NERACA

Sukabumi - Realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Sukabumi, selama bulan April 2024 Rp4 miliar lebih. Angka tersebut, tentunya sudah termasuk dengan perolehan pendapatan denda pajak. Berdasarkan, catatan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, rincianya yakni, pajak restoran sebesar Rp1,499,808,544, pajak hotel Rp 378,137,821, pajak hiburan Rp118,000,257, pajak reklame Rp247,618,477.

Kemudian, pajak penerangan jalan Rp1,927,881,061, pajak parkir Rp24,396,064, dan pajak air tanah mencapai Rp31,805,696."Perolehan 7 pajak daerah selama bulan April 2024 sebesar Rp4 miliar lebih," ujar Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada BPKPD Kota Sukabumi, Ziad Panji Nurhari didampingi oleh Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah BPKPD Kota Sukabumi, Tatus Arafullah, kepada Neraca, di sela-sela melakukan pendataan, Senin (6/5).

Ziad mengungkapkan, jika digabung dengan jumlah perolehan selama periode Januari hingga Maret 2024 mencapai Rp14,760,409,077, dengan rincianya pajak hotel Rp1,950,569,020, restoran Rp5,553,557,115, pajak hiburan Rp635,128,396, pajak reklame Rp521,729,139, pajak penerangan jalan Rp5,761,170,187, pajak parkir Rp128,797,651, dan pajak air tanah Rp181,322,504.

"Alhamdulillah, kalau dilihat berdasarkan data yang ada, penerimaan pajak sementara hingga April 2024 mencapai 35.87 persen, atau Rp14 miliar lebih, dengan target yang harus dikejar hingga akhir tahun nanti mencapai Rp41 miliar lebih," bebernya.

Ziad menambahkan, pihaknya terus mencari berbagai potensi pajak daerah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diantaranya, memperbaharui data Wajib Pajak (WP) yang baru dan lama, berkoordinasi dengan bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Pajak Daerah dalam hal pengawasan pelaporan omset WP. Begitu juga, tambah Ziad, akan melakukan pengembangan aplikasi supaya pelayanan dan tata kelola perpajakan lebih mudah, mulai dari pendaftaran sampai dengan pembayaran.

"Kami juga, sudah membuka channel pembayaran pajak dengan metode Q-ris dan Virtual Account (VA). Sehingga, dengan pelayanan tersebut, para WP bisa melakukan transaksi pajak daerah dimana saja dan kapan saja," akunya.

Pihaknya menjelaskan, peran pemungutan pajak daerah sangat dominan bagi jalannya pembangunan daerah, karena pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat, nantinya digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya juga. Dengan demikian, kata Ziad, fungsi pajak sangatlah penting."Yang jelas pajak itu nantinya juga akan kembali ke masyarakat, dalam bentuk pembangunan daerah," katanya.

Disisi lain, Ziad juga berharap adanya peran dari masyarakat untuk ikut mengontrol. Maksudnya, ketika menggunakan jasa yang dikenakan pajak, masyarakat harus berani menanyakan ke pemiliknya tentang dana pajak yang dititipkannya, apakah sudah dibayarkan ke pemerintah atau belum.

"Jangan sampai masyarakat sudah membayar pajaknya, tapi tidak disetorkan ke pemerintah, karena prinsipnya pajak adalah uang titipan masyarakat," pungkasnya. Arya