NERACA

Jakarta - Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2024 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada Februari 2024 tercatat sebesar 407,3 miliar dolar AS, atau tumbuh 1,4 persen secara year on year (yoy), meningkat dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang tumbuh 0,2 persen (yoy). "Peningkatan tersebut terutama bersumber dari sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral. Perkembangan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap beberapa mata uang global, termasuk rupiah," kata Erwin di Jakarta, akhir pekan kemarin. 

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 29,5 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,9 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. Lebih lanjut Erwin menuturkan ULN pemerintah tetap terkendali dan dikelola secara terukur, efisien, dan akuntabel. Posisi ULN pemerintah pada Februari 2024 tercatat sebesar 194,8 miliar dolar AS, atau tumbuh 1,3 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan 0,1 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah. Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas.

ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (21,1 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,1 persen); jasa pendidikan (16,9 persen); konstruksi (13,7 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,7 persen). Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah.

ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Februari 2024 tercatat stabil pada kisaran 197,4 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,3 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan, masing-masing sebesar 1,3 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,3 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta.