NERACA

Depok - Berdasarkan realisasi belanja daerah masih yang disampaikan pada bagian pertama dari dua berita hasil pembahasan LKPJ oleh Pansus DPRD Kota Depok yang masih belum optimal realisasi program dan kegiatannya. Maka, pada berita bagian kedua ini, disampaikan banyak potensi APBD Tahun Anggaran 2023 yang bisa lebih ootimal meningkatkan kemajuan perekonomian seluruh warga Kota Depok. Diantaranya dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang direkomendasikan pansus LKPJ DPRD Kota Depok.

Demikian rangkuman bahan dan keterangan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) progres report realisasi kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 yang diperoleh NERACA, usai disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, baru-baru ini.

Dikemukakan, urusan wajib yang berkaitan dengan bidang pelayanan dasar, yang harus diutamakan untuk direalisasikan bisa optimal adalah; agar pembiayaan daerah pada APBD 2023 diarahkan pada

penyesuaian penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2022 (tahun sebelumnya) dengan penerimaan pembiayaan Rp.542.149.910.644,00 dari target Rp542.149.910.644,00, atau 100%.

Dan, lanjutnya, pengeluaran pembiayaan terealisasi dari target Rp.106.679.722.00, teralisasi Rp.106.679.722.000, atau 100%.

Dikatakan, adapun pembiayaan bersih Rp.435.470.188.644. SILPA anggaran pada tahun 2022 yang semula direncanakan untuk menutupi kekurangan belanja pada tahun anggaran 2023, dikemukakan kembali tidak terserap.

Sehingga, Pansus menjelaskan, bahwa pada APBD TA 2023, kembali menyisakan SILPA yang cukup besar yang mengindikasikan; bahwa penyerapan belanja yang telah dianggarkan tidak terserap dengan baik.

Kemudian Pansus mengemukakan, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga dikemukakan realisasi capaian kinerja makro daerah, yakni 2 (dua) indikator makro yang kinerjanya tidak mencapai target pada tahun 2023 yaitu:

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE,) dan Indeks Gini Ratio. Dan, capaian kinerja sasaran pembangunan daerah berdasarkan misi RPJMD tahun 2021-2026 yang terdiri dari 5 misi dan 31 indikator, terdapat 11 indikator kinerja sasaran yang tidak tercapai yaitu:

1. Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh walikita 2. Cakupan layanan persampahan 3.Cakupan akses air minum layak 4. Nilai Sakip Kota 5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Pajet A 6. Persentase ekspresi budaya 7. Persentase partisipasi dan kepemimpinan pemuda 8. Persentase partisipasi masyarakat berolahraga 9. Moda share transportasi umum 10. Persentase PPKS yang tertangani 11. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

Pansus juga kemukakan terkait kebijakan strategis pembangunan gedung SMPN, penataan infrastruktur jalan serta pemenuhan janji politik/kampanye yang belum optimal. Hal ini berdampak pada capaian kinerja makro dengan tidak tercapainya target LPE dan indeks gini ratio.

Pansus LKPJ DPRD Kota Depok juga banyak memberikan catatan evaluasinya yang direkomendasikan untuk jadi potensi yang lebih optimal capaian sasarannya pada tahun berikutnya.   

Diantaranya; bidang kesehatan, pendidikan, bidang perhubungan. Dan, berbagai rekomendasi lainnya yang bisa jadi potensi untuk memacu laju perekonomian bagi kemajuan seluruh warga Kota Depok sekitar 3 juta penduduk yang tersebar merata di 63 Kekurahan dari 11 Kecamatan. Demikian berita bagian kedua dari laporan hasil bahasan Pansus LKPJ DPRD Kota Depok yang diperoleh NERACA. Dasmir