Rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang disepakati oleh pemerintah dan DPR sebesar 15%  yang mulai berlaku tahun depan akan berdampak langsung pada usaha industri khususya tekstil.
NERACA
Pasalnya, energi listrik merupakan penunjang utama untuk kegiatan usaha jenis ini. Mulai dari serat pemintal hingga wiping.

Menurut Direktur Industri Tekstil dan Aneka Ditjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Ramon Bangun, kenaikan TDL akan memberatkkan industri tekstil karena kebutuhan pada energi listrik yang sangat besar.

"Kenaikan 15% akan sangat terasa bagi industri ini," katanya di kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (18/9).

Ramon menyatakan, jika ada kenaikan lebih baik BBM saja. Karena dengan naikanya TDL, pengusaha akan kehilangan margin usaha. Bahkan dengan kenaikan tersebut akan menurunkan daya saing usaha ini.

"Kita agak berat, peraturan Menkeu 253 saja sudah membuat kita agak terpukul, ditambah TDL naik," paparnya.

Rencana kenaikan tarif tenaga listrik (TTL/TDL) sebesar 15% tahun depan akan semakin membebani kalangan industri, khususnya industri pertekstilan.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan kenaikan TTL akan semakin memperparah kondisi pengusaha tekstil. Apalagi saat ini persaingan global semakin ketat, dengan masuknya produk-produk tekstil impor berharga murah.

"Kita (industri tekstil) seperti jatuh dari tangga, dipatok ular dan digebukin hansip," kata Ade di Jakarta, Jumat (21/9).

Ade mengungkapkan kekecewaannya kepada DPR yang mengetuk palu setuju atas kenaikan TDL listrik 15% tahun depan. "Saya kecewa, ini diskriminatif, lobi pemerintah dengan DPR sangat lancar," katanya.

Menurutnya jalan terbaik sesungguhnya adalah TDL yang mengalami kenaikan 15% di tahun 2013 harus dipikul bersama dari berbagai pelanggan PLN mulai dari rumah tangga hingga industri. Ini memungkinkan agar industri tetap bergerak dan ada asas keadilan.

Beban Konsumen

Sebagai dampak kenaikan TDL pengusaha akan membebankan kenaikan ongkos produksi kepada konsumen.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memaklumi rencana kenaikan harga Tarif Dasar Listrik (TDL) karena akan menghemat APBN hingga mencapai Rp300 triliun.
 
Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri, Riset dan Teknologi Bambang Sujagad, subsidi listrik tinggi karena selama ini PLN menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Karena itu PLN harus melakukan berbagai langkah efisiensi, dan akan lebih bermanfaat jika dapat direlokasi ke sektor yang lebih bermanfaat.
 
"Dengan adanya kenaikan TDL, kan subsidi bisa kita relokasi ke sektor lain. Cara itu yang paling baik dan paling tepat. Untuk itu, penghematannya bisa mencapai hingga Rp 300 triliun," kata Bambang di Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu (19/9).
 
Lebih jauh Bambang menjelaskan, dengan penggunaan BBM, harga menjadi Rp2.100 per kWh, maka artinya ada subsidi sebesar Rp 1300 per kWh. Andaikata PLN mengalihkan dengan memakai batubara, harganya hanya Rp 450 per kWh.
 
Untuk itu, Bambang menjelaskan, yang Kadin inginkan yaitu subsidi itu untuk infrastruktur di daerah seperti pembangunan jalan, kesehatan, rumah sakit dan pembangunan lainnya.
 
Menurut Bambang, pihaknya menginginkan kenaikan TDL diberlakukan secara bertahap sebesar 1% per bulan. Hal itu untuk mengantisipasi agar biaya produksi tidak meningkat secara signifikan.
 
Terkait dengan imbas terhadap kenaikan TDL tersebut, pasti pengusaha akan membebankan kenaikan ongkos produksi kepada konsumen.

Target 77,65%

Dengan dana subsidi kelistrikan yang mencapai Rp78,63 triliun, serta adanya penyesuaian tarif dasar listrik, PLN diharapkan mampu mengejar target rasio elektrifikasi sebesar 77,65% secara nasional di 2013.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR, Rofi Munawar, Rabu (19/9). "Dengan dana sebesar itu serta adanya penyesuaian TDL, kami harapkan PLN mampu meningkatkan rasio elektrifikasi sebesar 77%, sesuai dengan target di 2013," kata Rofi.

Rofi mengatakan, saat ini angka susut jaringan (losses) masih sangat tinggi dan sumber energi listrik masih bertopang pada Bahan Bakar Minyak (BBM), karenanya penyesuaian TDL harus diimbangi dengan kinerja PLN yang lebih efisien dan kreatif dalam mendorong peningkatan elektrifikasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Oleh karenanya, pemerintah harus mengantisipasi dampak kenaikan tersebut. Sebab, akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

"Kenaikan TDL bagi industri pada dasarnya akan memengaruhi biaya produksi dan operasional karena termasuk fixed cost (biaya tetap), implikasinya beban itu akan dibebankan kepada konsumen dengan naiknya harga jual komoditas maupun barang hasil produksi," tutur Rofi.

Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi tahun 2013 mencapai 77,65%, mengingat  beberapa daerah masih mengalami rasio elektrifikasi yang masih rendah saat ini yaitu di bawah 60%. Beberapa daerah seperti Sulawesi Tenggara  57,90%, kemudian Gorontalo sebesar 55,88%, NTB sebesar 54,77%,  NTT 44,49% bahkan Papua hanya mencapai 35,89%.

Dalam raker  Senin (17/9) malam, pemerintah dan Komisi VII sepakat menaikkan TDL tahun depan 15%. Dengan demikian subsidi sektor kelistrikan mencapai Rp 78,63 triliun dengan kenaikan TDL untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan rasio elektrifikasi serta tidak membebani rakyat kecil yaitu para pelanggan 450 VA dan 900 VA. 

Dalam RAPBN 2013, belanja energi dipatok sebesar Rp274,74 triliun dengan jumlah subsidi untuk BBM, LPG, dan BBN sebesar Rp193,8 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp80,9 triliun.

Pemerintah masih akan memberikan subsidi listrik kepada industri dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19,4 triliun yang berasal dari APBN.

Rencana kenaikan listrik sebesar 15% yang berlaku mulai tahun depan dan telah ditetapkan oleh DPR RI, nampaknya masih menjadi isu hangat di kalangan masyarakat .

Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman, meminta kepada pelanggan listrik, khususnya kalangan industri untuk tidak khawatir.
 
Pasalnya, kenaikan yang akan dilakukan secara bertahan di tahun depan tersebut, pemerintah masih akan memberikan subsidi listrik kepada industri dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19,4 triliun yang berasal dari APBN.
 
Tentu, angka anggaran subsidi listrik yang dialokasikan oleh pemerintah tahun depan, perlu direspon positif. Sebab, alokasi tersebut akan kembali ke pelanggan listrik jika memang mendesak dibutuhkan, dalam hal ini industri.
 
"Meskipun tahun depan kita naikkan harga jual listrik rata-rata 15%, industri itu masih mendapat subsidi 19,4 triliun, jadi masih besar," ujar Jarman di kantornya, Jakarta, Sabtu (29/9).
 
Dia menambahkan, masyarakat perlu mencermati rencana kenaikan listrik tersebut, agar tidak tidak terjadi kesimpang siuran. Artinya, masyarakat perlu membedakan, mana pelanggan listrik yang mendapat subsidi maupun yang tidak mendapatkan subsidi listrik.
 
Menurut dia, berdasarkan rapat antara pemerintah dengan DPR beberapa waktu yang lalu, telah menetapkan golongan pelanggan yang mendapat subsidi maupun yang tidak mendapatkan subsidi listrik.
 
Di antaranya untuk golongan masyarakat kaya, yang pemakaiannya mencapai 6.600 VA tidak mendapatkan subsidi listrik. Lalu golongan D3 yaitu mall, hypermarket dan perusahaan sejenis tidak mendapatkan subsidi. Selain itu juga golongan D1 yaitu untuk gedung-gedung perkantoran yang tidak mendapat subsidi listrik.

(agus/dbs)