BI PREDIKSI BAKAL MENCAPAI 4,6%

Laju Inflasi Akhir 2012

Rabu, 03/10/2012

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) memprediksi laju inflasi hingga akhir 2012 mencapai 4,6%. Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI, Perry Warjiyo, mengatakan pencapaian tersebut masih dalam kisaran yang ditetapkan BI, yaitu 3,5%-5,5%.

"Seperti yang kami perkirakan, inflasi September rendah. Karena koreksi harga setelah lebaran. Ini menunjukkan inflasi tetap terkendali. Akhir tahun ini kami perkirakan inflasi 4,6%," kata Perry di Jakarta, Selasa (2/10).

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menginformasikan bahwa laju inflasi pada September 2012 tercatat sebesar 0,01%, dengan penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok sandang mencapai 1,47% serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 1,07%.

Kemudian kelompok bahan makanan menjadi penyumbang deflasi terbesar yakni 0,92%, diikuti kelompok transportasi, jasa dan sektor keuangan sebesar 0,8%. Adapun sampai September, laju inflasi tahun kalender Januari-September 2012 tercatat 3,79% dan inflasi, year on year (yoy), sebesar 4,31%.

Sementara inflasi komponen inti tercatat sebesar 0,34% dan inflasi inti yoy mencapai 4,12%. Inflasi pada September 2012 merupakan yang terendah pada bulan yang sama dalam lima tahun terakhir. Pada September 2007 lalu, tercatat inflasi sebesar 0,8%, September 2008 tercatat 0,97% dan September 2009 mencapai 1,05%. Sedangkan September 2010, inflasi mencapai 0,44% serta September 2011 sebesar 0,27%.

Perry juga menjelaskan, BI bertugas menjaga dan mengawasi pergerakan nilai tukar rupiah dan memonitor perkembangan perbankan dalam protokol manajemen krisis yang dipimpin oleh Menteri Keuangan (Menkeu).

"BI fokus pada nilai tukar dan perbankan. Untuk nilai tukar, kita pantau sejumlah indikator seperti volatilitas nilai tukar, besarnya capital outflows di Surat Berharga negara (SBN) dan saham, premi risiko dan lain sebagainya," ungkapnya.

Sebelumnya, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang beranggotakan Kemenkeu, BI, OJK dan LPS memperbarui mekanisme kerjanya dengan memasukkan OJK sebagai lembaga yang bertugas mengantisipasi dan menangani terjadinya krisis ekonomi.

Menanggapi hal itu, Perry menilai protokol manajemen krisis ini merupakan landasan yang dipakai dalam pencegahan dan penanganan krisis ekonomi.

"Jadi kita telah mengkaji indikator-indikator yang menunjukkan tekanan-tekanan atau kerentanan yang dapat menimbulkan krisis ke depan. Ini langkah lanjutan dari prototol krisis yang kita bangun sejak 2011. Dengan masuknya OJK, sudah lengkap keanggotaan FKSSK," ulas dia.

Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan, protokol manajemen krisis ini akan mengatur mekanisme operasional pencegahan dan penanganan krisis ekonomi, dengan menetapkan berbagai indikator yang menjadi petunjuk dan pembagian wewenang dalam melakukannya.

Sementara Menkeu Agus DW Martowardojo menyebutkan, FKSSK akan melakukan sejumlah simulasi untuk menguji kesiapan dan kemampuan protokol majemen krisis ini. “November nanti kita akan lakukan simulasi pertama penanganan krisis, sementara simulasi kedua akan kita lakukan kuartal I 2013," imbuhnya.

Sebagai langkah koordinasi, lanjut Agus, FKSSK di tingkat wakil menteri dan deputi akan bertemu setiap satu bulan, sementara tingkat pimpinan lembaga bertemu tiga bulan sekali.