NERACA

Batangtoru - PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe, mengumumkan rencana penutupan pabrik pengolahan bijih di tambang emas Martabe, Sumatera Utara.

Presiden Direktur Tambang Emas Martabe Peter Albert meminta pemerintah provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten Tapanuli memasang pipa air sisa proses ke Sungai Batangtoru harus terpasang selambat-lambatnya akhir September.

Jika tidak, sambung Peter Albert, perusahaan terpaksa menghentikan pabrik pengolahan bijih di tambang emas Martabe, yang kemudian berlanjut pada penghentian kegiatan operasional. Hingga hari ini masalah tetap tidak terpecahkan, perusahaan tidak punya pilihan selain menghentikan seluruh operasi tambang dan aktivitas pendukung terkait secara bertahap.

"Kami sangat menyesal karena kami harus menghentikan aktivitas operasional tambang. Ini tentunya sangat berdampak pada persepsi investor asing terhadap Indonesia, serta pada konsekuensi hilangnya peluang pertumbuhan sosial dan ekonomi yang bisa dipetik oleh masyarakat di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan Indonesia dari kehadiran investasi tambang terbesar di Sumatera Utara," kata Dia dalam siaran pers yang diterima NERACA, Senin (1/10).

Dia mengungkap, pengaliran air ke Sungai Batang Toru sudah melalui studi kelayakan intensif dan mendapat izin seperti tertera dalam dokumen AMDAL yang disetujui Bupati Tapanuli Selatan pada Maret 2008. Kelebihan air akan diproses dalam Instalasi Pemurnian Air Proses (IPAL, atau Water Polishing Plant-WPP) yang telah dirancang dan dibangun di dalam areal Tambang Emas Martabe, dan sudah memenuhi standar baku mutu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 202/2004 sebelum dialirkan ke sungai Batangtoru.

Tanpa penuntasan pemasangan pipa, imbuh Dia, tambang emas Martabe tentu tidak dapat beroperasi. Selama sepuluh hari terakhir, perusahaan telah menghentikan kegiatan pengolahan bijih. Karena pemasangan pipa tetap tidak dapat dituntaskan, perusahaan tidak memiliki pilihan selain menghentikan kegiatan operasional dan pendukung lain yang pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, pengurangan karyawan, dan dibekukannya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, termasuk pengembangan potensi-potensi ekonomi lokal.

Tambang Emas Martabe adalah investasi Indonesia dan Sumatera Utara senilai US$ 900 juta atau setara Rp 8,5 triliun dan akan memberikan keuntungan substansial bagi pemerintah Indonesia melalui pajak-pajak, royalti, dan dividen.

Tambang emas ini telah menyediakan lebih dari 1.400 kesempatan kerja bagi penduduk lokal. Masyarakat Sumatera Utara melalui Pemprov Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki 5% saham tambang emas Martabe.

"Perusahaan tentu tidak memiliki sumber dana tidak terbatas, dan karenanya tentu tidak dapat terus menanggung biaya tenaga kerja, kegiatan operasional, dan program-program lain tanpa jalannya tambang. Kami tidak punya pilihan, selain menyelamatkan setiap dolar yang kami miliki untuk melindungi Perusahaan guna memampukan kami memulai kembali operasi tambang segera setelah masalah ini diselesaikan,” jelasnya.