Pemerintah Tegaskan Belum Ada Pembatasan - Terkait BBM Bersubsidi

Terkait BBM Bersubsidi

Pemerintah Tegaskan Belum Ada Pembatasan

Jakarta—Pemerintah kembali menegaskan takkan melakukan pembatasan penyaluran BBM. Namun demikian masyarakat diminta disiplin dalam mengkonsumsi BBM, termasuk konsumen Pertamax tetap diminta konsisten dan tak pindah ke premium. "Kita tidak membatasi untuk menghindari kelangkaan, makanya kita menghindarkan penyetopan distribusi," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta.

Hanya saja, Ketua umun PAN ini mengingatkan, tentang kuota itu diatur dalam APBN. Namun begitu pemerintah baru sebatas menyarankan dan sifatnya sukarela. "Kita belum membatasi itu, masih bersifat voluntary, tapi kami menghimbau, strongly, menghimbau sangat kepada masyarakat pengguna Pertamax jangan hijrah ke Premium," tambahnya.

Terkait hal itu, Hatta mengingatkan, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yakni kemampuan fiskal, harga minyak, dan subsidi. "Pertimbangan subsudi yang harus tepat sasaran, termasuk mempertimbangkan daya beli," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Djaelani Sutomo mengatakan guna menggenjot konsumsi pertamax dan menurunkan konsumsi premium, maka Pertamina berencana menyewa konsultan untuk menggodok strategi yang tepat. "Kita mau ambil konsultan untuk menilai itu apakah ini bisa menurunkan. Implikasinya seperti apa," ungkapnya.

Menurut Djaelani, usaha Pertamina meningkatkan konsumsi pertamax atau yang disebut pertamaxisasi belum memperlihatkan hasil yang bagus. Bahkan konsumsi pertamax menurun 12% akibat tingginya harga yang saat ini mencapai di atas Rp 8.000 per liter.

Sementara konsumsi premium justru naik sekitar 2%. Diduga ada perpindahan konsumsi dari pertamax ke premium karena harga yang makin mahal.

Ditempat terpisah terkait dengan Blok West Madura, pengamat pertambangan dan energi Kurtubi mengatakan pengalihan kepemilikan hak partisipasi Blok West Madura menyalahi undang-undang dan konstitusi. “Keputusan untuk mengesahkan penjualan sebagian saham Kodeco dan CNOOC ke perusahaan baru disahkan, sementara kontrak mau berakhir merupakan keputusan yang salah,” katanya.

Ia menilai, pelanggaran undang-undang dan konstitusi tersebut adalah dengan menyerahkan kekayaan negara kepada pihak asing, yang semestinya hal itu dikembalikan ke negara untuk dikelola sendiri. Pasalnya, Blok West Madura tersebut masih memliki cadangan minyak dan gas (migas) yang masih besar.“100% itu seharusnya menjadi milik negara, dan ini tentunya harus dikembalikan ke Pertamina. Karena hanya Pertamina-lah satu-satunya perusahaan negara yang bisa mengelola itu,” sebut Kurtubi.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah dalam hal ini menteri ESDM, harus membatalkan persetujuan pengalihan saham itu. “Bila tidak juga dilakukan maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus turun tangan. Sebab, pengalihan saham itu melanggar konstitusi,” pungkasnya.

Seperti diketahui hak partisipasi West Madura yang dimiliki Kodeco dialihkan sebanyak 12,5%ke PT Sinergindo Citra Harapan dan CNOOC Madura Ltd ke Pure Link Investment Ltd juga 12,5%.

Sebelumnya, data BPH Migas menyebutkan tingkat konsumsi BBM bersubsidi meningkat. Di Maret 2011, penggunaan bensin premium mencapai 2,07 juta kiloliter (KL), atau naik 2,68% dibanding Februari 2011. **cahyo

Related posts