Negara Tanggung PPh Bunga SBN Internasional

NERACA

Jakarta – Pemerintah menegaskan menanggung Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas bunga atau imbalan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di pasar internasional. “Penghasilan berupa bunga atau imbalan SBN yang diterbitkan di pasar internasional serta penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional terutang PPh,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Yudi Pramadi di Jakarta

Menrut Yudi, kebijakan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.011/2012 pada tanggal 10 September 2012. Untuk tahun anggaran 2012, subsidi PPh yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp2,8 triliun.

Menurut Yudi, PPh atas penghasilan berupa uang atau imbalan SBN yang diterbitkan di pasar internasional, serta PPh atas penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam bentuk penerbitan SBN di pasar internasional tersebut merupakan PPh yang ditanggung oleh pemerintah.

Dikatakan Yudi, hal ini sesuai dengan pagu anggaran sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 dan perubahannya. “Selain itu juga belanja subsidi pajak akan ditanggung oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam PMK yang mengatur mekanisme pelaksanaan dan pertangungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah,” ujarnya.

Hal ini menurut Yudi, juga termasuk dalam katagori penghasilan yang diperoleh dari pihak ketiga yang PPh-nya ditanggung pemerintah. “Ciri-cirinya adalah berupa fee atas jasa pihak ketiga tersebut dan pembayaran atas biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan penjualan SBN di pasar perdana internasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut lagi, Yudi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penerbitan pasar internasional adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBN dalam valuta asing di luar wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud pihak ketiga adalah pihak yang memberikan jasa kepada pemerintah dalam rangka penerbitan SBN di pasar perdana internasional “Contohnya antara lain agen penjual, konsultan internasional, bursa efek di luar negeri, agen fiskal, dan agen pembayar rating, tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal,” tuturnya.

Pelaporan dan pertanggungjawaban PPh yang ditanggung pemerintah atas bunga atau imbalan SBN yang telah diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam Penerbitan SBN di Pasar Internasional, kata dia, nantinya akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. “Yang diberikan wewenang adalah Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan karena selaku unit akuntansi kuasa pengguna anggaran atas belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah karena sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah,” pungkasnya. **bari

BERITA TERKAIT

Asumsi.co Luncurkan Platform Donasi

    NERACA   Jakarta - Industri media di Indonesia kerap menghadapi tantangan untuk berinovasi. Perkembangan teknologi telah mengubah cara…

Tekan Pemburu Rente, Skema Impor Pangan Harus Diubah

  NERACA Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah mengubah skema impor pangan dari sistem…

Kampanye Love Yourself, Esse Inginkan Anak Muda Bisa Mencintai Diri Sendiri

  NERACA Jakarta – KT&G Indonesia ingin memberikan insiprasi kepada anak muda Indonesia untuk menumbuhkan rasa mencintai diri sendiri dengan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bhinneka.com Mantapkan Integrasi Kanal Pemasaran dan Teknologi

    NERACA     Jakarta ‒ Transformasi Bhinneka.Com menjadi business super-ecosystem merupakan sebuah keniscayaan. Perkembangan teknologi dan iklim bisnis…

Jokowi : Bangun Jalan Tol Jangan Tunggu IRR Tinggi

  NERACA Pekanbaru -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pembangunan jalan tol yang kini dikebut oleh pemerintah, terutama untuk…

Pemerintah Siapkan Rp8,48 Triliun untuk Pembangunan Perumahan

  NERACA                      Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana pembangunan perumahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja…