NERACA

Jakarta - Eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Iran semakin meningkat membuat harga minyak dunia ikut bergejolak. Indonesia sebagai negara importir minyak akan terkena imbasnya ketika harga minyak dunia naik maka harga BBM pun ikut naik. Lalu bagaimana agar harga BBM bisa ditahan? 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan jika konflik Iran–Israel  berkepanjangan dan pembengkakan subsidi BBM dapat ditahan oleh revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 untuk membatasi pembelian BBM subsidi. “Kalau (konflik) ini tidak berkesudahan, kan harus ada langkah yang pas. Sebetulnya kan Perpres 191 untuk mengalokasikan (subsidi) kepada yang berhak,” ujar Arifin Tasrif ketika ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas), Jakarta, akhir pekan kemarin. 

Usulan revisi Perpres yang mengatur tata niaga BBM itu sudah diajukan sejak pertengahan 2022 lalu. Revisi Perpres tersebut dinilai penting oleh berbagai pihak untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi Pertalite agar tidak melampaui kuota yang ditetapkan dalam APBN. Dengan eskalasi konflik yang terjadi di Iran dan Israel, Arifin mengatakan terdapat kedaruratan untuk segera menyelesaikan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. “Perpres itu akan mengurangi (beban subsidi),” kata Arifin.

Arifin mengatakan bahwa sebelum Juni 2024 akan dilakukan pembahasan mengenai perpres tersebut, sekaligus melihat perkembangan situasi, baik situasi geopolitik, maupun harga minyak dunia. “Kalau perangnya (Iran-Israel) nggak jadi, kita lihat bertenggernya harga minyak di angka berapa,” ujar Arifin. Ia berharap agar tidak terjadi pembahasan ulang komponen-komponen yang telah disusun, seperti mekanisme penerapan pembatasan pembelian BBM subsidi. “Kami harapkan begitu nanti, tetapi ini kan antarkementerian,” ujar Arifin.

Dalam kesempatan tersebut, Arifin juga mengungkapkan pertimbangan pemerintah menahan harga BBM untuk tetap stabil hingga Juni 2024, meskipun terjadi gejolak harga minyak dunia, eskalasi konflik di Timur Tengah, hingga pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS. "Kan kami sudah bilang sampai Juni 2024 (ditahan), pertimbangannya kan kita baru recovery, masyarakat ini jangan sampai kena beban tambahan, itu aja," kata Arifin.

Disamping itu, Arifin mempertimbangkan negara-negara yang berlokasi di Benua Afrika untuk menjadi alternatif suplai minyak mentah, di tengah eskalasi konflik Timur Tengah. “Kami kalau lihat dari pemetaannya, kami bisa lihat kalau dari Afrika kan tidak lewat (Timur Tengah),” ujar Arifin. 

Adapun salah satu negara dari Benua Afrika yang dipertimbangkan guna menjadi alternatif suplai minyak mentah untuk Indonesia adalah Mozambik. Selain mencari alternatif suplai minyak mentah dari Benua Afrika, Arifin juga mengatakan bahwa Indonesia melirik kawasan Amerika Latin. “Venezuela disetrap (dihukum). Mungkin ada yang baru, Guyana,” kata Arifin.

Tidak hanya mencari alternatif untuk minyak mentah, Arifin mengatakan pemerintah juga sudah mencari alternatif suplai untuk LPG apabila gejolak Timur Tengah mengancam stok LPG nasional. “Kami bisa lihat yang ada di Australia atau di belahan Benua Amerika yang tidak lewat lintasan (Selat Hormuz). Kalau tidak lewat lintasan itu bisa,” ucap dia.

Akan tetapi, Arifin tak dapat memungkiri kemungkinan naiknya biaya pengiriman karena jarak yang lebih jauh apabila memilih negara-negara dari Benua Amerika untuk menjadi pilihan alternatif. “Ongkosnya mahal. Ini semuanya akan berdampak,” kata Arifin.