Simulasi Antisipasi Krisis Akan Dilakukan

Selasa, 02/10/2012

NERACA

Jakarta--Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) akan melakukan simulasi untuk menguji protokol krisis manajemen sebagai antisipasi pemerintah untuk menghadapi krisis. "Nanti ada 'fire drill' atau simulasi pada awal November 2012 dan sekali pada triwulan I 2013 untuk menguji protokol krisis manajemen," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Senin.

Hadir dalam jumpa pers tersebut Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Heru Budiargo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad.

Menkeu mengatakan simulasi tersebut akan dilakukan secara sistematis, untuk melengkapi protokol krisis manajemen serta menyiapkan kerangka forum secara lengkap sebelum hadirnya OJK pada 2013. "Dengan masuknya OJK, kita kemudian di triwulan I 2013 akan 'full dress' simulasi. Kita juga dibantu Bank Dunia untuk membuat protokol krisis manajemen 'framework nationwide' menjadi lengkap," katanya.

Selain itu, ia mengatakan FKSSK akan melakukan rapat secara berkala selama tiga bulan dalam tingkat pimpinan dan rapat sebulan sekali dalam tingkat deputi untuk menjaga koordinasi dan memelihara sistem keuangan secara berkelanjutan.

Sedangkan Gubernur BI Darmin Nasution menambahkan protokol krisis manajemen merupakan mekanisme kerja operasional yang bersifat nasional sebagai persiapan terhadap datangnya krisis.

Untuk itu, simulasi tersebut dilakukan oleh FKSSK agar ketika protokol dibutuhkan dan berlaku efektif, pemerintah bisa menyiapkan kesiagaan dan antisipasi atas kemungkinan terburuk yang melanda perekonomian. "Protokol dapat menjadi petunjuk kapan kita bersiaga dan siapa melakukan apa, tapi belum ada jaminan sistem baik dalam kondisi nyata. Untuk itu selain tukar menukar informasi, perlu simulasi agar pelaksanaan menjadi tersambung," kata Darmin.

Sementara, Ketua DK-OJK Muliaman D Hadad mengatakan OJK ikut tergabung dalam FKSSK mulai 2013 dan langsung ikut memantau kegiatan dalam sektor jasa keuangan agar tidak terjadi bencana yang menganggu stabilitas sistem keuangan. "Misalnya kasus di pasar modal akan menjadi perhatian OJK. Kami memiliki protokol internal dan pemantauan apabila ada yang perlu ditindaklanjuti. Dalam kondisi normal pemantauan terus berjalan. Paling tidak nanti punya gambaran, agar ketika krisis datang kami lebih siap," ujarnya.

Minggu lalu, Wakil Presiden Boediono berpendapat Indonesia perlu segera memiliki crisis protokol sebagai pegangan yang jelas bagi pejabat atau instansi terkait untuk mengambil langkah cepat jika terjadi krisis. Sebab jika tidak, akan terjadi kegamangan bagi mereka untuk mengambil lagkah segera yang diperlukan untuk menyelamatkan perekonomian dari dampak krisis.

Menurut Boediono, deposit insurer atau LPS adalah lembaga yang sangat penting, bahkan merupakan benteng dari krisis. "Oleh karenanya LPS kita harapkan dapat dianggap sebagai mitra kerja, bukan pengawas yang harus dijauhi, tetapi justru harus didekatkan," tandasnya.

LPS diharapkan dapat menjadi benteng untuk menstabilkan sektor keuangan. "Jangan ada intervensi dari segi politk dan bisnis. LPS adalah institusi yang sangat krusial. Biarkan LPS dikelola secara profesional. Jangan ada kepentingan sempit selain kepentingan umum," tegasnya.

Boediono mengatakan, sejak LPS didirikan pada 2005 LPS telah memainkan perannya dengan baik. Pada masa normal LPS ikut serta memeilihara kepercayaan sektor keuangan. "Peran LPS menjadi sangat besar kalau kita menghadapi krisis. Disitulah peran LPS untuk mengurangi risiko penularan kehilangan kepercayaan dalam proses krisis keuangan," pungkasnya. **ria/bari