Ditjen Pajak Akui Laporan SPT Tinggi

Ditjen Pajak Akui Laporan SPT Tinggi

Jakarta—Direktorat Jenderal Pajak mengakui laporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak PPh orang Pribadi tahun pajak 2010 ada peningkatan tajam. Hanya saja peningkatan ini belum “berbanding lurus” dengan penerimaaan negara.

“Pokoknya ada kenaikan (jumlah SPT). Tinggi, tapi di SPT kan, tapi kan gak serta merta penerimaan pajaknya menggambarkan kenaikan, SPT menggambarkan kepatuhan masyarakat sudah mulai bagus kan,” kata Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany kepada wartawan di Jakarta,24/4.

Masalahnya, kata Fuad, tidak semua SPT yang masuk ke Ditjen Pajak berdampak pada penerimaan pajak, karena tergantung besaranya. “SPT tidak semuanya ada isinya, ada yang cuma 100.000, 50.000, 10.000, itu kan nggak selalu linear antara SPT dengan penerimaan negaranya," tambahnya.

Fuad mengaku akan mengumumkan jumlah SPT PPh orang pribadi bersamaan dengan pengumuman SPT PPh badan yang pengumpulannya akan berakhir pada 30 April mendatang dan diperpanjang hingga 2 Mei karena 30 April jatuh pada hari Sabtu. "Saya nggak mau prediksi dulu, masih ada 12 hari, 30 April kan jatuhnya hari Sabtu jadi diperbolehkan sampai Senin, 2 mei," imbuhnya.

Ditempat terpisah, Iwan Hendrawan, kepala seksi pelayanan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Madya Jakarta pusat, menambahka Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan (Pph) berakhir pada tanggal 30 April 2011 ini. Sementara SPT Wajib Pajak (WP) badan dengan wajib pajak pribadi berbeda, “Wajib pajak pribadi sudah berakhir pada bulan maret yang lalu,” ujarnya.

Menurut Iwan, perbedaan batas akhir antara WP pribadi dengan WP Badan telah diberlakukan sejak 2008, peraturan ini diberlakukan dengan tujuan untuk memudahkan perhitungan dan pelayanan buat Ditjen pajak dan juga masyarakat.

Dikatakan Iwan, sampai 21 April 2011 ini baru sekitar 9% atau baru 90 WP yang baru melapor. Tapi biasanya menjelasng batas akhir penyerahan, para WP melaporkan SPT-nya. “Jika melihat data statistic pengumpulan SPT dikantor madya Jakarta pusat termasuk dalam 5 besar KPP yang menjadi penerimaan pajak nasional,”tegasnya.

Hal yang sama dikatakan N E.Fatimah selaku Direktur Pusat Pelayanan Humas, pihaknya sudah mengingatkan agar para WP dapat segera menyerahkan SPT nya tepat pada waktunya,kalau perlu jangan ditunda tunda karena,ada denda yang akan dibebankan bagi badan yang telat menyampaikan SPTnya itu. **iwan/cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Kaji Kembali “Tax Holiday” - KEBIJAKAN PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN

Jakarta-Pemerintah berencana mengkaji lagi fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) dalam waktu dan besaran tertentu (tax holiday). Padahal, kebijakan tersebut baru…

Semester I, Penerimaan Pajak Capai 40,48%

      NERACA   Jakarta – Pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 mencapai…

Ditjen Bea Cukai Kawal Kebijakan Simplifikasi Tarif Cukai

  NERACA   Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan konsisten mengawal kebijakan penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Antisipasi Asumsi APBN 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah akan terus mengantisipasi pergerakan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2018 agar…

Lebih Efisien, Kemenlu Siapkan Diplomasi Digital

  NERACA   Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyiapkan diplomasi digital untuk memudahkan proses diplomasi baik antar negera maupun…

Presiden Harap Pemangkasan PPH Dorong UMKM

      NERACA   Tangerang - Presiden Joko Widodo berharap pemangkasan pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil…