NERACA

Jakarta—Langkah pemerintah melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah BUMN dinilai hanya menghamburkan uang. Alasanya, suntikan modal kepada BUMN akan menjadi pedang bermata dua. "Pemberian modal dari pemerintah bisa menjadi moral hazard yang menyebabkan BUMN kurang terdorong untuk meningkatkan profitabilitas," kata ekonom EC-Think Indonesia, Telisa Falianti di Jakarta,1/10

Telisa menambahkan bantuan modal dari pemerintah hanya akan membuat BUMN kurang ekspansif dalam memupuk modal sendiri.   "Pemberian modal dari pemerintah bisa menjadi moral hazard yang menyebabkan BUMN kurang terdorong untuk meningkatkan profitabilitas," ujarnya

Lebih jauh kata Telisa lagi, idak sedikit BUMN yang masih mengandalkan modal dari pemerintah. "Karakteristik state owned enterprise memang membutuhkan penyertaan modal negara. Namun saat berbicara efektivitas, secara umum memang BUMN masih butuh modal dari pemerintah," terangnya.

Sebagai informasi, PMN yang akan disalurkan kepada lembaga keuangan internasional yakni senilai Rp507,6 miliar. PMN untuk Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp500 miliar, BPSJ Ketenagakerjaan Rp500 miliar dan PMN untuk ASEAN Infrastructure Fund (AIF) senilai Rp380 miliar.

Komisi XI DPR-RI memberikan PMN kepada BUMN di RAPBN 2013 senilai Rp4,5 triliun. Dari total PMN ini, PT Askrindo dan Perum Jamkrindo akan menerima Rp2 triliun, PT Perusahaan Pengelola Aset sebesar Rp2 triliun dan PT Geo Dipa Energi senilai Rp500 miliar. **cahyo