya.

"Setelah kami mengenakan kenaikan service charge tentu ada dampak lanjutan yang dilakukan penyewa dan akhirnya membebani masyarakat atau konsumen," ujarnya.

(agus/dbs)

BERITA TERKAIT

Kementerian PUPR Segera Teken MoU dengan BTN terkait KPR FLPP

  NERACA Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memastikan bahwa PT Bank…

Korem 061/SK Gelar Silaturahmi Dengan Insan Pers

Korem 061/SK Gelar Silaturahmi Dengan Insan Pers NERACA Sukabumi - Komando Resor Militer (Korem) 061/SK gelar silaturahmi dengan insan pers…

UU MD3 Bertentangan dengan UUD 1945

NERACA Jakarta-Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD (UU MD3) dinilai bertentangan dengan prinsip keterwakilan rakyat dalam UUD 1945, terutama Pasal 122 huruf…

BERITA LAINNYA DI

Honda Ungkap Sedan Amaze Generasi Kedua di India

Honda memperkenalkan generasi kedua All New Honda Amaze yang dirancang di atas platform sedan premium dengan dua pilihan mesin, berbahan…

Struktur Baru Pajak Otomotif Paling Cepat Tuntas Triwulan I

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengharapkan struktur pajak baru bagi industri otomotif untuk mendorong produksi kendaraan jenis sedan dapat selesai paling…

China Diprediksi Akan Lewati AS Sebagai Pasar Otomotif Terbesar

China diproyeksikan akan melewati Amerika Serikat (AS) sebagai pasar otomotif terbesar dunia pada 2022, menurut Chief Executive Officer Nissan Motor…