NERACA

Jakarta -Setelah sempat mereda, isu kenaikan harga kedelai kembali muncul ke permukaan. Tekanan inflasi bulan lalu yang cukup tinggi, disinyalir karena dorongan kenaikan harga sejumlah komoditi, termasuk kedelai. Hal tersebut langsung ditepis Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi. Bahkan, Bayu menyebutkan bahwa kondisi riil menunjukkan situasi sebaliknya. Harga eceran kedelai justru turun Rp 50.

"Isu (kenaikan harga) kemarin gara-gara Jawa Tengah mengeluh inflasi Agustus naik. Itu diduga gara-gara tempe, tahu, dan kedelai. Tapi sekarang sudah mulai turun kan. Hari ini yang saya dapat kalau di Jakarta, gudang grosir harganya Rp 6.950 sudah di bawah Rp 7.000, pertama kalinya sejak sekian bulan," ujar Bayu di kantornya, akhir pekan lalu.

Harga kedelai hingga kini masih fluktuatif. Jika saat ini turun, Bayu tidak menutup kemungkinan tren kenaikan harga kedelai yang diperkirakan terus terjadi hingga tahun depan. Situasi itu didorong karena peningkatan produksi pada masa panen bulan ini. "Kemungkinan bulan Januari-Maret tahun depan turun 5% dibanding sekarang," kata dia.

Terkait rencana pengaturan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kedelai oleh Kemendag, Bayu menyatakan rancangan itu masih terus digodok. Dia menyatakan nominal HPP masih belum final, namun akan ada dua skema agar harga kedelai tidak melonjak drastis seperti tiga bulan lalu.

"Kita terus menyiapkan kebijakan yang bisa menstabilkan harga. Bukan berarti tidak mungkin ada kenaikan (harga), jadi akan ada dua jenis HPP, pembelian untuk petani kedelai, dan penjualan untuk pengrajin tempe tahu," paparnya.

Saat pengaturan berjalan, Bayu memperkirakan peningkatan harga kedelai bisa lebih dikendalikan. "Perkiraan kita akan ada penyesuaian harga setiap dua bulan sekali," katanya.

Petani Tagih Janji

Sebelumnya Ketua Hubungan antar lembaga Dewan Kedelai Nasional, Muchlisin mengatakan, saat ini, petani kedelai di wilayah Jember, Jawa Timur, menagih janji Mendag yang akan mengeluarkan surat keputusan soal HPP kedelai setelah Hari Raya Idul Fitri. Namun, hingga saat ini aturannya belum keluar dan ini merugikan petani.

Saat petani kedelai berdialog dengan mendag di Pesantren Ash-Shiddiqi Curahlele, Jember, Mendag menyatakan bahwa untuk merangsang para petani kedelai, pemerintah akan menerapkan HPP kedelai. Mendag juga mengusulkan HPP kedelai di angka Rp7000 per kilogram (kg).

“Harga tersebut merupakan harga tengah antara petani dan perajin tahu tempe. Namun, hingga memasuki awal musim panen kedelai saat ini, pemerintah belum juga mengeluarkan aturannya,” paparnya.

Harga kedelai untuk wilayah Jember, lanjut Muchlisin, hanya Rp6.500 per kg atau lebih rendah dari HPP yang diusulkan pemerintah. “Kondisi ini membuat para petani resah dan khawatir harganya terus turun hingga angka Rp5.000 per kg saat panen raya pertengahan Oktober mendatang,” ujarnya.

Muchlisin menyatakan pihaknya berharap Mendag Gita Wirjawan menepati janjinya untuk segera mengeluarkan aturan soal HPP. “Jika sudah keluar aturannya, harus segera disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian agar bisa segera direalisasikan. Petani mengharapkan aturan tersebut segera ditetapkan sebelum panen raya tiba, kalau tidak harganya bisa semakin menurun,” imbuhnya.

Harga Fluktuatif

Pada kesempatan sebelumnya Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Gunaryo mengatakan, pihaknya menyambut baik masukan petani tentang urgensi HPP kedelai. Melihat harga kedelai yang cenderung fluktuatif, tentunya diperlukan instrumen untuk melindungi petani kedelai dari anjloknya harga kedelai internasional.

Gunaryo juga menyebutkan, HPP ideal yang bisa diterima petani kedelai adalah sebesar Rp 7 ribu per kilogram. Asumsinya, sebut Gunaryo, jika produksi kedelai per hektar mencapai 1,5 ton, maka petani bisa mendapatkan mendapatkan pendapatan sebesar Rp 17,5 juta untuk masa panen tiga bulanan.

Dia melanjutkan,angka HPP tersebut dinilai cukup untuk meningkatkan produktifitas petani kedelai. Dalam hal ini, petani kedelai diharapkan lebih aktif memproduksi kedelai dibandingkan jagung. Lantaran, selama ini petani kedelai memang lebih memilih untuk menanam jagung karena dianggap lebih menguntungkan.

Keengganan petani untuk menanam kedelai diantaranya, pertama, kedelai saat ini masih menjadi komoditas yang sulit ditanam di tanah air karena merupakan jenis komoditas sub tropis. Kedua, kedelai tidak tahan dengan anomali cuaca. Sehingga, produktivitas lahan kedelai saat ini kurang dari 2,5 ton per hektare, bahkan ada yang hanya 800 kilogram per hektare.

“Pak Menteri (Gita Wirjawan) telah menerima masukan dari petani. Dan masukan itu akan kami pertimbangkan dengan tindakan nyata seperti sidak langsung ke lahan kedelai dalam waktu dekat ini,” ungkap Gunaryo.

Karena itu, Gunaryo memaparkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menilai secara langsung produktivitas lahan kedelai yang terhitung tinggi di tanah air, misalnya di Jember Jawa Timur. Dikatakan Gunaryo, petani mengklaim produktifitas di lahan kedelai Jember mencapai 3 ton per hektare. Bahkan, ia memaparkan, lahan yang ada di Lampung Sumatera, memiliki produktivitas kedelai mencapai 4,5 ton per hektare.

Namun, ungkap Gunaryo, jumlah tersebut didapatkan dalam rangka percobaan. Sementara jika dioperasionalkan secara normal, produktiitas lahan biasanya hanya mencapai 25-50 persen dari hasil percobaan. “Karena itu, langkah sidak langsung untuk meyakinkan apakah HPP memang diperlukan atau tidak. Sejauh memang produktif, kami siap mendukung,” jelasnya.

Selain mengumpulkan petani, Kemendag juga menemui para peneliti dalam waktu yang terpisah. Dalam pertemuan dengan peneliti, Kemendag mendapatkan masukan bahwa kualitas kedelai di dalam negeri memang lebih baik dibandingkan kedelai hasil importasi. Dalam hal ini, kualitas kedelai lokal jauh lebih baik untuk produksi tahu.

“Selain itu kami juga bicarakan teknologi apa yang sekiranya bisa meningkatkan produktivitas. AS produksinya memang besar, namun memakai rekayasa genetika. Padahal itu ada hubungannya dengan kesehatan,” tandasnya.