3.750 Bidang Tanah Milik Negara belum Tersertifikasi

NERACA

Jakarta - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji mengakui bahwa masih ada sekitar 3.750 bidang tanah milik negara yang belum tersertifikasi. Hendarman optimistis bahwa sertifikasi lahan negara tersebut akan selesai pada 2013.

"Ada sekitar 3750 bidang tanah milik Kementerian/Lembaga (KL) yang masih belum tersertifikasi karena berbagai kriteria," ungkap Hendarman ketika ditemui seusai menandatangani perjanjian kerjasama antara BPN dengan Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (2/10).

Menurut dia, ada empat kriteria tanah yang belum tersertifikasi yaitu tanah yang masih sengketa, tanah yang sudah valid, tanah yang sudah bisa diberi nama dan tanah yang belum terdaftar. Namun Hendarman belum bisa merinci besaran tanah ke empat kriteria tersebut. "Nantinya semuanya itu harus di-breake down terlebih dahulu sesuai dengan kriteria masing-masing lahannya," ujar Hendarman.

Dia mengaku optimistis bahwa lahan negara tersebut akan tersertifikasi pada 2013. Namun terkait dengan anggaran yang dibutuhkan untuk lahan tersebut, Hendarman enggan menyebutkan karena masih dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia pun mengakui bahwa untuk mendapatkan sertifikasi lahan tidak perlu datang ke kepala BPN, tapi bisa langsung ke Kantor Pertanahan setempat karena dengan itu akan lebih cepat.

Tanah Kemenkeu

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, Kementerian Keuangan sendiri mempunyai sekitar 717 bidang tanah yang belum tersertifikasi. "Oleh karena itu, kami menandatangani perjanjian dengan BPN agar proses pengurusan hak dan penerbitan sertifikat tanah kementerian keuangan bisa cepat terselesaikan," jelasnya.

Agus Marto menjelaskan bahwa ke-717 bidang tanah yang belum tersertifikasi tersebar di seluruh Indonesia. "Penggunaan lahannya bermacam-macam, seperti untuk kantor dan perumahan dinas," tuturnya.

Dengan sertifikasi untuk lahan-lahan tersebut, imbuh dia, akan lebih jelas kedudukannya dan supaya lebih tertib karena sertifikat tersebut mengatasnamakan Republik Indonesia.

Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan Yudi Pramadi menjelaskan dalam perjanjian antara Kemenkeu dengan BPN, tugas dari Kemenkeu adalah melakukan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi tanah yang akan dimohonkan sertfikatnya, menunjukkan letak dan batas bidang tanah, menyiapkan dan menyampaikan dokumen yang berkait dan dengan bukti pernyataan penguasaan fisik tanah yang belum tersertifikat serta menyiapkan dan menyampaikan sertifikat hak tanah untuk perubahan nama.

Yudi menambahkan,perjanjian ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. "Demi kelancaran proses sertifikasi ini, Kemenkeu dan BPN membentuk tim kerja dan monitoring ditingkat pusat dan daerah. Nantinya setiap perkembangan proses sertifikasi akan dilaporkan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan atau kepada Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN," tutupnya.

BERITA TERKAIT

Bhinneka.com Mantapkan Integrasi Kanal Pemasaran dan Teknologi

    NERACA     Jakarta ‒ Transformasi Bhinneka.Com menjadi business super-ecosystem merupakan sebuah keniscayaan. Perkembangan teknologi dan iklim bisnis…

Jokowi : Bangun Jalan Tol Jangan Tunggu IRR Tinggi

  NERACA Pekanbaru -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pembangunan jalan tol yang kini dikebut oleh pemerintah, terutama untuk…

Pemerintah Siapkan Rp8,48 Triliun untuk Pembangunan Perumahan

  NERACA                      Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana pembangunan perumahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LPSK Dinilai Gagal Lindungi Pelapor Kasus Korupsi Hambalang

    NERACA   Jakarta - Sejatinya, Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban alias LPSK berkewajiban memberikan perlindungan maksimal…

Inovasi Ritase Didorong Generasi Milenial

    NERACA    Jakarta - Generasi milenial, mereka yang lahir antara 1980 hingga 2000, semakin nyata kehadirannya di masyarakat,…

Bhinneka.com Mantapkan Integrasi Kanal Pemasaran dan Teknologi

    NERACA     Jakarta ‒ Transformasi Bhinneka.Com menjadi business super-ecosystem merupakan sebuah keniscayaan. Perkembangan teknologi dan iklim bisnis…