NERACA

Jakarta – Pemerintah sekarang dinilai kurang berpihak pada penciptaan pengusaha lokal (wirausahawan), malah lebih banyak memberi kesempatan pada pengusaha asing untuk berbisnis di negeri ini.

Menurut Guru Besar Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika, selama ini memang pemerintah mempunyai pemikiran yang salah. "Pemerintah hanya memikirkan bagaimana mendatangkan investasi asing ke Indonesia, tanpa memikirkan nasib para pengusaha lokal," ujarnya kepada Neraca, Senin (1/10)

Seharusnya, ujar Erani, pemerintah memikirkan pasar domestik yang semakin besar untuk investor lokal supaya tidak menjadi bumerang buat Indonesia.

 “PDB yang besar hasil dari PMA bukan punya Indonesia, tetapi milik asing,” tegas Erani.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah harus segera memikirkan bagaimana nasib pengusaha dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Pemerintah juga harus giat menggenjot para wirausahawan baru agar pengusaha indonesia juga bertambah banyak.

Erani menambahkan, seharusnya dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, pengusaha lokal bisa bermain di kancah internasional, dan jangan hanya menunggu inisiatif pemerintah.

Secara terpisah, pengamat ekonomi EC-Think Telisa Falianty mengatakan, sesungguhnya ada hal lain yang justru lebih memengaruhi sedikitnya pertumbuhan jumlah pengusaha Indonesia jika dibandingkan dengan pengusaha lokal yang ada di luar negeri.

Pertama, sejak lama masyarakat di Indonesia dididik untuk jadi karyawan bukan pengusaha.

“Contohnya, jika siswa ditanya cita-cita mereka mau jadi apa? Pasti kebanyakan mau jadi dokter, pilot dan sebagainya, yang justru itu secara tidak sengaja mendidik siswa untuk menjadi pegawai bukannya pengusaha.

“Memang sekarang sudah ada pergeseran, pendidikan di Indonesia tidak lagi satu arah, tetapi sudah dua arah untuk mengasah kreativitas murid,” tegas dia.

Kedua, dukungan pemerintah agar banyak terlahir pengusaha sangatlah minim. Itu ditandai maraknya pungli, perangkat hukum yang kurang berpihak pada penguasa, perubahan-perubahan kebijakan yang justru mengakibatkan banyak kalangan yang justru tak menyenangi untuk menjadi pengusaha.

Dengan demikian, semua itu harus diperbaiki sehingga akhirnya Indonesia tidak lagi hanya sekadar menjadi pasar bagi asing.

Tetapi, lanjut dia, menjadi pasar bagi asing bukanlah masalah jika pemerintah juga lebih gencar menggenjot foreign direct investment (FDI) dengan tanpa melupakan transfer teknologi.

 “Makanya, kita tidak boleh menyalahkan banyaknya asing yang masuk. Karena dengan banyaknya asing yang masuk, pengusaha Indonesia justru dapat bermitra dengan mereka karena biasanya pengusaha lokal selalu kesulitan modal,” kata dia.

Serangan Eksternal

Anggota Komite Kadin bidang UMKM Gottfried Tampubolon mengakui banyaknya keluh kesah pelaku UMKM menghadapi faktor eksternal yang dapat mengoyahkan kemampuan pengusaha untuk melanjutkan usaha, seperti infrastruktur, kebijakan, pungutan, akses pasar, sistem pemasaran dan kelembagaan.

 “Tapi, kita tidak perlulah mengandalkan pemerintah. Jalani saja apa yang sudah berjalan, yang penting ada kemauan. Memang perlu kreativitas menciptakan inovasi-inovasi, paling tidak untuk menciptakan daya saing,” ujar Gottfried.

Walau dibanjiri produk impor, Gottfried tetap yakin UMKM masih mendapatkan tempat dan memberi kontribusi bagi perekonomian nasional. “Kita harus lihat UMKM mana yang benar memiliki jiwa entrepreneur, karena yang terjadi saat ini terlalu banyak program untuk wirausaha pemula, tapi belum tentu semuanya bisa menciptakan UMKM. Jadi jangan ikut-ikutan karena terpaksa. Harus jelas dulu kepentingannya untuk apa menjadi UMKM,” tandasnya.

Menurut pandangan dia, masih banyak program pelatihan UMKM yang dilakukan di beberapa kementerian kurang jeli dalam memilah kebutuhan calon pengusaha UMKM.

Dia mengatakan, UMKM selalu dipandang untuk menjaring tenaga kerja terutama golongan informal, padahal sebagai pengusaha harus memiliki kemampuan dalam mengelola usahanya agar tidak sekedar tuntutan untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

“Akhirnya, sering salah paham. Kalau UMKM dikaitkan dapat membuka lahan tenaga kerja, tidak semudah itu. Nanti, bisa terjadi usahanya hanya bertahan 1 atau 2 tahun, sehingga tidak ada keberlanjutan agar UMKM dapat maju dan bersaing,” ujarnya. novi/iwan/ahmad/doko