Swasta Tak Keberatan JSS “Diambil” Pemerintah

NERACA

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengakui sudah bertemu dengan pemrakarsa proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yaitu pengusaha Tomy Winata. Bahkan tak keberatan proyek JSS dikerjakan pemerintah. "Dia tidak keberatan kalau persiapannya itu mau diambil oleh pemerintah. Itu yang saya dengar. Dia juga sampaikan ke saya juga, dia juga ketemu saya,” kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto di Jakarta, Senin (1/10)

Pada pertemuan itu, kata Djoko, Tomy juga telah bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Namun demikian Kementerian Pekerjaan Umum belum bisa memutuskan dan harus dikonsultasikan dengan pemerintah. “Tetapi kan untuk memutuskan itu saya harus ngomong-ngomong di antara para menteri dulu, karena banyak pertimbangannya,” tambahnya

Lebih jauh Djoko menambahkan pemerintah harus kembali melakukan rapat bersama di antara para menteri tim 7. "Ditimbang plus minusnya apa, baru kita putuskan bersama. Saya nggak bisa mutusin sendiri, yang lain juga nggak bisa mutusin sendiri," katanya.

Djoko menegaskan hingga kini belum ada keputusan bersama di tim 7, terkait perbedaan pendapat soal persiapan proyek JSS. Selain itu, ia menegaskan hingga kini Perpres No. 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) belum ada perubahan. "Itu lah, belum-belum, jangan (saya jawab) dululah. Saya tidak mau bicara atas nama diri saya sendiri. Saya harus bersama-sama mereka dulu, saya ngomong keluar kalau sudah mereka oke, setuju atau tidak setuju," katanya.

Seperti diketahui Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengusulkan revisi Perpres No. 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).

Sementara itu, Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan feasibility study pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) tetap tidak akan menggunakan dana dari APBN. Pasalnya, pembangunan JSS bukan hanya pembangunan jembatan semata. "Tidak mungkin kita gunakan APBN, dananya terlalu besar," paparnya

Menurut Hatta, jika ada pihak swasta yang menawarkan untuk pembiayaan proyek tersebut, untuk apa pemerintah menggunakan APBN. Bahkan untuk jika pihak tersebut bersedia masuk pada FS. "Kalau ada swasta gabungan BUMN kenapa tidak?" tegas Hatta.

Hatta menambahkan, anggaran dari APBN masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sektor lain yang lebih penting. Oleh karena itu, dia tetap tidak ingin menggunakan dana APBN pada pembangunan JSS. "Kita masih memerlukan prioritas lain, fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur pertanian, jalanan, infrastruktur lain," jelas Hatta.

Dikatakan Hatta, pembangunan JSS tidak semata-mata hanya pembangunan jembatan tapi juga pembangunan kawasan. Sehingga nantinya yang menjadi tujuan yaitu memicu pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya dapat terwujud. "Jadi disainnya itu kawasan, bukan jembatan. Kita ingin membangun kawasan khusus, bukan hanya jembatan," pungkasnya. **bari/cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Berusaha Optimal Jaga Ketersediaan Beras

  Oleh : Ricky Rinaldi, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)                 Tugas atau fungsi pemerintah untuk rakyat…

Pemerintah Terapkan Prosedur Ketat - Penerima PKH Meningkat

      Jakarta - Kementerian Sosial menerapkan prosedur ketat dalam sistem targeting Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2018 seiring…

3 Kawasan Ekonomi Khusus Tak Jelas Operasinya

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan terdapat tiga kawasan ekonomi khusus (KEK) yang telah diusulkan sebagai…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII Jamin Proyek SPAM Di Bandar Lampung - Butuh Rp250 triliun untuk Sarana Air Minum

      NERACA   Lampung – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII melaksanakan penandatanganan penjaminan proyek yang…

PHE Serahkan Pengelolaan Sukowati ke Pertamina EP

    NERACA   Jakarta – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor hulu minyak…

Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

      NERACA   Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi…