Bergabungnya empat sektor keuangan: perbankan, asuransi, pasar modal dan lembaga keuangan nonbank menjadi otoritas jasa keuangan (OJK), merupakan momentum yang tepat untuk menata kembali masalah di sektor tersebut.   

Terkait dengan laporan Bank Dunia yang terbaru bertajuk “Global Financial Development Report 2013: Rethinking the Role of the State in Finance”, adalah perlunya campur tangan pemerintah dalam menata sektor keuangan yang lebih dinamis. Walau ini berlawanan dengan pandangan arus utama yang percaya bahwa intervensi pemerintah di sektor keuangan akan menghambat pertumbuhan sektor keuangan, hal ini perlu dilakukan.  

Meski demikian, campur tangan negara dalam penataan sektor keuangan seperti OJK, setidaknya harus dikemas dengan kerangka pikir yang baru, tidak seperti yang dijalankan banyak negara selama ini. Intervensi tidak dimaksudkan untuk menghambat kemajuan,tetapi sekadar memastikan pergerakan dan tata kelola sektor keuangan satu lini dengan visi ekonomi negara.

Seperti kita ketahui, hingga kini Indonesia masih tersandera oleh sektor keuangan dalam menopang perekonomian. Para pengambil kebijakan selalu menyebut soal inefisiensi birokrasi, korupsi, dan infrastruktur sebagai penyebab lambannya kemajuan aktivitas perekonomian, di samping lemahnya daya saing ekonomi.

Lalu berikutnya,fase pembangunan sektor finansial yang berfokus pada dua aspek yaitu melaksanakan fungsi utama sektor keuangan (informasi, pengawasan investasi, pengelolaan risiko,dan lain-lain) dan capaian pembangunan sektor keuangan (kedalaman, akses, efisiensi, dan stabilitas).

Jika kualitas kedua aspek tersebut mengalami perbaikan, pembangunan sektor keuangan dapat dikatakan berhasil. Langkah terpadu inilah yang kemudian akan bermuara pada tahap terakhir, yakni pencapaian socio economic development, sebuah upaya menuju pertumbuhan berkesinambungan jangka panjang dan pengurangan kemiskinan.

Lewat model seperti itu, pemerintah harus menyiapkan perangkat kebijakan persaingan dan penyusunan kerangka hukum. Karena kebijakan persaingan sektor keuangan masih sangat lemah, misalnya dari sekitar 120 bank di Indonesia, kenyataan di pasar hanya dikuasai 10 bank terbesar saja yang menguasai sekitar 63% aset, dana pihak ketiga, maupun penyaluran kredit.

Implikasinya, tentu bank menengah/ kecil susah berkembang dan nasabah dirugikan, misalnya dengan pengenaan tingkat suku bunga (kredit) yang tinggi. Sementara itu,penyusunan dan penegakan hukum juga lamban sehingga banyak moral hazard terus terjadi tanpa kejelasan penalti hukum.

Karena itu, pengadaan informasi untuk kepentingan investasi perlu lebih ditingkatkan agar publik dapat mengetahui informasi yang transparan.  Selain itu, dalam indikator capaian sektor keuangan nasional terdapat problem kedangkalan rasio kredit terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hanya sekitar 29% pada 2010, sementara  Malaysia, Thailand, Vietnam, dan China sudah di atas 100%).  Apalagi ditambah dengan akses finansial saat ini masih terbatas yaitu sekitar 40% penduduk yang baru menikmati akses perbankan. Juga sektor perbankan perlu meningkatkan efisiensinya, mengingat tingkat rasio biaya operasional dibandingkan pendapatan operasional (BOP) tercatat tinggi yaitu 85%, sedangkan di kawasan ASEAN saat ini berada di kisaran 40%-60%. Ini perlu jadi perhatian serius OJK di waktu mendatang.