Citra Bapepam-LK Luntur di Mata Investor - GARA-GARA KISRUH BUMI

Jakarta - Sikap plin-plan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam menangani kasus "bapak-anak" Bumi Plc dengan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menuai kritik keras. Pakar hukum bisnis Dr. Yenti Garnasih menegaskan, sebagai regulator bursa, Bapepam-LK seharusnya memiliki kewenangan penuh untuk menyelidiki kasus dugaan penyelewengan dana tersebut.

NERACA

“Agak aneh melihat sikap Bappepam yang pertama memberikan pernyataan bahwa ada penyelewengan di BUMI, lalu memberikan revisi bahwa tidak ada penyelewengan. Ini bisa dikatakan kalau Bappepam plin-plan,” jelas Yenti kepada Neraca, Senin (1/10).

Oleh karena itu, lanjut Yenti, kredibilitas Bappepam-LK sebagai pengawas pasar modal akan turun di mata para investor. “Tidak ada bentuk tanggung jawab dari apa yang telah dikatakan oleh Bappepam. Kasus ini paling tidak bisa menimbulkan citra yang negatif,” imbuhnya.

Dia juga mengatakan, dilaporkan atau tidak, Bappepam-LK semestinya menyelidiki kasus yang saat ini sedang menjadi perbincangan banyak pihak. Yenti yang juga dosen Universitas Trisakti ini menambahkan jika BUMI tidak melaporkan dana pengembangan senilai US$247 juta serta biaya eksplorasi PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) sebesar US$390 juta dalam laporan keuangan 2011, dipastikan dapat dikenakan sanksi pidana.

“Kriterianya ada dua, yaitu penggelapan dana atau penyimpangan dana. Kalau penggelapan dana, perusahaan tersebut tidak menjelaskan dana yang keluar dengan jelas. Tapi kalau penyimpangan dana, adanya sejumlah uang yang dipakai pinjam namun tidak dikembalikan,” ujar pakar hukum bisnis Univ. Trisakti itu.

Dia bahkan menengarai bahwa bisa saja dana tersebut tidak dilaporkan karena penggelapan dari salah satu direksi dari perusahaan tersebut. Kalau pun itu terjadi, maka bisa dikatakan adalah kasus penggelapan jabatan. Sesuai KUHP dapat dikenai sanksi pidana 6 tahun kurungan penjara.

Sementara pengamat pasar modal Budi Frensidy menilai, Bapepam-LK seringkali terlambat dalam mengetahui permasalahan dari suatu perusahaan emiten. “Seperti biasa, Bapepam mengetahui belakangan atau setelah terjadi. Saya melihat tidak ada tindakan preventif,” jelas dia.

Lebih lanjut Budi menerangkan, hal itu Karena Bapepam-LK sudah telanjur percaya kepada manajemen perusahaan tersebut bahwa mereka tidak akan melakukan kecurangan, terutama kepada investor. Dia menambahkan, regulator mesti memberikan sanksi tegas kepada BUMI.

“Sekarang kan lagi di cari tahu. Kalau sudah ketahuan, perlu tindakan tegas supaya kepercayaan investor asing dan lokal bisa pulih. Namun sebenarnya, investor jangka panjang sudah banyak yang melepas atau memindahkan investasinya ke saham batu bara emiten lain. Sedangkan yang masih bertahan di saham BUMI kebanyakan adalah trader saja,” papar Budi.

Akan tetapi, lanjut dia, intinya Grup Bakrie memang sedang tertekan, karena ada kecurigaan rekayasa laporan keuangan terhadap perusahaan ini dari Bumi Plc. Budi juga melihat terdapat masalah di tata kelola manajemen (good corporate governance) perusahaan induk dan anak usahanya.

Dia mencontohkan, kasus terdahulu tentang deposit di bank capital. Budi mengatakan bahwa dalam kasus itu tidak ada komunikasi antara perusahaan induk dan anak usaha, sehingga terdapat ketidakcocokan dalam laporan keuangan.

Jangan di Blow-Up

Di tempat terpisah, Kepala Humas Bapepam-LK), Ali Ridwan mengungkapkan, seharusnya Bumi Plc tidak mem-blow up dugaan penyelewengan laporan keuangan yang terjadi di BUMI sehingga hal ini bisa mempengaruhi harga pasar saham perseroan di Indonesia. Hal ini yang paling ditakutkan apabila Bumi Plc melakukan blow up melalui media dan tidak melalui mekanisme Bapepam-LK menurut peraturan yang ada.

”Harus diklarifikasi terlebih dahulu sehingga semuanya bisa terlihat jelas permasalahannya yang menimpa BUMI,” kata Ali, kemarin. Dia lalu menjelaskan, menurut mekanisme yang benar dan sesuai dengan peraturan maka emiten tidak boleh di blow-up. Semua hal ini belum tentu kebenarannya kemudian informasi yang didapatkannya belum tentu benar juga.

”Dengan adanya blow up seperti ini, maka emiten yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi dari pasar saham dengan penurunan harga sahamnya,” tambah dia. Segala permasalahan yang terjadi di pasar modal, lanjut Ali, harus melewati mekanisme Bapepam-LK sehingga prosesnya bisa diselidiki oleh badan pengawas.

Bapepam-LK bisa melakukan pemeriksaan dan penyidikan atas masalah yang terjadi di pasar modal.”Apabila terjadi permasalahan maka harus berkoordinasi dengan Bapepam-LK atau dengan kata lain melakukan hubungan bilateral antara emiten yang bermasalah dengan badan pengawas,” kata dia.

Seperti dikutip Straits Times, Senin (1/10), ketegangan hubungan antara Grup Bakrie dengan Co-founder Bumi Plc, Nathaniel Rothschild sudah lama retak. Pekan lalu, muncul permasalahan baru di mana Bumi Plc meminta dilakukannya investigasi independen atas laporan BUMI. Hal ini telah memukul harga saham Bumi Plc.

Perusahaan tambang asal Inggris yang dahulu bernama Vallar Plc itu mempersoalkan dana pengembangan BUMI sebesar US$247 juta dan biaya eksplorasi PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) sebesar US$390 juta. Pengeluaran tersebut tidak tercatat dalam laporan keuangan pada 2011 Bumi Plc.

Selanjutnya, Bumi Plc membentuk tim audit independen yang menginvestigasi anak usahanya di Indonesia tersebut. Bumi Plc juga akan melakukan konfirmasi ke otoritas bursa Inggris dan Indonesia. mohar/ria/bari/ardi

BERITA TERKAIT

Pelaku Pasar Butuh Kepastian Hukum - Berpotensi Merugikan Investor

NERACA Jakarta – Kepastian hukum bagi pelaku usaha merupakan hal yang penting dalam keberlangsungan usaha dan begitu juga halnya dengan…

BEI Pertegas Kepemilikan Investor Aman - Ramai Emiten Delisting

NERACA Jakarta – Sikap tegas PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam memberikan sanksi delisting atau penghapusan paksa dari papan pasar…

Investor Jembo Tunaikan Kewajiban SCB - Bayar Senilai US$ 16 Juta

NERACA Jakarta – Perusahaan kabel, PT Jembo Cable Tbk (JECC) menyebutkan penyelesaian kontijensi antara perseroan dengan Standard Chartered Bank (SCB)…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

RASIO KREDIT BERMASALAH TINGGI - Bank Diminta Turunkan Biaya Operasional

Jakarta-Bank Indonesia mendesak perbankan untuk segera menurunkan beban biaya operasional agar suku bunga kredit juga bisa menurun seiring dengan penurunan…

Aturan Tarif Bawah Taksi Online Hambat Kompetisi Sehat

NERACA Jakarta-Perusahaan penyedia transportasi berbasis aplikasi, Grab Indonesia, menilai tarif bawah yang ditetapkan Kementerian Perhubungan melalui revisi PM 26 Tahun…

Sektor Industri Desak Pemberantasan Spekulan Gas

NERACA Jakarta – Dukungan terhadap pemberantasan praktik calo (trader) pada tata niaga hilir gas bumi terus bergulir, menyusul tingginya harga…