LPS Segera Terapkan Premi Bertahap - Pada 2015

NERACA

Jakarta--Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menerapkan sistem premi berjenjang yang disesuaikan dengan tingkat kesehatan perbankan mulai 2015 mendatang. "Rencananya untuk pematangan sistem ini tahun 2013, lalu mulai 2014 akan diterapkan paralel atau uji coba. Baru 2015 ditetapkan secara penuh," kata Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) C Heru Budiargo di Jakarta, Senin.

Lebih jauh Heru menambahkan tingkatan premi yang akan dibayar akan ditentukan berdasarkan kualitas dan kwantitas masing-masing bank, dalam artian bank yang sehat akan membayar premi lebih sedikit dibanding bank yang kurang sehat. "Untuk kwalitatif, kita akan lihat kepemilikan, kualitas manajemen dan sebagainya. Untuk kwantitatif, kita lihat peringkatnya juga," tambahnya

Heru menjelaskan, pihaknya akan membuka metode perhitungan yang diterapkan secara transparan sehingga bank bisa menghitung sendiri premi yang harus dibayar. "Jadi ini cukup adil dan di luar negeri sudah banyak dilakukan seperti di Malaysia, Thailand, Singapura dan Korsel. Ini 'best practise' agar bank memperbaiki standar pengeloaannya sehingga risiko banknya semakin kecil," ujarnya

Mengenai kisaran jumlah premi yang akan dibayar bank, Heru mengatakan belum ditetapkan karena masih dikaji dengan patokan premi yang ditetapkan secara general sebesar 0,2 % dari Dana Pihak Ketiga yang dimiliki bank.

Sebelumnya, Heru sempat mengatakan LPS tetap berencana menerapkan premi berbasis risiko dalam waktu dekat. Upaya tersebut untuk meningkatkan tata kelola perbankan menjadi lebih baik. Bank yang dinilai memiliki tingkat kesehatan lebih rendah akan dikenakan premi yang lebih besar. "LPS berencana menerapkan premi berbasis risiko agar memberikan motivasi kepada bank-bank untuk mencapai standard kesehatan bank yang lebih baik sehingga menghasilkan potensi risiko yang lebih kecil," ungkapnya saat memberikan sambutan Seminar on Banking Industry in An Extremely Dynamic World: Becoming Prosperous and Proper di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Rabu (26/9)

Seperti diketahui, sebagaimana diamanatkan undang-undang, saat ini LPS menetapkan seluruh bank di Tanah Air untuk membayar premi penjaminan yang sama, yakni sebesar 0,2 persen dari total dana masyarakat yang dikumpulkan.

Melalui penerapan premi berbasis risiko, maka bank dengan tingkat kesehatan yang lebih baik akan membayar premi yang lebih kecil, demikian sebaliknya. Sedangkan untuk pengelolaan bank gagal dan melakukan klaim penjaminan kepada pemilik dana, LPS berencana menerapkan metode purchase and assumption, dimana pembayaran klaim penjaminan dilakukan dengan pengalihan sebagian asset dan liability bank gagal kepada bank lain yang bersedia mengambil alih. "Hal ini memerlukan payung hukum yang memadai serta dukungan dari seluruh masyarakat perbankan dengan penerapan prinsip tertentu," tambahnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kerahkan 300 Karyawan, Amar Bank Bangun 20 Rumah Layak Huni

    NERACA   Bogor - PT Bank Amar Indonesia Tbk mengerahkan karyawannya untuk terjun langsung ke masyarakat dan membantu…

Sompo Insurance Kenalkan Produk Travel First Indonesiana

    NERACA   Jakarta – Sompo Insurance Indonesia (SII) menjadi satu-satunya mitra asuransi perjalanan resmi pada ASTINDO Travel Fair…

BUMN Tunggu Regulasi untuk Pembayaran Klaim Nasabah Jiwasraya

  NERACA Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menunggu dukungan regulasi dari dua lembaga untuk menyelesaikan pembayaran…