Negara Alami Kerugian Rp 8,92 Triliun - Tidak Patuh Kelola Anggaran

NERACA

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama semester I 2012 menemukan setidaknya 3.967 kasus yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp 8,92 triliun. Jumlah tersebut berasal dari temuan BPK sekitar 13.105 kasus dengan nilai Rp 12,48 triliun yang terlampir dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS).

"Dari sekian kasus tersebut, sebanyak 3.967 kasus dengan nilai Rp 8,92 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan negara," ungkap Ketua BPK Hadi Poernomo dalam rapat paripurna di Gedung DPR Jakarta, Selasa (2/10).

Menurut Hadi, kasus lainnya adalah masalah administrasi, ketidakhematan, inefisiensi, ketidakefektifan serta kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Namun demikian, lanjut Hadi, hasil temuan senilai Rp 8,92 triliun tersebut telah ditindaklanjuti dan entitas yang diperiksa menyerahkan aset atau setoran ke kas negara, daerah atau perusahaan senilai Rp 311,34 miliar.

Menyangkut lemahnya sistem pengendalian internal, lanjut Hadi, pihaknya telah menemukan 5.036 kasus dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang sekitar 6.904 kasus dengan nilai kerugian mencapai Rp7 triliun. "Selama proses pemeriksaan, beberapa entitas menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan dengan menyetorkan ke kas negara, daerah ataupun perusahaan atau penyerahan aset dengan nilai Rp253,19 miliar," ucapnya.

Tak hanya itu, BPK juga menemukan adanya penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah pada periode semester pertama tahun 2012 sebanyak 259 kasus dengan nilai kerugian mencapai Rp77 miliar. "Ini meliputi perjalanan dinas fiktif sebanyak 86 kasus senilai Rp40,13 miliar dan perjalanan dinas ganda atau perjalanan dinas yang melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 173 kasus senilai Rp36,87 miliar," imbuhnya.

Selain masalah perjalanan dinas yang berpotensi merugikan negara, BPK juga menilai pelaksanaan program penerbitan Nomer Induk Kependudukan (NIK) nasional dan penerapan e-KTP berbasis NIK tahun 2011 belum efektif dan pelaksanaan pengadaan E-KTP belum sepenuhnya mematuhi peraturan presiden nomor 54 tahun 2010. "Potensi kerugian dari kasus-kasus tersebut bisa mencapai Rp71,34 miliar," katanya.

Namun demikian, lanjut dia, hal itu sudah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp50,98 miliar.

Dari catatan BPK, sejak 2003 hingga semester I 2012, BPK telah menemukan 16.883 kasus dengan nilai mencapai Rp4,64 triliun. Dari kumpulan kasus tersebut, sebanyak 4.419 kasus dengan nilai sebesar Rp564 miliardiselesaikan melalui angsuran. Sebanyak 6.812 kasus dengan nilai mencapai Rp735 miliar diselesaikan dengan mekanisme pelunasan, dan proses penghapusan kerugian negara atau daerah telah dilakukan atas 125 kasus senilai Rp12,4 miliar.

Selain itu, dia menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan 2008 hingga semester I/2012, BPK juga memberikan 183.862 rekomendasi senilai Rp 80,9 triliun.

Dari total rekomendasi tersebut, lanjutnya, sebanyak 94.689 rekomendasi (51,50%) dengan nilai Rp31,5 triliun telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Sisanya sebanyak 43.297 rekomendasi (23,55 %) dengan nilai Rp26,3 triliun masih dalam proses ditindaklanjuti agar sesuai dengan rekomendasi.

“Sebanyak 45.715 rekomendasi (24,86%) senilai Rp 22,8 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 161 rekomendasi (0,09%) senilai Rp 337,8 miliar tidak dapat ditindak lanjuti,” kata Hadi. Secara total, lanjut Hadi, uang negara yang telah diselamatkan melalui BPK RI senilai Rp16,90 triliun untuk periode pemeriksaan 2008 hingga semester I/2012.

BERITA TERKAIT

LPSK Dinilai Gagal Lindungi Pelapor Kasus Korupsi Hambalang

    NERACA   Jakarta - Sejatinya, Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban alias LPSK berkewajiban memberikan perlindungan maksimal…

Inovasi Ritase Didorong Generasi Milenial

    NERACA    Jakarta - Generasi milenial, mereka yang lahir antara 1980 hingga 2000, semakin nyata kehadirannya di masyarakat,…

Bhinneka.com Mantapkan Integrasi Kanal Pemasaran dan Teknologi

    NERACA     Jakarta ‒ Transformasi Bhinneka.Com menjadi business super-ecosystem merupakan sebuah keniscayaan. Perkembangan teknologi dan iklim bisnis…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Disuntik Modal Rp12,84 Triliun, Apa Rencana Grab Selanjutnya?

  NERACA Jakarta - Grab, akan semakin kuat setelah menerima investasi sebesar US$ 856 juta (Rp12,84 Triliun) dari Mitsubishi UFJ…

Pakar SEO Dunia Bagikan Segudang Ilmu di SEOCON 2020

    NERACA Jakarta - Ajang SEOCON Conference 2020 yang menghadirkan sederet pakar Search Engine Optimatization (SEO) dunia dan juga…

Modena Buka Home Center di Bintaro

  NERACA Tangerang -  PT Modena Indonesia cukup aktif dalam memberikan layanan kepada konsumen ataupun calon konsumennya, salah satu caranya…