DPR: Bank Mutiara Sedang Galau

Gugatan 27 Investor Antaboga Dikabulkan MA

Rabu, 03/10/2012

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Achsanul Qosasi mengatakan, manajemen PT Bank Mutiara Tbk (dahulu Bank Century) menghadapi dilema dalam menghadapi kasus nasabah reksa dana Antaboga karena jika membayarkan kerugian nasabah sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) maka bank bisa menyalahi aturan perbankan.

"Bank Mutiara menghadapi situasi dilematis. Kondisi seperti ini tidak diduga (keluarnya putusan MA)," kata Achsanul di Jakarta, Selasa (2/10). Pernyataan Achsanul ini menanggapi keluarnya putusan MA beberapa waktu lalu yang mengabulkan gugatan 27 investor Antaboga cabang Surakarta.

Isi gugatan tersebut meminta agar Bank Mutiara mengganti rugi sebesar Rp35,44 miliar dalam kasus reksa dana bodong yang diterbitkan PT Antaboga Delta Sekuritas. MA juga memerintahkan Bank Mutiara harus membayar denda senilai Rp5,67 miliar kepada para investor tersebut.

Dia juga mengatakan, kerugian yang dialami investor Antaboga harus diselesaikan. Namun, jangan sampai skema penyelesaiannya memicu timbulnya masalah hukum baru. Untuk itu, Ia menganjurkan agar semua pihak tidak terburu-buru mengeksekusi putusan tersebut.

Menurut Achsanul, ada tiga skenario penyelesaian atas kasus penipuan yang dilakukan pemilik lama Bank Century terhadap investor Antaboga tersebut. Pertama, dilakukan pemulihan aset pemilik lama Bank Century yang selanjutnya digunakan untuk membayar kerugian investor Antaboga.

Kedua, dicarikan dana talangan untuk membayar kerugian tersebut, namun hanya dibayarkan kepada investor yang melakukan gugatan secara hukum. Ketiga menggunakan dana APBN. Namun, Achsanul meminta kasus tersebut tidak dipolitisasi atau dijadikan menjadi isu politik karena masalah tersebut adalah masalah hukum.

“Jangan seolah-olah melakukan pembelaan kepada investor Antaboga, namun ada maksud politik di balik pembelaan. Itu yang tidak benar," tegasnya.

Sementara pengamat ekonomi Raden Pardede menilai, tanggung jawab untuk membayar kerugian yang diderita investor Antaboga seharusnya jatuh pada Robert Tantular, sang pemilik Bank Century yang mengeluarkan produk Antaboga tersebut.

Jika manajemen Bank Mutiara membayarkan kerugian ini, maka manajemen Bank Mutiara justru melanggar hukum dan terancam pidana, karena dana itu tidak tercatat di neraca Bank Mutiara dan tidak bisa dibayar dari buku bank.

"Ini seharusnya pemilik lama yang harus bayar, karena Robert Tantular lah yang mengeluarkan produk Antaboga melalui PT Antaboga Delta Sekuritas. Dia yang harusnya diputuskan bersalah," ujar Pardede, di tempat terpisah.

Shadow banking

Menurut dia, Bank Mutiara akan sulit menjalani keputusan MA itu karena dana tersebut tidak ada di dalam catatan kas bank. "Uangnya dari mana untuk membayar? Kan, itu tidak ada di neraca Bank Mutiara. Antaboga itu kan praktik `shadow banking' yang dilakukan pemilik lama Bank Century Robert Tantular, jadi tidak bisa dibayar dari kas Mutiara sekarang," ungkapnya.

Lebih lanjut Pardede menuturkan, bisa saja uang untuk membayar investor Antaboga itu diambil dari dana pemerintah sebagai pemilik Bank Mutiara, tetapi apakah memungkinkan APBN digunakan untuk membayar ganti rugi kesalahan yang dilakukan individu.

"Jika itu dibayarkan dari dana pemerintah itu juga akan jadi preseden buruk, karena nanti akan ada kasus yang sama mengikuti kasus ini," papar dia.

Pendapat serupa juga disampaikan Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono. Dia menilai kerugian investor reksa dana Antaboga seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik lama Bank Mutiara dan bukan manajemen maupun pemilik Bank Mutiara sekarang yaitu pemerintah dalam hal ini LPS.

"Itu tanggung jawab individu pemilik lama yang melakukannya, itu yang harus dikejar," kata Sigit.

Ia menyayangkan putusan Mahkamah Agung. Menurut Sigit, keputusan MA itu harus dikaji kembali karena investor Antaboga itu telah ditipu oleh pemilik lama Bank Century yaitu Robert Tantular, sehingga tidak tepat kalau kerugiannya dibayarkan oleh pemilik baru Bank Mutiara.

Sigit menambahkan, berdasarkan hukum perbankan tidak ada landasan bagi manajemen Bank Mutiara sekarang membayarkan dana ke investor Antaboga karena dana tersebut tidak tercatat dalam neraca Bank Mutiara ataupun Bank Century dahulu.

"Secara hukum dasarnya apa Mutiara harus bayar, kan tidak ada di bukunya. Kalaupun pengadilan mengatakan, apa dasar hukumnya untuk membayar. Siapa pun manajer Mutiara tidak bisa melakukan itu meskipun itu keputusan hakim," ulas dia.

Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali menggelar penjualan PT Bank Mutiara Tbk yang ketiga kalinya. Penjualan ini merupakan periode terakhir penjualan dengan nilai sesuai penyertaan modal sementara senilai Rp6,7 triliun saat diambilalih pada tahun 2008 lalu.

Ketua Dewan Komisioner LPS, CM Heru Budiargo mengatakan, pada 2013, penjualan Bank Mutiara ditetapkan masih sebesar Rp6,7 triliun sesuai dana talangan (bailout) yang dikeluarkan untuk menyehatkan kala masih bernama Bank Century. Sesuai dengan undang-undang, penjualan Bank Mutiara harus senilai Rp6,7 triliun untuk periode penjualan di tahun 2011, 2012 dan 2013.

“Tahun 2014 baru dengan harga pasar. Kemarin kan sudah kita tutup prosesnya, akan dimulai lagi pada akhir tahun ini. Ini proses baru harus transparan dan terjadwal, untuk penasihat keuangan dan hukum masih sama,” pungkas dia.